BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat Timur Tengah, Ismail Amin Pasannai, melontarkan kritik tajam terhadap posisi Israel dalam konstelasi politik dan keamanan kawasan Asia Barat.
Dalam pernyataannya, Ismail menyoroti apa yang disebutnya sebagai paradoks superioritas militer dan ketimpangan struktur kekuasaan global yang menopang negara tersebut.
Mengawali analisanya, dia mengajak publik untuk berpikir rasional dalam melihat situasi geopolitik kawasan. “Pake akal sehat, bukan akal bulus,” tulisnya di akun Facebook pribadinya yang dikutip media ini pada Jumat (13/2/2026).
Ia menggambarkan adanya sebuah negara kecil secara geografis dengan populasi relatif sedikit, namun memiliki kekuatan militer yang sangat besar.
Kata Ismail, anggaran yang dimiliki Israel melampaui kebutuhannya. Entitas tersebut mendapatkan suplai senjata tanpa batas, produksi senjata tanpa pengawasan, akses tanpa batas pada tekhnologi persenjataan paling mutakhir dan aliansi militer yang solid dengan dukungan politik besar sampai memiliki payung veto di forum internasional.
Menurutnya, di saat negara tersebut memiliki akses luas terhadap teknologi dan dukungan militer, negara-negara lain di kawasan justru dibatasi dalam mengembangkan kemampuan pertahanan mandiri.
Setiap negara di kawasan Asia Barat yang mencoba mengembangkan program rudal dianggap Israel sebagai ancaman. Kapasitas militer independen pun dianggap provokatif. Penguatan pertahanan disebut destabilisasi kawasan.
“Intinya, negara lain tidak boleh memiliki kemampuan yang bisa menyeimbangkan kekuatannya,” terang Ismail.
Israel menggunakan proteksi diplomatiknya untuk menekan negara yang mencoba menyainginya. Entitas tersebut memanfaatkan pengaruh politik dan ekonominya untuk mengembangkan dan memberlakukan sanksi keras pada siapa saja yang menentangnya.
“Sembari dengan enteng negara ini selalu mengumbar ambisi menguasai keseluruhan kawasan,” bebernya.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai paradoks kawasan. Satu pihak boleh memiliki superioritas militer penuh, tetapi pihak lain tidak boleh membangun kapasitas pertahanan sendiri.
Jika ada negara yang mencoba membangun industri rudal atau sistem pertahanan domestik, itu dipandang sebagai ancaman global. Tetapi ketika negara kecil tersebut memperluas arsenalnya, itu disebut sebagai “hak membela diri”. “Disebut wajar karena negara kecil dan selalu terancam eksistensinya,” ungkapnya.
Ismail juga menyinggung konflik panjang di sejumlah negara Timur Tengah seperti Suriah, Irak, Yaman, dan Lebanon yang menurutnya menunjukkan pola penghancuran kapasitas pertahanan negara-negara di sekitar Israel.
Kapasitas militer negara-negara tersebut dihancurkan, struktur negara runtuh, dan yang tersisa adalah ketidakstabilan kekuasaan yang berlarut-larut.
Iran pun berusaha dilumpuhkan dan dimandulkannya melalui rangkaian embargo, sanksi puluhan tahun sampai invasi.
“Tetapi narasi global tidak pernah menyebut rangkaian agresi yang dilakukan negara kecil ini kepada siapapun sebagai ancaman terhadap keseimbangan kawasan,” tegasnya.
Dia mengemukakan pandangannya mengenai posisi Israel dalam arsitektur kekuasaan Barat.
Israel, katanya, meskipun oleh hukum internasional diakui sebagai negara, namun pada praktiknya, bukanlah negara yang memiliki kedaulatan dan independensi sendiri. Ia bukan negara mitra Barat tapi bagian dari arsitektur kekuasaan Barat di kawasan.
Ia menegaskan bahwa pandangannya tersebut merupakan fakta yang dapat ditelusuri secara historis dan struktural. “Dan apa yang saya katakan ini fakta,” tulisnya.
Menurutnya, sejak awal berdirinya, Israel tidak pernah berada di luar orbit keamanan Barat. Sejak awal berdirinya sudah membuat konflik, dia lahir dari proyek kolonialisme modern, dan secara nyata menjadi alat dominasi kekuatan barat, dia tidak pernah berada di luar orbit keamanan Barat.
Israel bukan sekadar mitra, tetapi simpul strategis. Bantuan militer tahunan yang konsisten dari Amerika Serikat, akses teknologi persenjataan paling mutakhir, integrasi intelijen, serta proteksi diplomatik, termasuk payung veto di Dewan Keamanan PBB, menjadikannya memiliki perlindungan struktural yang hampir tak tertandingi.
Ismail menilai hubungan tersebut bukan relasi antarnegara biasa. Bukan hubungan antarnegara sebagaimana umumnya. Ini proyek strategis yang lebih cocok disebut proksi.
“Lihat saja posisinya terlalu terintegrasi dalam kepentingan strategis Barat sehingga ia sering berfungsi sebagai perpanjangan tangan arsitektur keamanan Barat di Asia Barat,” bebernya.
Dia menyebut adanya imunitas politik yang dinikmati Israel dibanding negara-negara lain di kawasan. Israel memiliki proteksi yang tidak tersedia bagi tetangganya. “Ia beroperasi dalam sistem yang membuatnya relatif kebal terhadap konsekuensi internasional,” ungkapnya.
Ia kembali menegaskan paradoks yang menurutnya menjadi akar ketidakstabilan kawasan: satu negara boleh memonopoli superioritas militer, sementara negara lain bahkan tidak boleh menyeimbangkannya.
Ismail menilai perdebatan yang muncul bukan semata soal pengakuan eksistensi suatu negara, melainkan tentang membaca struktur kekuasaan global.
Di akhir pernyataannya, dia mempertanyakan standar ganda dalam politik internasional.
“Pertanyaan yang harus dijawab, mengapa satu negara memiliki ruang gerak tanpa batas, bahkan termasuk membangun pemukiman ilegal di luar wilayahnya sementara yang lain bahkan tidak diizinkan untuk sekadar bertahan?” tanyanya.
Ia pun menutup dengan kritik terhadap narasi keamanan yang kerap digaungkan negara-negara besar. Selama pertanyaan itu belum dijawab secara adil, stabilitas kawasan akan selalu berdiri di atas ketimpangan.
“Herannya, dengan semua privilege itu, ada negara yang sedemikian besar bilang, kita semua harus memastikan keamanan negara kecil ini supaya terjadi perdamaian,” tutupnya. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
