BERITAALTERNATIF.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam memperkuat birokrasi yang inklusif, taat aturan, serta mampu menciptakan ruang aman dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik di lingkungan pemerintahan.
Dalam Kegiatan Sekolah Kepemimpinan Kartini (Kalis) di Sekolah Garuda Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, Bogor, Sabtu (18/10/2025), Rini menyebutkan bahwa birokrasi yang dipimpin perempuan cenderung lebih kolaboratif dan berorientasi pada kebijakan yang berpihak kepada keseimbangan hidup antara pekerjaan dan keluarga (work–life balance).
“Pemimpin perempuan memiliki kecenderungan untuk menciptakan safe space yang mendorong keterbukaan, empati, dan penyelesaian konflik secara konstruktif,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan melahirkan berbagai kebijakan progresif seperti penerapan flexible work, cuti ayah (maternal leave for father), serta penyediaan fasilitas pendukung seperti ruang laktasi dan penitipan anak (daycare).
Rini menjelaskan bahwa untuk membuka ruang lebih luas bagi kepemimpinan perempuan di birokrasi, diperlukan langkah konkret dan berkelanjutan.
Ia menyebutkan empat pendekatan utama sebagai strategi bersama: legislasi dan kebijakan yang berpihak, transformasi budaya organisasi, keteladanan dalam kepemimpinan, dan dukungan sesama perempuan (women support women).
“Penguatan ekosistem yang saling mendukung antarperempuan akan menciptakan lingkungan birokrasi yang sehat dan berkeadilan,” tegasnya.
Berdasarkan data Kementerian PANRB, dari total lebih dari 5,2 juta aparatur sipil negara di Indonesia, sekitar 57 persen atau hampir 3 juta merupakan perempuan. Dengan demikian, perempuan kini menjadi mayoritas di tubuh birokrasi nasional.
Namun, Rini mengingatkan bahwa representasi perempuan di level pimpinan strategis masih rendah. “Keterwakilan perempuan dalam jabatan pimpinan tinggi baru mencapai sekitar 17 persen, sehingga masih perlu diperkuat,” katanya.
Kementerian PANRB, lanjut dia, terus berupaya menciptakan ekosistem yang ramah dan mendukung perempuan ASN untuk tumbuh serta berkarier tanpa diskriminasi. Upaya tersebut mencakup kebijakan fleksibilitas kerja, sistem rekrutmen dan pengembangan karier yang adil, serta penanaman nilai-nilai berakhlak dalam budaya kerja ASN.
Rini menegaskan bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan nasional untuk memastikan perspektif gender terintegrasi dalam setiap tahap proses pemerintahan, mulai dari perencanaan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, hingga evaluasi.
Hal ini, ujarnya, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 sebagai wujud komitmen nasional terhadap pembangunan yang berkeadilan.
“Tujuannya adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendekatan ini mencakup empat aspek penting: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat,” terangnya.
Ia menambahkan, indikator nasional seperti Indeks Ketimpangan Gender terus menunjukkan tren positif dengan penurunan yang konsisten setiap tahun.
“Artinya, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil berkat meningkatnya partisipasi kerja, pendidikan, dan keterwakilan perempuan,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Rini menegaskan bahwa kehadiran perempuan di level kepemimpinan bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan penggerak nilai, pembawa empati, dan penyeimbang dalam dinamika organisasi pemerintahan.
“Pada akhirnya, kepemimpinan perempuan bukan tentang seberapa tinggi posisi yang kita raih, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita hadirkan bagi sesama,” tuturnya.
Ia juga mengapresiasi terselenggaranya Sekolah Kepemimpinan Kartini di Sekolah Garuda Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, yang disebutnya sebagai salah satu sekolah unggulan inisiasi Presiden Prabowo Subianto.
“Saya berharap tempat ini menjadi wadah pelatihan dan pengembangan bagi perempuan Indonesia, sekaligus menjadi kawah candradimuka bagi anak-anak unggulan bangsa. Karena sekolah ini dibangun oleh Bapak Presiden untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul,” pungkasnya. (*)
Penulis: Menpan.go.id
Editor: Ufqil Mubin
