BERITAALTERNATIF.COM – Laut Karibia, yang dahulu tenang di kawasan Amerika Latin, kini berubah menjadi panggung dari manuver militer terbesar Amerika Serikat sejak dekade 1980-an. Dalam masa jabatan keduanya, Trump kembali berusaha menggulingkan Nicolás Maduro. Lebih dari 10 persen kekuatan militer AS kini berada di perairan Karibia: empat kapal perusak, satu kapal selam nuklir, satu kapal penjelajah berpeluru kendali, dan lebih dari 4.500 marinir AS, lengkap dengan jet tempur F-35, pembom strategis B-52, serta drone pengintai. Semua ini jauh melampaui operasi “pemberantasan narkoba” yang diklaim Washington.
Sejak pertengahan Agustus 2025, pasukan AS telah melakukan sedikitnya enam serangan mematikan terhadap kapal-kapal di perairan internasional, menewaskan 27 orang tanpa bukti kuat bahwa kapal-kapal itu membawa narkoba. Pada 15 Oktober, Trump mengizinkan operasi rahasia CIA di wilayah Venezuela dan secara terbuka menyatakan, “Sekarang kita bergerak ke daratan.” Hadiah penangkapan Maduro dinaikkan dari 25 juta menjadi 50 juta dolar. Marco Rubio, penentang keras Maduro, diangkat menjadi Menteri Luar Negeri, dan Gedung Putih menyebut “tujuan akhir” mereka adalah menggulingkan kekuasaan Maduro.
Dari Dalih Perang Narkoba ke Pengepungan Venezuela
Menurut laporan Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), pengerahan ini merupakan kehadiran militer terbesar AS di kawasan itu sejak tahun 1980-an. Jet tempur F-35 telah dipindahkan ke Puerto Rico, pangkalan militer Roosevelt Roads yang sudah lebih dari dua dekade ditutup kini diaktifkan kembali, dan pembom B-52 terbang rendah di atas pantai Venezuela. Pesawat tempur dan helikopter pasukan khusus Little Bird juga terlihat di dekat Trinidad, hanya 90 mil dari pantai Venezuela.
Yang lebih kelam adalah serangan ke kapal-kapal sipil. Sejak 2 September, militer AS enam kali meluncurkan rudal ke kapal-kapal dan menewaskan 27 orang. Samuel Moncada, Duta Besar Venezuela untuk PBB, menyebut tindakan itu sebagai “eksekusi di luar hukum.”
Para ahli hukum internasional menilai tindakan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia, karena AS bertindak tanpa penyelidikan, pengadilan, atau dasar hukum apa pun—menggunakan logika “tembak dulu, tanya kemudian.”
Trump, pada 15 Oktober, menandatangani izin operasi CIA di wilayah Venezuela dan menyatakan bahwa pasukan AS siap untuk operasi darat. Wall Street Journal melaporkan bahwa jumlah pasukan tersebut memang belum cukup untuk invasi penuh, tetapi memadai untuk melakukan serangan udara dan pembunuhan tokoh-tokoh penting. Trump menamainya sebagai “perang melawan kartel narkoba,” tetapi tujuan sebenarnya adalah menggulingkan pemerintahan Maduro dan menguasai cadangan minyak terbesar di dunia.
Pelanggaran Kedaulatan dan Kembalinya Politik Dominasi
Gerakan militer AS ini merupakan pelanggaran terbuka terhadap Piagam PBB dan pengulangan dari politik kolonial abad ke-19. Marco Rubio, yang kini menjadi Menteri Luar Negeri, sudah lama mendorong intervensi militer terhadap Venezuela—bahkan sejak tahun 2020, saat ia masih senator. Kini, keinginannya tampak akan terwujud.
Pada 2019, Trump telah mengakui Juan Guaidó sebagai “presiden sah Venezuela”, namun langkah itu gagal total. Ia bahkan pernah menyarankan presiden Kolombia kala itu untuk menyerang Venezuela dari arah perbatasan. Kini, Trump kembali dengan pendekatan yang jauh lebih agresif. Pemerintah Venezuela telah berulang kali menawarkan dialog, namun Washington menolak semua upaya tersebut.
Pada 9 Oktober, Caracas meminta sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Dalam pertemuan pada 11 Oktober, Rusia mengecam keras tindakan AS dan menyatakan, “Tidak ada bukti bahwa kapal-kapal yang diserang itu milik kartel narkoba. Mereka dibunuh di laut lepas tanpa proses hukum.” Cina juga menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan nasional.
Pemerintahan Trump bahkan menyebut “Kartel Matahari”—yang mereka tuduh dipimpin Maduro—sebagai organisasi teroris, untuk memberi dasar hukum palsu bagi serangan militer. Sejarah menunjukkan bahwa AS berulang kali menggunakan alasan serupa untuk intervensi: dari invasi Grenada tahun 1983, Panama 1989, hingga berbagai kudeta terhadap pemerintahan kiri di Amerika Latin. Kini, Venezuela—pemilik cadangan minyak terbesar dunia—menjadi target berikutnya.
Reaksi Tegas dari Pemerintah dan Rakyat Venezuela
Menghadapi ancaman ini, pemerintah dan rakyat Venezuela menanggapi dengan tegas. Pada 5 September, Maduro tampil mengenakan seragam militer dan menyatakan bahwa jika AS menyerang, negara akan memasuki “fase perjuangan bersenjata.” Dua minggu kemudian, ia menandatangani dekret keadaan darurat dan memerintahkan mobilisasi lebih dari 4,5 juta anggota milisi Bolivarian.
Milisi Nasional Bolivarian adalah pasukan rakyat yang dibentuk sejak era Hugo Chávez pada 2009. Kini, kekuatan tersebut menjadi tumpuan utama pemerintah untuk menghadapi ancaman militer eksternal.
Operasi “Independence 200” diluncurkan pada 10 Oktober, dengan partisipasi gabungan militer, polisi, milisi rakyat, dan kelompok sosial di seluruh negeri. Hingga 17 Oktober, sebanyak 20 dari 23 negara bagian telah sepenuhnya dalam status militerisasi. Sekitar 17.000 tentara ditempatkan di perbatasan Kolombia. Maduro juga memerintahkan militerisasi pelabuhan sipil dan menempatkan sistem pertahanan udara Rusia serta rudal antikapal di titik-titik strategis.
Maduro menegaskan hak negara untuk membela diri. “Kami akan mempertahankan laut, udara, dan tanah kami. Tidak ada kekaisaran mana pun yang boleh menyentuh tanah suci Venezuela,” katanya. Ia menuduh CIA tengah merancang kudeta dan operasi pembunuhan terhadap para pemimpin Venezuela. Menteri pertahanannya pun menyatakan bahwa angkatan bersenjata siap membela kedaulatan dan integritas teritorial negara.
Pada saat yang sama, ribuan warga turun ke jalan di Caracas dan kota-kota besar lainnya untuk menunjukkan dukungan terhadap pemerintah dan menentang ancaman AS. Meski Venezuela menghadapi kesulitan ekonomi, ancaman eksternal telah mempersatukan sebagian besar rakyatnya.
Apakah Trump Benar-Benar Ingin Berperang?
Para analis memandang ada tiga skenario kemungkinan. Pertama, Trump melanjutkan tekanan agar terjadi keruntuhan internal di Venezuela. Kedua, ia mungkin melancarkan serangan udara terbatas terhadap fasilitas strategis. Ketiga, CIA dapat melakukan operasi pembunuhan atau kudeta militer.
Invasi darat berskala besar dinilai tidak mungkin karena Venezuela memiliki 29 juta penduduk, kondisi geografis yang berat, serta jutaan milisi bersenjata yang bisa mengubah konflik menjadi “Vietnam baru.” Namun ancaman serangan udara dan operasi rahasia tetap tinggi.
Perang ini akan sangat mahal. Venezuela memiliki sistem pertahanan udara buatan Rusia, pasukan rakyat bersenjata, serta hubungan dekat dengan Rusia, Cina, Iran, dan Kuba. Moskow telah menegaskan dukungannya terhadap Caracas, sementara Beijing—yang telah berinvestasi lebih dari 60 miliar dolar di Venezuela—juga tidak mungkin tinggal diam.
Secara politik, konflik militer akan memicu gelombang anti-Amerika baru di kawasan. Presiden Brasil Lula da Silva bahkan baru-baru ini menegaskan bahwa Amerika Latin harus menjadi wilayah bebas intervensi asing. Dari sisi ekonomi, perang berpotensi mengacaukan pasar minyak global dan menciptakan krisis kemanusiaan besar. PBB memperingatkan bahwa konflik bersenjata dapat memaksa jutaan warga mengungsi.
Sebagian pengamat memperkirakan Trump mungkin hanya akan melancarkan serangan terbatas terhadap fasilitas minyak atau pangkalan militer Venezuela untuk menunjukkan ketegasan politiknya. Namun langkah itu pun penuh risiko, karena Venezuela dapat membalas menyerang aset-aset minyak di Kolombia atau melakukan operasi balasan tidak langsung melalui kelompok sekutunya.
Kembalinya Politik “Tongkat Besar” dan Masa Depan yang Tidak Pasti
Krisis di Karibia bukan sekadar ketegangan antara dua negara, tetapi ujian bagi tatanan dunia yang berbasis hukum internasional. Trump tampaknya menghidupkan kembali kebijakan “Big Stick” ala abad ke-19, di mana AS menempatkan dirinya sebagai polisi di Amerika Latin.
Namun sejarah telah membuktikan bahwa kebijakan semacam itu selalu berakhir dengan kegagalan. Dari Vietnam, Irak, hingga Afghanistan, kekuatan militer tidak pernah mampu menaklukkan kehendak rakyat. Sejarah Amerika Latin sendiri sarat dengan luka akibat intervensi AS: kudeta Guatemala 1954, penggulingan Allende di Chile 1973, dukungan bagi kontra di Nikaragua, hingga invasi Panama 1989. Semua itu hanya membawa kekacauan, kekerasan, dan penderitaan rakyat.
Bukan Trump, Rubio, atau Pentagon yang berhak menentukan masa depan Venezuela. Hak menentukan nasib sendiri adalah milik setiap bangsa dan merupakan prinsip utama tatanan dunia pasca-Perang Dunia II. Melanggar hak ini berarti menodai nilai-nilai yang dibangun komunitas internasional selama lebih dari setengah abad.
Hari ini, Amerika Serikat yang mengaku membela kebebasan justru melanggar kedaulatan bangsa lain, dan itu menjadi krisis moral serta krisis legitimasi bagi Washington.
Meski perang belum meletus, tanda-tandanya semakin mengkhawatirkan. Dunia harus waspada dan bersuara menentang kebijakan agresif AS. Rakyat Venezuela pun harus siap membela kemerdekaan dan kehormatannya, karena sejarah membuktikan bahwa bangsa-bangsa yang bertahan akan selalu menjadi pemenang sejati. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
