BERITAALTERNATIF.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejak awal tahun 2025 digulirkan pemerintah kini memasuki fase evaluasi serius. Menyusul laporan kasus keracunan yang dialami ribuan penerima manfaat, Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk dua lini investigasi mendalam demi memastikan kualitas gizi dan menjaga kepercayaan publik.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan bahwa langkah investigasi ini melibatkan unsur Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), BPOM, dinas kesehatan, serta pemerintah daerah. Tim independen beranggotakan pakar lintas disiplin—mulai dari kimia, farmasi, kuliner, hingga kesehatan masyarakat—ikut dilibatkan untuk memberikan tinjauan komprehensif.
“Di tim investigasi ini kita bentuk dua. Dari dalam ada Deputi Tauwas (pemantauan dan pengawasan), yang bekerja sama dengan Polri, BIN, BPOM, Dinkes, dan pemda setempat untuk mengadakan investigasi,” ujar Nanik pada Senin (29/9/2025).
Data BGN mencatat hingga September 2025 terdapat 70 kasus keracunan dengan total 5.914 penerima manfaat terdampak. Rinciannya: 1.307 korban di Sumatra, 3.610 korban di Pulau Jawa, serta 997 korban di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara.
Dari hasil awal, penyebab keracunan beragam, mulai dari E. Coli yang ditemukan pada air, nasi, tahu, hingga ayam; Staphylococcus Aureus pada tempe dan bakso; Salmonella pada ayam, telur, sayur; hingga Bacillus Cereus pada mie. Kontaminasi Coliform, PB, dan Klebsiella juga terdeteksi pada air yang digunakan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Meski demikian, tidak sedikit praktik baik yang ditunjukkan. SPPG Tanah Sareal, Bogor misalnya, berhasil mempertahankan status zero accident sejak beroperasi pada 6 Januari 2025. Dengan pengawasan ketat mulai dari bahan baku, penyimpanan, hingga pengemasan, dapur sehat ini mampu melayani ribuan penerima manfaat setiap hari tanpa kasus keracunan.
Ahli Gizi SPPG Tanah Sareal, Countessha Nicola, menjelaskan bahwa pengendalian kualitas dilakukan sejak dini. “Proses pendinginan setelah masak menjadi kunci agar makanan tidak cepat basi. Kalau dikemas saat panas, uap air akan memicu bakteri,” ujarnya.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa meskipun terjadi insiden, program MBG tidak boleh dihentikan karena telah memberi manfaat luas. Hingga September 2025, program ini sudah menyentuh 30 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak dan ibu hamil.
“Rp 300 triliun inilah yang kita pakai untuk makan bergizi gratis. Sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat. Ada kekurangan, iya. Ada keluhan, iya. Tetapi dari seluruh distribusi makanan, penyimpangan hanya 0,0017 persen. Itu bukan alasan untuk puas, melainkan motivasi untuk terus memperbaiki,” tegasnya dalam pidatonya di Jakarta pada hari Senin lalu.
Prabowo juga menekankan capaian Indonesia yang jauh lebih cepat dibanding negara lain. Jika negara lain membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima, Indonesia hanya butuh 11 bulan untuk menjangkau 30 juta.
Selain manfaat gizi, program ini juga menggerakkan ekonomi lokal. Dengan permintaan pangan harian yang stabil, petani dan peternak kini memiliki pasar pasti. Pemerintah memproyeksikan pada awal 2026 akan tercipta 1,5 juta lapangan kerja baru. Tahun depan, pemerintah menyiapkan alokasi Rp 335 triliun untuk memperkuat program ini di desa-desa.
Program MBG merupakan salah satu agenda prioritas nasional. Meski menghadapi kendala di lapangan, pemerintah menegaskan komitmen untuk memperbaiki tata kelola.
Investigasi yang tengah berjalan diharapkan menjadi pijakan memperkuat kualitas pangan, menjaga kesehatan anak bangsa, sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. (*)
Sumber: Indonesia.go.id
Editor: Ufqil Mubin
