BERITAALTERNATIF – Menurut laporan Euronews, setelah pasukan Rapid Support Forces (RSF) merebut kota El-Fashir, masa depan Sudan—yang dulu merupakan negara terbesar di dunia Arab dan lumbung pangan regional—kini berada di ujung tanduk. Ancaman pecahnya wilayah barat Sudan semakin nyata dalam peta politik negara tersebut. Kejatuhan El-Fashir, yang merupakan benteng besar terakhir di luar kendali RSF, dianggap sebagai perubahan geopolitik yang menentukan sekaligus awal dari fase baru menuju kemungkinan disintegrasi Sudan. Penguasaan kota ini memberi RSF akses langsung ke jalur penting menuju perbatasan Chad dan Libya, serta membuka jalur suplai senjata dan bahan bakar tanpa henti bagi kelompok tersebut.
Latar Belakang Internal Krisis Sudan
Para pengamat menilai bahwa perkembangan terbaru ini tidak bisa dipahami tanpa melihat akar sejarah konflik-konflik Sudan. Negara yang dulu termasuk salah satu produsen emas terbesar kini, akibat perang berkepanjangan, telah mendorong lebih dari 24 juta warga ke ambang kelaparan dan membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Beberapa fondasi internal krisis Sudan dapat dirangkum sebagai berikut:
Awal Krisis (1985–1998): Fase ini dimulai setelah jatuhnya rezim Presiden Jaafar Nimeiri pada 1985 dan ditutup dengan kudeta Omar al-Bashir pada 1989 dengan dukungan kelompok Islamis.
Perang Darfur (2003): Konflik di Darfur meletus akibat ketegangan berkepanjangan antara suku-suku Arab dan non-Arab terkait perebutan tanah serta sumber air. Pertempuran antara kelompok pemberontak dan pasukan pemerintah yang didukung milisi Janjaweed menyebabkan sekitar 300 ribu orang tewas dan jutaan lainnya mengungsi.
Janjaweed—milisi bersenjata dari suku-suku Arab—dimanfaatkan oleh rezim Bashir sejak awal kekuasaannya dan pada 2013 diinstitusikan sebagai kekuatan yang terhubung dengan Badan Keamanan dan Intelijen Negara.
Pemecahan Sudan Selatan (2005–2011): Pemisahan Sudan Selatan pada 2011 merupakan titik balik besar yang terjadi akibat konflik etnis, perselisihan agama, perebutan sumber minyak, serta perang saudara berkepanjangan yang berlangsung hampir lima dekade. Perang tersebut menewaskan lebih dari dua juta orang dan memperdalam jurang perpecahan antara wilayah utara dan selatan Sudan.
Perjanjian Damai Komprehensif (2005): Perjanjian ini menjadi momen penting yang memberi otonomi enam tahun bagi Sudan Selatan sebelum akhirnya memisahkan diri secara resmi.
Referendum dan Deklarasi Kemerdekaan: Pada Januari 2011, referendum di bawah pengawasan internasional menghasilkan 98,83 persen suara warga Sudan Selatan memilih merdeka, dan pada 9 Juli 2011 negara tersebut resmi berdiri.
Kudeta dan Perang Saudara (2019–2023): Pada 2019, gelombang protes rakyat menggulingkan Omar al-Bashir, mengakhiri 30 tahun pemerintahannya. Transisi politik kemudian dipimpin Dewan Kedaulatan di bawah Jenderal Abdel Fattah al-Burhan (komandan angkatan bersenjata) dan Mohammad Hamdan Dagalo “Hemedti” sebagai wakilnya sekaligus komandan RSF. Dalam waktu singkat keduanya berselisih. Titik-titik konfliknya antara lain:
- Integrasi RSF: Perbedaan pandangan mengenai mekanisme dan waktu penggabungan sekitar 100 ribu anggota RSF ke dalam militer.
- Kepemimpinan militer: Perebutan posisi siapa yang berhak memimpin angkatan bersenjata baru.
- Kekuasaan dan kekayaan: Kecurigaan masing-masing pihak bahwa yang lain ingin memonopoli kekuasaan dan menguasai sumber daya negara.
Pecahnya Perang Saudara: Pada 15 April 2023, setelah ketegangan meningkat akibat pengerahan RSF di berbagai wilayah (yang dianggap militer sebagai provokasi), bentrokan pecah di Khartoum dan wilayah lain. RSF sempat menguasai sebagian besar ibu kota, namun pada Maret 2025 militer merebut kembali beberapa area utama.
Para Pendukung Asing dari Pihak-Pihak yang Bertikai
Selain akar internal, terdapat pula dimensi regional dan internasional yang memperburuk krisis Sudan.
Sejumlah lembaga internasional termasuk PBB menegaskan adanya intervensi eksternal yang memperpanjang konflik, terutama dukungan terhadap RSF yang terbukti melakukan banyak kejahatan perang. Sekjen PBB António Guterres dalam sidang Dewan Keamanan terbaru memperingatkan bahwa keterlibatan pihak luar mengancam peluang perdamaian dan menyerukan penghentian aliran senjata ke Sudan.
Pihak Internasional yang Mendukung RSF
- Etiopia dan Eritrea: Kedua negara ini mendukung RSF karena kelompok tersebut dalam beberapa tahun terakhir berperang di pihak Ethiopia melawan Front Pembebasan Tigray, yang mendapat dukungan tentara Sudan.
- Uni Emirat Arab dan Chad: Chad dituduh memfasilitasi pengiriman senjata dari UEA ke kota Abeche dan Umm Jaras, sehingga turut memperkuat RSF. UEA juga membangun rumah sakit untuk pengungsi Sudan di Abeche, namun sejumlah laporan menuduh fasilitas tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan militer, termasuk penyelundupan senjata dan suplai drone.
- Libya: Jenderal Khalifa Haftar dituduh membantu RSF melalui penyelundupan senjata dan pengiriman milisi untuk memperkuat posisi kelompok itu.
Pendukung Angkatan Bersenjata Sudan (SAF)
- Mesir: Sejak era kolonial Inggris, Mesir memiliki hubungan historis dengan militer Sudan dan hingga kini mendukung SAF.
- Rusia: Moskow memiliki sejarah panjang dukungan terhadap SAF dan sedang mengupayakan pendirian pangkalan laut di Port Sudan.
- Turki dan Qatar: Turki memasok drone Bayraktar kepada tentara Sudan, sementara Qatar memberikan dukungan politik bagi SAF.
Peran Amerika Serikat dan Rezim Zionis dalam Konflik Sudan
Amerika Serikat: Washington memainkan peran ganda dengan mengklaim memberikan dukungan diplomatik dan politik sambil memperluas kehadiran diplomatiknya di Khartoum, serta menjatuhkan sanksi pada para pendukung masing-masing pihak. Namun di balik itu, AS mengejar kepentingannya sendiri, termasuk penjualan senjata dan penguatan kontrol terhadap jalur laut menuju Yaman dan Somalia.
Rezim Zionis (Israel): Jenderal Abdel Fattah al-Burhan berupaya menyelesaikan proses normalisasi hubungan dengan Israel sebagai imbalan dukungan politik dan militer. Menurut media Israel, utusan Burhan bahkan mengunjungi wilayah pendudukan pada April lalu dan menyatakan bahwa Burhan siap memenuhi syarat-syarat Israel demi mempercepat kesepakatan. Tel Aviv memanfaatkan meluasnya konflik Sudan sebagai instrumen untuk memperkuat pengaruhnya di negara tersebut.
Tragedi Kemanusiaan Akibat Perang Sudan
Menurut laporan PBB, perang antara SAF dan RSF telah menewaskan puluhan ribu warga sipil, mengakibatkan 13 juta orang mengungsi, dan membuat 10 juta lainnya kehilangan tempat tinggal. Banyak perempuan dan anak perempuan diculik, sementara pemerkosaan telah dijadikan alat teror oleh RSF untuk menundukkan lawan.
Sudan juga menyaksikan penghancuran fasilitas sipil, penjarahan sumber kehidupan, serta pemboman rumah sakit. Wabah kelaparan—terutama di Darfur—memaksa sejumlah warga bertahan hidup dengan memakan rerumputan. Dengan kondisi ini, Sudan kini menghadapi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di Afrika. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
