BERITAALTERNATIF.COM – Mohammadreza Moradi, Direktur Berita Internasional dan Luar Negeri di Kantor Berita Mehr, menulis bahwa pelaksanaan proses pertukaran tahanan antara perlawanan Palestina dan rezim Israel, bersamaan dengan gencatan senjata di Jalur Gaza, harus dilihat sebagai salah satu momen penting dalam persamaan perang dan perdamaian di Timur Tengah—sebuah peristiwa yang tidak hanya berkaitan dengan sisi kemanusiaan dari krisis Gaza, tetapi juga sarat dengan pesan politik, keamanan, dan strategis yang mendalam.
Peristiwa ini merepresentasikan pertemuan tiga kepentingan: perlawanan Palestina yang melalui keteguhannya berhasil memaksa musuh mundur; rezim Israel yang setelah dua tahun perang berkepanjangan mencari jalan keluar yang terlihat terhormat dari krisis; dan pemerintah Amerika Serikat yang, melalui apa yang disebut sebagai “Rencana Perdamaian Trump,” berusaha mengembalikan citranya di kawasan sekaligus menolong sekutunya di Tel Aviv.
Tangga Pelarian
Kesepakatan terbaru ini, yang secara langsung dimediasi oleh pemerintahan Trump dengan keterlibatan sejumlah aktor Arab di Sharm El-Sheikh, pada dasarnya merupakan sebuah “hadiah politik” untuk Benjamin Netanyahu.
Setelah menghadapi kekalahan militer berturut-turut, krisis legitimasi di dalam negeri, serta tekanan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya selama dua tahun terakhir, Netanyahu kini memandang gencatan senjata ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki posisinya.
Seperti yang dikemukakan banyak analis, inisiatif Trump dimaksudkan untuk menyediakan “tangga” bagi Netanyahu agar bisa turun dari “pohon perang”—perang yang gagal membebaskan tawanan Israel maupun menghancurkan perlawanan.
Meskipun rencana Trump terlihat “damai” di permukaan, sejatinya ia berupaya mendapatkan di meja perundingan apa yang gagal diraih Netanyahu di medan tempur: ketenangan relatif, kelangsungan politik, dan upaya menjaga citra daya gentar Israel.
Karena itu, banyak pengamat menganggap perjanjian Sharm El-Sheikh ini sebagai “kegagalan diplomatik yang dikemas rapi” bagi Israel—sebuah usaha terukur untuk mengubah kekalahan militer menjadi keberhasilan politik.
Kegagalan Militer
Sebaliknya, perlawanan Palestina melalui keteguhan dua tahun melawan serangan paling brutal, membuktikan bahwa kekuatan militer mutlak tidak bisa memaksakan kehendak politik. Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, menyatakan dengan tepat bahwa “meski memiliki keunggulan intelijen dan kekuatan militer besar, musuh gagal membebaskan tawanan mereka lewat tekanan militer dan kini terpaksa tunduk pada negosiasi, sebagaimana telah dijanjikan oleh perlawanan.”
Israel akhirnya menyadari bahwa operasi militer—bahkan dengan dukungan intelijen penuh dan logistik dari AS—tidak mampu sepenuhnya menentukan hasil di lapangan. Pembebasan tawanan melalui perundingan dan kesepakatan merupakan pengakuan tidak langsung dari Tel Aviv atas kegagalan strategi “penggunaan kekuatan”—strategi yang selama ini menjadi dasar keamanan Israel sejak tahun 1948.
Pertarungan Legitimasi
Pertukaran tahanan ini juga membawa makna simbolis dan psikologis yang besar. Israel selama ini berusaha menggambarkan perlawanan sebagai kelompok “teroris,” namun fakta bahwa kesepakatan ini terjadi menunjukkan bahwa Israel terpaksa duduk di meja perundingan dengan pihak yang selama ini dianggapnya tidak sah.
Dengan kata lain, perlawanan berhasil menaikkan posisinya dari sekadar kelompok militer menjadi aktor politik—pihak yang mampu memaksakan kehendaknya melalui negosiasi, gencatan senjata, dan kesepakatan. Perkembangan ini mengubah pandangan dunia terhadap Hamas dan kelompok perlawanan lainnya, serta bisa menjadi dasar untuk mendefinisikan ulang peran mereka dalam struktur politik Palestina di masa depan.
Sebaliknya, Israel menghadapi krisis legitimasi ganda: di mata publik internasional, yang telah menyaksikan kejahatan kemanusiaan di Gaza, dan di dalam negeri, di mana kegagalannya membebaskan tawanan lewat kekuatan militer dianggap sebagai runtuhnya citra “tentara yang tak terkalahkan.”
Pesan Kemanusiaan dan Sosial
Dari sisi kemanusiaan, kembalinya 1.986 tahanan Palestina ke tanah air dan keluarga mereka menjadi momen bersejarah. Adegan penyambutan mereka di Rumah Sakit Nasser, Khan Younis, bukan hanya momen sukacita, tetapi juga simbol dari semangat kolektif rakyat Gaza.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa, meski telah dua tahun hidup dalam kelaparan, pengungsian, dan blokade, masyarakat Palestina tidak runtuh dari dalam, melainkan tetap menjaga ketahanan sosialnya. Dalam bahasa politik, fenomena ini bisa disebut sebagai “kemenangan narasi perlawanan atas narasi kehancuran”—narasi yang lahir dari reruntuhan tetapi masih membawa harapan.
Kembalinya para tahanan ini pada dasarnya adalah pemulihan ingatan kolektif ke medan perjuangan; masing-masing dari mereka menjadi saksi hidup atas kejahatan sekaligus keteguhan rakyat Palestina.
Kesimpulan
Pertukaran tahanan di bawah perjanjian Sharm El-Sheikh dapat disebut sebagai tonggak penting dalam sejarah Palestina modern—momen di mana perlawanan, melalui keteguhan dan pengorbanan, berhasil mengubah keseimbangan kekuatan dan membuktikan bahwa kehendak rakyat dapat mengalahkan mesin perang.
Di sisi lain, perjanjian yang didukung Trump ini, meski berusaha menampilkan kemenangan untuk Netanyahu, justru menegaskan kegagalan strategi militer Israel. Pertanyaan utamanya kini: apakah gencatan senjata ini akan mengarah pada perdamaian yang langgeng atau hanya menjadi jeda bagi penjajah untuk menyusun kekuatan kembali?
Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa Israel tidak pernah setia pada perjanjian apa pun. Pernyataan para pejabatnya, termasuk Netanyahu dan menteri perang, tentang rencana melanjutkan operasi untuk “menghancurkan Hamas” dan “meruntuhkan terowongan,” memperlihatkan niat asli Tel Aviv. Karena itu, risiko kembalinya konflik atau penerapan sepihak terhadap isi perjanjian tetap sangat besar. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
