BERITAALTERNATIF – Trump berangkat pada Jumat malam, 24 Oktober 2025, menuju Asia Timur—sebuah perjalanan yang memunculkan banyak spekulasi dan tanda tanya di kalangan publik. Ini merupakan perjalanan pertama presiden Amerika ke kawasan Asia-Pasifik dalam masa jabatan keduanya, di saat pemerintahannya telah memasuki minggu keempat penutupan akibat kebuntuan anggaran di Kongres.
Perjalanan ini dimulai dari Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, tempat berlangsungnya KTT ke-47 ASEAN pada 26–28 Oktober. Setelah itu, Trump dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke Jepang untuk bertemu dengan Sanae Takaichi, perdana menteri baru negara tersebut. Tujuan terakhir dari perjalanan selama lima hari ini adalah Korea Selatan, tempat digelarnya pertemuan APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) di kota Gyeongju. Gedung Putih juga telah mengonfirmasi bahwa Trump akan bertemu dengan Xi Jinping, Presiden China, pada 30 Oktober.
Namun perjalanan ini berlangsung dalam bayang-bayang kontradiksi yang cukup tajam. Chuck Schumer, pemimpin Partai Demokrat di Senat, dengan keras menyindir:
“Pemerintah Amerika sedang tutup, sementara presidennya malah pergi keluar negeri.”
Diplomasi di Tengah Krisis Internal: Ekonomi atau Petualangan Politik?
Trump memulai perjalanan ke Asia Timur ketika pemerintah federal Amerika Serikat telah memasuki hari ke-24 penutupan akibat kebuntuan anggaran. Lebih dari satu juta pegawai pemerintah tidak menerima gaji—sebagian tetap bekerja tanpa bayaran, sebagian lainnya cuti paksa. Namun di saat yang sama, Trump justru melakukan perjalanan luar negeri terpanjang dalam masa jabatannya, untuk menegosiasikan berbagai kontrak miliaran dolar.
Menurut para pengamat, inti dari strategi ekonomi Trump dalam perjalanan ini berpusat pada dua kesepakatan investasi besar. Jepang telah berkomitmen menanamkan 550 miliar dolar AS di Amerika Serikat—sebuah kesepakatan yang sudah ditandatangani sebelum keberangkatan Trump. Sementara itu, Korea Selatan sedang bernegosiasi mengenai paket investasi senilai 350 miliar dolar, yang diharapkan akan difinalisasi selama kunjungan ini.
Sebagai imbalannya, Trump bersedia mengurangi tarif impor yang sebelumnya ia terapkan. Dalam beberapa bulan terakhir, tarif yang semula mencapai 25 persen telah diturunkan menjadi 15 persen. Penurunan ini memperlihatkan bahwa, meskipun Trump dikenal keras dan agresif dalam kebijakan tarif, ia tetap bersedia melakukan kompromi—asalkan investasi besar mengalir ke Amerika.
Salah satu pertemuan penting dalam kunjungan ini adalah dengan Sanae Takaichi, perdana menteri baru Jepang. Ia merupakan perempuan pertama yang menjabat posisi tersebut, murid sekaligus penerus politik Shinzo Abe, mendiang perdana menteri Jepang, yang juga dikenal dekat dengan Trump. Pertemuan ini diyakini akan memperkuat hubungan kedua negara, terutama di bidang keamanan dan pertahanan, di mana Jepang berperan penting menghadapi ancaman kawasan seperti Korea Utara dan China.
Sementara itu, Malaysia sebagai tujuan pertama kunjungan Trump juga menyimpan dinamika tersendiri. Trump menyatakan bahwa ia hanya akan hadir di KTT ASEAN jika dapat memantau langsung penandatanganan perjanjian damai antara Kamboja dan Thailand, yang menurutnya, ia berperan besar dalam proses mediasi tersebut. Gedung Putih bahkan meminta agar China tidak diundang dalam seremoni penandatanganan, meskipun Beijing juga turut berperan dalam perundingan damai itu. Permintaan yang dianggap janggal ini menunjukkan keinginan Trump untuk mengambil alih panggung sebagai “pencipta perdamaian tunggal” di kawasan, walaupun berisiko memperumit hubungan diplomatik regional.
Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) di Washington menilai bahwa perjalanan Trump kali ini membawa dua pesan utama: pertama, Trump ingin tampil sebagai pembawa perdamaian; kedua, sebagai pencipta kekayaan. Dengan kata lain, ia berupaya menampilkan citra ganda—seorang pemimpin yang bisa menstabilkan kawasan sekaligus menguntungkan negaranya melalui kesepakatan ekonomi besar.
Perebutan Tanah Langka: Pertarungan Baru antara Beijing dan Washington
Salah satu isu paling sensitif dalam agenda pertemuan Trump dan Xi Jinping adalah sengketa “rare earth” (tanah jarang atau mineral langka)—bahan baku penting yang menjadi tulang punggung industri teknologi tinggi dunia. Ketegangan terbaru terkait bahan mineral ini memperlihatkan bahwa perang dagang Amerika–China telah bergeser menjadi perang ekonomi strategis penuh.
Pada Oktober 2025, China memperluas pembatasan ekspor mineral langka, termasuk pengawasan ketat atas magnet dan bahan mentah penting lainnya. Langkah ini dipandang sebagai tanggapan langsung terhadap tekanan tarif Trump, yang kemudian memperburuk ketegangan antara kedua negara.
Menanggapi langkah tersebut, Trump pada 9 Oktober sempat mengancam akan membatalkan pertemuan dengan Xi Jinping dan menerapkan tarif 100 persen atas semua produk China jika pembatasan ekspor tidak dicabut. Dalam salah satu unggahan media sosialnya, ia menulis dengan nada marah bahwa tindakan China “memaksa saya melakukan hal ini” dan menyebut kebijakan Beijing sebagai “tidak dapat diterima”.
Faktanya, China menguasai sekitar 70 persen produksi global dan 90 persen proses pemurnian bahan-bahan tanah langka dunia. Mineral-mineral ini sangat vital dalam pembuatan mobil listrik, ponsel pintar, turbin angin, rudal berpemandu, jet tempur generasi kelima, hingga sistem radar canggih. Tanpa mineral tersebut, industri pertahanan dan teknologi Amerika akan lumpuh total—menjadikannya senjata ekonomi yang kuat bagi Beijing.
Namun hanya seminggu kemudian, pada 17 Oktober, Trump tampak melunak. Dalam konferensi pers, ia mengakui bahwa “tarif 100 persen atas China tidak realistis”, dan menambahkan, “Kita masih sangat bergantung pada impor dari China.” Pengakuan ini memperlihatkan batas kekuatan Amerika Serikat dalam menghadapi dominasi China di sektor strategis ini.
Dua hari setelah itu, 19 Oktober, Trump mengajukan tiga tuntutan utama kepada Xi Jinping:
- Mencabut pembatasan ekspor mineral langka.
- Mengendalikan ekspor bahan mentah fentanil ke Amerika Serikat.
- Meningkatkan impor kedelai dari Amerika Serikat.
Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa Trump sedang berupaya membangun paket negosiasi komprehensif dengan Beijing—mencakup isu pertanian, narkotika, hingga keamanan nasional.
Secara keseluruhan, pertarungan tanah langka ini menggambarkan babak baru dari perang dagang global. Persoalannya kini bukan sekadar soal tarif atau perdagangan bebas, melainkan tentang penguasaan rantai pasok dunia, akses terhadap sumber daya strategis, dan kekuatan tawar-menawar geopolitik. Di sini, China memiliki posisi unggul, sementara Amerika mencoba mencari cara-cara kreatif untuk mengurangi ketergantungan.
Harapan Rekonsiliasi atau Awal dari Perang Dagang Baru?
Seperti telah dijadwalkan, pertemuan Trump–Xi akan berlangsung pada 30 Oktober di sela-sela KTT APEC di Korea Selatan. Ini akan menjadi pertemuan tatap muka pertama kedua pemimpin tersebut sejak Trump kembali ke Gedung Putih. Menariknya, China hingga kini belum secara resmi mengonfirmasi pertemuan itu, yang dinilai sebagai taktik diplomatik untuk meningkatkan tekanan psikologis terhadap Washington.
Trump tetap optimistis. Ia berharap dapat mencapai kesepakatan besar dengan China, sekaligus meminta Beijing menggunakan pengaruhnya terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membantu mengakhiri perang di Ukraina. Topik utama yang akan dibahas antara lain tarif dagang, ekspor teknologi, peredaran fentanil, impor kedelai, dan isu geopolitik Ukraina.
Namun menurut analisis CSIS, peluang yang paling realistis adalah “kesepakatan parsial”, bukan kesepakatan besar. Sebab, perbedaan struktural antara dua negara ini terlalu dalam untuk diselesaikan hanya dalam satu pertemuan.
Kemungkinan lain yang dibahas adalah pertemuan Trump dengan Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, yang dinilai bisa mengubah dinamika keamanan kawasan.
Sementara itu, gencatan senjata tarif sebelumnya justru dinilai telah melemahkan posisi tawar Washington. China kini semakin mempererat hubungan ekonomi dengan Eropa, Rusia, dan negara-negara Selatan Global, sehingga ketergantungannya terhadap pasar Amerika tidak lagi sebesar dulu. Di sisi lain, Trump juga menghadapi tekanan politik dalam negeri yang saling bertolak belakang:
Petani ingin ekspor meningkat,
Industri teknologi khawatir pembatasan merugikan inovasi,
Kaum konservatif mendesak kebijakan yang lebih keras terhadap China.
Korea Selatan, sebagai tuan rumah APEC, kini berada di posisi sulit untuk menjaga keseimbangan diplomatik. Presiden Lee Jae-myung berharap pertemuan ini bisa menjadi jembatan dialog antara dua kekuatan besar. Sementara itu, pasar keuangan global menunggu dengan cemas hasilnya—karena setiap keputusan akan memengaruhi harga saham, minyak, dan emas dunia.
Kesimpulan: Politik, Uang, dan Pertaruhan Global
Perjalanan Trump ke Asia Timur mencerminkan kontradiksi mendalam dalam politik Amerika. Saat pemerintahannya sedang lumpuh akibat penutupan, presiden justru berkeliling dunia menegosiasikan kesepakatan bernilai miliaran dolar.
Perjalanan ini juga memperlihatkan bahwa Trump tetap setia pada gaya politik “deal maker”—berfokus pada tawar-menawar besar, ancaman tarif, dan diplomasi yang sarat simbolisme.
Namun di balik panggung besar ini, Trump juga melihat peluang ekonomi domestik. Ia berharap kesepakatan investasi dengan Jepang dan Korea Selatan dapat menciptakan ribuan lapangan kerja di Amerika, sementara pertemuannya dengan Xi Jinping bisa menentukan arah hubungan ekonomi global—apakah menuju rekonsiliasi atau menuju babak baru perang dagang.
Pada saat yang sama, peran Trump sebagai mediator dalam perundingan ASEAN memberi sinyal bahwa Amerika berusaha mengembalikan pengaruh geopolitiknya di Asia Tenggara, setelah beberapa tahun mengalami penurunan.
Kini dunia menanti: apakah dalam lima hari perjalanan diplomatik ini, Donald Trump benar-benar bisa menyeimbangkan kepentingan dalam negeri dan ambisi luar negeri?
Ataukah perjalanannya kali ini hanya akan menjadi sandiwara politik lain dalam bab panjang rivalitas Amerika dan China di abad ke-21?. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
