BERITAALTERNATIF.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen sebagai langkah efisiensi belanja daerah. Dari sebelumnya lebih dari Rp400 miliar, anggaran tersebut kini disesuaikan menjadi sekitar Rp200 miliar lebih.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan kebijakan pengurangan anggaran itu merupakan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama pihak terkait. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.
“Perjalanan dinas yang sebelumnya lebih dari Rp400 miliar, sekarang hanya sekitar Rp200 miliar lebih,” ungkap Sunggono belum lama ini.
Kata dia, tidak hanya perjalanan dinas, sejumlah komponen belanja lainnya juga mengalami pengurangan hingga 20 persen. Langkah tersebut menjadi bagian dari penataan belanja agar penggunaan anggaran lebih terukur dan sesuai prioritas kebutuhan pemerintahan.
Sunggono menjelaskan, setiap pengeluaran harus mempertimbangkan urgensi kegiatan dan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, penyesuaian anggaran tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui pembahasan bersama TAPD.
“Semua harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang tersedia,” katanya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar juga melakukan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD). Penataan tersebut mencakup pengisian jabatan kosong hingga rotasi sejumlah pejabat untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi.
Menurut Sunggono, pengisian dan pergeseran jabatan merupakan bagian dari evaluasi kinerja yang dilakukan bersama masing-masing kepala perangkat daerah.
“Pengisian jabatan dan rotasi ini merupakan bagian dari evaluasi terhadap kinerja kita bersama,” jelasnya.
Ia berharap, penyesuaian anggaran yang dibarengi penataan organisasi dapat memperkuat kinerja birokrasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Terutama dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Kita ingin organisasi pemerintah bisa menjawab berbagai persoalan, termasuk keluhan masyarakat,” tegasnya.
Sunggono menambahkan, seluruh kebijakan efisiensi tersebut diarahkan agar anggaran daerah digunakan berdasarkan kebutuhan yang benar-benar prioritas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Langkah ini kita lakukan demi kepentingan masyarakat. Anggaran yang tersedia harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Devi Nila Sari
