Search

Menkomdigi Tekankan Peran Humas Pemerintah sebagai Penjaga Kepercayaan Publik

Menkomdigi Meutya hafid dalam AMH 2025 di Jakarta (foto: Amiri Yandi/KPM Kemkomdigi)

BERITAALTERNATIF – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa komunikasi publik adalah komponen penting dalam pembangunan nasional dan tidak dapat dipandang sebagai tugas tambahan birokrasi. Pernyataan ini ia sampaikan saat menghadiri Anugerah Media Humas (AMH) 2025 di Jakarta, Rabu malam, 12 November 2025. Menurutnya, peran humas pemerintah semakin krusial karena menjadi jembatan utama antara negara dan masyarakat dalam penyampaian informasi yang kredibel dan berdampak.

Dalam sambutannya, Meutya menyebut bahwa hingga Agustus 2025 terdapat 8.392 pejabat fungsional Pranata Humas di seluruh Indonesia. Angka tersebut mencerminkan besarnya tanggung jawab humas pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Tema AMH tahun ini, “Kolaborasi Humas, Satu Suara untuk Indonesia Maju”, dinilai sangat relevan dengan kebutuhan komunikasi di era digital yang penuh tantangan, terutama karena penyebaran narasi pemerintah kini harus disampaikan secara serentak, tepat sasaran, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Meutya menjelaskan bahwa konsep satu suara bukanlah penyeragaman pesan antarinstansi, melainkan penyelarasan ritme komunikasi sehingga pesan pemerintah tersampaikan secara efektif. Ia menekankan bahwa humas pemerintah perlu mampu membangun narasi yang solid dan substansial di tengah derasnya arus informasi digital. Tantangan utama humas saat ini, menurutnya, bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi menjadi sumber rujukan yang terpercaya agar masyarakat tidak terjebak pada disinformasi dan berita bohong.

Menkomdigi menambahkan bahwa kepercayaan publik tidak dapat dibangun dalam waktu singkat. Konsistensi komunikasi, integritas dalam penyampaian pesan, serta kemampuan menjaga kualitas informasi merupakan faktor penting yang menentukan kokohnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa tren positif dalam pengelolaan komunikasi publik tampak dari naiknya Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Nasional, dari 69,75 pada 2023 menjadi 71,79 pada 2024. Walaupun perhitungan untuk tahun 2025 masih berlangsung, pemerintah optimistis tren tersebut akan terus meningkat.

Dalam kesempatan itu, Meutya juga mengajak instansi pemerintah untuk memperkuat kolaborasi di tiga lingkup sekaligus, yaitu kolaborasi vertikal antara pusat dan daerah, kolaborasi horizontal antarinstansi, serta kolaborasi dengan ekosistem digital yang kini menjadi bagian penting dalam penyebaran informasi. Ia menegaskan bahwa kolaborasi tidak boleh berhenti pada forum semata, tetapi harus diwujudkan menjadi praktik nyata di lapangan agar komunikasi publik semakin efektif dan responsif.

Pada sesi laporan kegiatan, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menyampaikan bahwa penyelenggaraan AMH 2025 diikuti oleh 350 perwakilan instansi pemerintah, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga perguruan tinggi negeri. Tahun ini, sebanyak 190 instansi mendaftar dan 154 karya humas lolos tahap kurasi untuk dinilai oleh dewan juri independen yang berasal dari para pemimpin redaksi media nasional.

Terdapat enam kategori yang dilombakan, yaitu siaran pers, media sosial, media internal, kampanye komunikasi publik, situs web, serta media audio visual. Menurut Fifi, ajang ini bukan hanya sekadar acara pemberian penghargaan, tetapi juga momentum memperkuat jejaring kehumasan pemerintah dan meningkatkan kualitas kolaborasi antarlembaga untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan berdampak.

Anugerah Media Humas 2025 diharapkan menjadi sarana refleksi bagi seluruh insan humas pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme, menjaga kredibilitas informasi, serta memperkuat ekosistem komunikasi publik yang mendukung visi Asta Cita menuju Indonesia Maju. Pemerintah menilai bahwa tantangan komunikasi ke depan akan semakin kompleks, sehingga humas dituntut untuk semakin adaptif, inovatif, dan teguh menjaga akurasi informasi dalam melayani masyarakat. (*)

Sumber: Indonesia.go.id
Editor: Ali Hadi Assegaf

 

Bagikan

Kunjungi Berita Alternatif di :

BACA JUGA

POPULER BULAN INI
INDEKS BERITA