BERITAALTERNATIF – Menurut laporan kantor berita Anadolu, pada Selasa waktu Amerika Serikat, PBB menyatakan keprihatinannya atas laporan yang menyebutkan Netanyahu telah memberikan instruksi kepada militer Israel untuk memulai kembali operasi militer di Gaza, bertentangan dengan kesepakatan gencatan senjata yang masih berjalan.
Dalam konferensi pers di markas besar PBB, Stéphane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, mengatakan:
“Begitu saya memasuki ruangan, saya langsung melihat laporan media tersebut. Yang bisa saya katakan adalah laporan itu sangat mengkhawatirkan.”
Ia menambahkan bahwa pihaknya belum menerima informasi apakah staf PBB di wilayah tersebut sudah diberi peringatan dini terkait potensi serangan itu atau belum.
“Kami tidak ingin situasi kembali ke titik semula. Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam gencatan senjata untuk tetap mematuhinya. Kami tidak ingin warga sipil kembali menjadi korban serangan udara. Kami juga tidak ingin operasi kemanusiaan kami terganggu lagi,” tegas Dujarric.
Situasi Kemanusiaan di Gaza
Terkait perpindahan penduduk di Jalur Gaza, Dujarric menjelaskan bahwa sejak gencatan senjata diberlakukan, telah terjadi lebih dari 480.000 perpindahan dari selatan ke utara Gaza, serta sekitar 100.000 perpindahan dari wilayah barat ke timur Khan Younis.
Ia menambahkan bahwa, berdasarkan laporan para mitra kemanusiaan PBB di lapangan, banyak warga masih berlindung di tempat-tempat penampungan sementara, sebagian besar di area terbuka atau bangunan yang telah rusak parah akibat perang. Kondisi ini menambah kesulitan masyarakat Gaza yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan, dan layanan medis.
“Sebagian besar dari mereka tidak punya pilihan lain selain tinggal di puing-puing bangunan yang dulu merupakan rumah mereka,” katanya. “Kami terus berupaya menyalurkan bantuan kemanusiaan, tapi situasi keamanan yang tidak stabil membuat semuanya menjadi sangat sulit.”
Kekerasan dan Ekspansi Permukiman di Tepi Barat
Selain menyoroti kondisi di Gaza, Dujarric juga menyinggung situasi yang memburuk di Tepi Barat. Ia merujuk pada laporan dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) yang mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah pos-pos permukiman ilegal Israel.
“Dalam satu tahun terakhir, jumlah titik pembangunan permukiman Israel meningkat dari 49 lokasi pada tahun 2024 menjadi 84 lokasi pada tahun ini,” ungkap Dujarric.
Ia menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan para pemukim Israel terhadap warga Palestina juga meningkat drastis. “Hanya dalam paruh pertama tahun ini saja, telah tercatat 757 serangan oleh pemukim terhadap warga Palestina,” tambahnya.
Menurutnya, meningkatnya aksi kekerasan dan pembangunan permukiman baru ini memperburuk ketegangan serta menimbulkan kekhawatiran serius bagi masa depan perdamaian di kawasan.
Tanggapan atas Perintah Netanyahu
Pernyataan Dujarric datang tak lama setelah muncul laporan dari kantor Perdana Menteri Israel yang menyebutkan bahwa Netanyahu menuduh gerakan perlawanan Hamas melanggar gencatan senjata di Gaza, dan sebagai tanggapan, ia memerintahkan tentara Israel untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap wilayah tersebut.
Padahal, gencatan senjata di Jalur Gaza telah diberlakukan sejak 10 Oktober berdasarkan rencana 20 poin yang diusulkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Rencana tersebut dimaksudkan untuk menghentikan kekerasan, memfasilitasi bantuan kemanusiaan, dan menciptakan jalur diplomatik menuju perdamaian yang lebih stabil.
Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa meski gencatan senjata belum resmi dicabut, ketegangan kembali meningkat di sepanjang perbatasan Gaza, sementara banyak warga masih trauma akibat serangan sebelumnya yang menewaskan ribuan orang dan menghancurkan infrastruktur vital.
Dujarric menekankan bahwa PBB tidak ingin melihat siklus kekerasan ini berulang kembali. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai lembaga internasional dan negara-negara kawasan agar semua pihak mematuhi gencatan senjata dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi kemanusiaan.
“Warga sipil tidak boleh menjadi korban politik atau pembalasan militer. Mereka berhak atas keamanan, perlindungan, dan hak untuk hidup damai,” ujarnya.
Seruan untuk Menahan Diri
Menutup konferensi persnya, Dujarric menegaskan kembali bahwa PBB menyerukan semua pihak, baik Israel maupun kelompok bersenjata Palestina, untuk menahan diri dan mematuhi sepenuhnya perjanjian gencatan senjata yang berlaku.
“Setiap langkah yang mengarah pada kekerasan baru hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Gaza dan memperumit upaya perdamaian di seluruh kawasan Timur Tengah,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa PBB siap memfasilitasi dialog dan mendukung semua upaya diplomatik yang bertujuan menjaga stabilitas dan perdamaian jangka panjang di Gaza dan Tepi Barat.
“Sekarang bukan waktunya untuk kembali pada peperangan,” tutup Dujarric. “Sekarang adalah waktunya untuk membangun kembali kepercayaan, memberikan bantuan bagi yang menderita, dan memastikan bahwa tragedi kemanusiaan seperti ini tidak terulang lagi.” (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
