BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat Timur Tengah, Dr. Dina Y. Sulaeman, menilai rangkaian demonstrasi yang terjadi di Iran dalam beberapa waktu terakhir tidak bisa dilepaskan dari pola lama upaya intervensi Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap stabilitas internal Republik Islam Iran.
Menurutnya, demonstrasi yang semula berangkat dari persoalan ekonomi berkembang menjadi aksi anarki yang justru memicu kemarahan publik Iran sendiri.
“Kalau dilihat dari kronologinya, awalnya kan demo biasa yang menyatakan protes atas kesulitan ekonomi di Iran. Tapi kemudian muncul demo-demo yang anarkhi (merusak properti publik, bahkan membunuhi tentara dan petugas keamanan, dan warga sipil, termasuk anak kecil). Di saat yang sama, muncul pernyataan-pernyataan dari Presiden Trump, dan tokoh-tokoh politik lainnya, serta Mossad, yang mengompori rakyat Iran agar terus berdemo untuk menggulingkan ‘rezim,’” ujarnya kepada awak media Berita Alternatif pada Selasa (13/1/2026).
Dina menjelaskan, aksi demonstrasi yang berujung kekerasan tersebut justru memunculkan reaksi balik dari masyarakat Iran. Kemarahan publik terhadap tindakan anarki dan campur tangan asing mendorong gelombang demonstrasi tandingan yang menyatakan dukungan kepada pemerintahan Iran.
“Aksi demo anarki dan statemen-statemen dari AS itu memicu kemarahan publik dan mereka turun ke jalan untuk mengecam aksi anarki itu dan menyatakan dukungan pada pemerintahan Islam Iran,” terangnya.
Dia menegaskan, pola seperti ini bukan hal baru bagi Iran. Upaya destabilisasi internal melalui dukungan terhadap pergolakan domestik telah berulang kali dilakukan selama puluhan tahun, namun tidak pernah berhasil menjatuhkan sistem pemerintahan Iran.
“Menurut saya, ini pola yang sudah berulang puluhan kali di Iran: AS dan Israel mengupayakan ada pergolakan di dalam negeri Iran, men-support berbagai fasilitas, termasuk jaringan internet Starlink, dengan harapan demo membesar dan pemerintahan Iran terguling. Namun, kali ini upaya AS itu gagal, seperti upaya serupa sebelumnya,” ungkapnya.
Terkait kemungkinan perubahan sistem pemerintahan Iran akibat demonstrasi kelompok kontra pemerintah, ia menilai terdapat kesalahpahaman mendasar antara kritik terhadap pemerintah dan penolakan terhadap sistem negara.
“Mungkin yang perlu dipahami: ‘pemerintah’ beda dengan ‘sistem pemerintahan.’ Jadi, rakyat Iran memang banyak yang mengeluhkan dan memprotes kesulitan ekonomi dan naiknya harga-harga, tapi yang protes ini tidak berarti menolak sistem pemerintahan Islam. Mereka memprotes pemerintah (eksekutif), tapi tidak mau sistem pemerintahan dibubarkan/diganti; tidak mau AS dan Israel ikut campur urusan mereka,” bebernya.
Dina mengibaratkan kondisi tersebut dengan situasi di Indonesia, di mana kritik terhadap pemerintah tidak serta-merta berarti keinginan membubarkan negara.
“Ini mirip di Indonesia, kita juga banyak demo memprotes pemerintah, tapi umumnya kita tidak mau NKRI dibubarkan; kita tidak mau AS dan Israel datang ke Indonesia untuk membawa ‘kebebasan’ dan bantuan ekonomi—padahal utang. Meskipun, pasti ada saja kalangan yang menyatakan setuju dengan pembubaran NKRI, atau setuju dengan intervensi AS dan Israel,” tegasnya.
Mengenai dukungan publik terhadap pemerintahan Iran pasca demonstrasi kelompok pengkritik, dia menegaskan bahwa situasinya serupa dengan penjelasan sebelumnya, di mana aksi anarki justru menguatkan solidaritas masyarakat terhadap negara.
Hal yang sama juga berlaku untuk penyebab utama demonstrasi kelompok anti-pemerintah, yang menurutnya berkaitan dengan persoalan ekonomi serta upaya intervensi asing.
Terkait kemampuan pemerintah Iran menyelesaikan persoalan yang menjadi aspirasi para pendemo, ia menyebut aparat keamanan Iran telah berpengalaman menghadapi skenario semacam ini.
“Seperti demo-demo antipemerintah yang didukung AS dan Mossad sebelumnya, biasanya dibutuhkan satu atau dua minggu hingga pasukan pemerintah Iran menemukan koneksi tersebut, melacak para pemimpinnya, dan membubarkannya. Saat ini, situasi sudah tertangani. Hari Senin (12/1), ada aksi demo besar-besaran dalam jumlah yang jauh lebih massif, yang justru menyatakan dukungan pada pemerintah,” ungkapnya.
Dina juga menegaskan bahwa dugaan pendanaan demonstrasi oleh AS, Israel, dan sekutunya memiliki dasar yang kuat, merujuk pada sejumlah pernyataan terbuka pejabat dan media Barat serta Israel.
“Ya, terlihat dari pernyataan Trump: ‘Jika Iran menembak dan membunuh pengunjuk rasa damai dengan kekerasan, yang merupakan kebiasaan mereka, Amerika Serikat akan datang untuk menyelamatkan mereka,’” bebernya.
Dia juga mengutip pernyataan tokoh intelijen dan media Israel sebagai indikasi keterlibatan langsung.
“Mike Pompeo eks-direktur Badan Intelijen Pusat (CIA) tahun 2017-2018, dan eks-Menlu AS era Trump tahun 2018-2021, menulis: ‘…Selamat tahun baru kepada semua orang Iran di jalanan, juga kepada semua agen Mossad yang berjalan bersama mereka,’” terangnya.
“Jerusalem Post (media Israel) merilis berita, ‘Mossad telah membuat pesan yang tidak biasa, dalam bahasa Farsi, yang menyatakan bahwa mereka (Mossad) bersama dengan para demonstran di jalanan,’” lanjutnya.
Selain itu, ia menyinggung peran Reza Pahlavi yang dinilai bukan figur berpengaruh di Iran, namun mendapat dukungan kuat dari AS dan Israel.
Reza, anak dari Shah terakhir Iran yang saat ini tinggal di AS, bukan tokoh berpengaruh di Iran, tapi kini ia mendapatkan dukungan yang lebih besar dari Trump dan Israel.
Pada awal tahun 2023, Reza melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Israel dan mengatakan bahwa menerima ‘respons positif’ atas kunjungan itu.
Menurut media Israel, Haaretz, sedang berlangsung kampanye digital berskala besar dalam bahasa Persia yang dioperasikan dari Israel dan didanai oleh entitas swasta yang menerima dukungan pemerintah Zionis.
Dina juga menyoroti penggunaan teknologi sebagai instrumen utama dalam upaya destabilisasi, termasuk dugaan distribusi perangkat satelit. “Salah satu kunci keberhasilan Iran adalah dengan kekuatan teknologi,” katanya.
AS, lanjutnya, dikabarkan telah mengirimkan 40.000 unit terminal satelit Starlink kepada penyelenggara kerusuhan tetapi pemerintah Iran mempunyai persiapan sarana untuk mendeteksi dan menghentikan lalu lintas data mereka.
Dia menyebut langkah pembatasan komunikasi menjadi faktor penting dalam mengakhiri kerusuhan.
“Pemblokiran total lalu lintas internet dan komunikasi telepon internasional di Iran adalah langkah penting untuk mengakhiri kerusuhan karena tanpa akses internet, agen CIA/Mossad tidak bisa lagi mengontrol para perusuh di lapangan,” tutupnya. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
