BERITAALTERNATIF – Dalam sebuah laporan berjudul “Mekanisme Pemulihan Sanksi Memperdalam Kedekatan Iran dan Rusia”, Dewan Atlantik menyoroti bahwa ketegangan nuklir antara Iran dan Barat meningkat tajam setelah diberlakukannya kembali sanksi-sanksi PBB yang sebelumnya pernah dijatuhkan terhadap Teheran sebelum tahun 2015, tepatnya pada September lalu.
Langkah ini diambil setelah tiga negara Eropa—Prancis, Jerman, dan Inggris—mengaktifkan mekanisme “pemulihan otomatis sanksi” atau snapback mechanism berdasarkan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) sebulan sebelumnya. Akibatnya, kemitraan Iran dengan Rusia diperkirakan akan semakin menguat, karena Moskow menganggap penerapan kembali sanksi itu tidak sah secara hukum. Situasi ini juga diyakini akan mempercepat pergeseran strategis Iran ke arah Timur, sebuah langkah yang dimulai sejak pemerintahan Donald Trump menarik diri dari JCPOA pada Mei 2018.
Sikap Rusia terhadap Mekanisme Snapback
Setelah tiga negara Eropa mengaktifkan mekanisme snapback pada 28 Agustus, Moskow dengan tegas menyebut langkah tersebut sebagai “cacat secara hukum”, dengan alasan bahwa ketiga negara itu sendiri telah melanggar perjanjian JCPOA, sehingga kehilangan legitimasi untuk mengaktifkan mekanisme tersebut. Rusia juga menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum internasional yang mewajibkan penerapan kembali sanksi sebelum 2015, meskipun pihak Eropa mengklaim memiliki “hak yang jelas dan tak terbantahkan” untuk melakukannya.
Sebelumnya, pada tahun 2020, ketika pemerintahan Trump mencoba secara sepihak mengaktifkan mekanisme snapback, Rusia dan Tiongkok secara bersama-sama menentangnya. Kedua negara berpendapat bahwa karena Amerika Serikat telah keluar dari JCPOA, maka tidak lagi memiliki landasan hukum untuk mengaktifkan mekanisme tersebut.
Untuk memperkuat argumen mereka di ranah hukum internasional, Moskow dan Beijing mengutip pendapat konsultatif Mahkamah Internasional yang dikeluarkan pada Juni 1971 tentang keberadaan Afrika Selatan di Namibia. Mereka memperluas penerapan prinsip tersebut ke dalam kasus embargo senjata terhadap Iran dan mekanisme snapback. Menurut pendapat
Mahkamah Internasional itu, tidak ada pihak yang dapat menuntut hak-hak dari suatu perjanjian jika pihak tersebut sendiri telah mengabaikan kewajibannya di bawah perjanjian yang sama.
Rusia kemudian mencoba menunda dan menggagalkan proses pengaktifan kembali sanksi oleh tiga negara Eropa itu dengan secara resmi mengumumkan bahwa Moskow tidak akan mengakui ataupun mematuhi penerapan ulang sanksi pra-2015 terhadap Iran. Namun, rancangan resolusi yang diajukan Rusia dan Tiongkok ke Dewan Keamanan PBB untuk mempertahankan pencabutan sanksi gagal disahkan pada 26 September.
Sebanyak sembilan negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, menolak rancangan tersebut; sementara Rusia, Tiongkok, Aljazair, dan Pakistan mendukungnya, dan dua negara lainnya memilih abstain.
Dalam sidang Dewan Keamanan tersebut, Dmitry Polyansky, wakil duta besar Rusia untuk PBB, mengatakan:
“Kami berharap rekan-rekan Eropa dan Amerika kami dapat meninjau kembali keputusan mereka dan memilih jalur diplomasi serta dialog, bukan pemerasan ceroboh yang hanya akan memperburuk krisis di kawasan.”
Karena tidak ada resolusi alternatif yang disepakati hingga batas waktu akhir September, mekanisme snapback resmi berlaku. Peristiwa ini menciptakan ironi diplomatik: sebuah mekanisme hukum yang dirancang oleh sekelompok negara bisa terus berjalan bahkan setelah kesepakatan politik awalnya runtuh—dan terkadang justru berbalik merugikan negara-negara yang merancangnya sendiri.
Meski Rusia gagal menghentikan keputusan Dewan Keamanan dalam memberlakukan kembali sanksi pra-2015 terhadap Iran, Moskow masih memiliki kapasitas besar untuk menghambat penerapannya. Salah satu contohnya adalah kemampuan Rusia untuk menunda reaktivasi Komite Sanksi 1737, yang dibentuk pada Desember 2006 untuk memantau pelaksanaan sanksi PBB terhadap Iran. Karena perpanjangan mandat komite tersebut membutuhkan konsensus di Dewan Keamanan, Rusia bisa menggunakan posisinya untuk menunda atau menghambatnya.
Dengan demikian, penentangan Moskow terhadap mekanisme pemulihan sanksi bukan sekadar simbolik, tetapi merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk melemahkan efektivitas sanksi baru tersebut.
Penguatan Hubungan Iran–Rusia di Tengah Sanksi
Penolakan Rusia untuk menerapkan kembali sanksi PBB yang baru terhadap Iran akan membantu Teheran menghadapi tekanan ekonomi yang semakin besar. Diharapkan kerja sama perdagangan dan ekonomi antara kedua negara akan terus berkembang, mencakup sektor energi, teknologi nuklir, dan bidang strategis lainnya.
Kemajuan ini juga sejalan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif yang ditandatangani oleh Vladimir Putin dan Masoud Pezeshkian di Moskow sembilan bulan lalu. Rusia juga diperkirakan akan terus mendukung posisi Iran di Dewan Keamanan serta meningkatkan kritiknya terhadap kebijakan Barat terhadap Teheran.
Koalisi antara Rusia, Tiongkok, Pakistan, dan Iran dalam menentang mekanisme snapback semakin memperkuat keyakinan para pejabat Iran bahwa bergabungnya negara mereka dengan organisasi non-Barat seperti BRICS Plus dan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) merupakan langkah yang benar.
Berdasarkan prinsip “berorientasi ke Timur” dalam politik luar negeri Iran, Teheran kini memandang nasib geopolitiknya terikat dengan Rusia, Tiongkok, serta kekuatan non-Barat lain seperti Pakistan, Korea Utara, dan negara-negara Asia Tengah.
Krisis Kepercayaan terhadap Barat
Dari perspektif Teheran, langkah tiga negara Eropa itu kembali menegaskan pandangan lama bahwa kekuatan Barat tidak dapat dipercaya, dan setiap bentuk kompromi nuklir hanya akan berujung pada kekecewaan. Selain itu, dukungan Eropa—terutama Jerman—terhadap Israel selama “Perang Dua Belas Hari”, serta serangan militer Amerika terhadap fasilitas nuklir Iran, semakin memperdalam ketidakpercayaan tersebut.
Situasi ini juga melemahkan posisi kelompok politik di Teheran yang selama ini menyerukan “pendekatan baru” terhadap Barat. Meski begitu, Iran masih akan membuka pintu dialog dengan negara-negara Barat, walaupun prioritas utamanya kini bergeser dari diplomasi menuju strategi penangkalan dan pertahanan diri.
Dengan Rusia yang menolak untuk menerapkan kembali sanksi-sanksi lama, Teheran diperkirakan akan menjalin kerja sama yang lebih luas dengan pemerintahan Putin—termasuk di bidang pertukaran informasi intelijen, dukungan teknis, dan teknologi militer canggih. Selain itu, Iran akan memanfaatkan peran Rusia untuk memperkuat hubungan pertahanannya dengan negara-negara bekas Uni Soviet, dari Tajikistan hingga Belarus.
Kesimpulan: Poros Baru di Timur
Dengan semakin eratnya hubungan antara Teheran dan Moskow, upaya Barat untuk mengisolasi Iran tampaknya akan semakin sulit. Melalui kerja sama ekonomi, militer, dan diplomatik yang lebih dalam, kedua negara bukan hanya berusaha menetralkan dampak sanksi Barat, tetapi juga menantang struktur tatanan global yang dipimpin oleh Amerika Serikat.
Sementara peluang untuk menghidupkan kembali JCPOA atau menyepakati kesepakatan nuklir baru hampir tidak ada, kegagalan Barat dalam menjalin komunikasi efektif dengan Iran terkait program nuklir, rudal, dan kebijakan regionalnya justru mempercepat langkah Teheran menuju orbit politik Moskow.
Dengan kata lain, pemulihan sanksi Dewan Keamanan tidak hanya memperburuk hubungan Iran dengan Barat, tetapi juga mendorong terbentuknya poros strategis baru antara Iran dan Rusia—poros yang semakin menegaskan pergeseran kekuatan global dari Barat menuju Timur. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
