BERITAALTERNATIF – Hasil jajak pendapat terbaru yang dilakukan bersama oleh jaringan ABC News, harian Washington Post, dan lembaga Ipsos, menggambarkan potret yang berbeda tentang kondisi internal Amerika Serikat. Berdasarkan survei tersebut, mayoritas warga Amerika meyakini bahwa negara mereka sedang bergerak ke arah yang keliru dan bahkan berbahaya. Pandangan ini tidak terbatas pada satu arus politik atau satu lapisan sosial tertentu, melainkan mencakup spektrum luas mulai dari Partai Demokrat, pemilih independen, hingga sebagian pemilih Partai Republik. Lebih dari 60 persen responden percaya bahwa Donald Trump dan Partai Republik telah menjauh dari realitas masyarakat Amerika dan tidak lagi mampu memahami perubahan sosial dan politik yang sedang berlangsung di negara itu.
Ketidakpuasan publik ini memiliki dimensi yang luas. Warga yang tinggal di wilayah perkotaan, pinggiran kota, maupun pedesaan, meskipun memiliki latar belakang budaya dan ekonomi yang berbeda, ternyata sepakat dalam satu hal, yaitu perasaan bahwa Amerika sedang bergerak ke arah yang salah. Kesamaan pandangan yang jarang terjadi dalam opini publik ini menunjukkan bahwa krisis yang dihadapi Amerika saat ini melampaui sekadar perbedaan politik partisan, dan lebih berkaitan dengan lapisan yang lebih dalam, yakni kepercayaan publik serta efektivitas sistem pemerintahan. Kekhawatiran terhadap masa depan ekonomi, melemahnya peran global Amerika, serta semakin tajamnya kesenjangan sosial, bersama-sama membentuk kondisi psikologis masyarakat yang penuh kegelisahan.
Dalam kerangka yang sama, lebih dari separuh peserta survei menyatakan bahwa kondisi ekonomi Amerika memburuk sejak kembalinya Trump ke Gedung Putih. Sebagian besar responden juga menilai bahwa posisi kepemimpinan Amerika di tingkat internasional telah melemah. Persepsi-persepsi ini, yang muncul bersamaan dengan meningkatnya kekhawatiran tentang kemungkinan penutupan pemerintahan federal, menunjukkan bahwa rasa ketidakstabilan telah menjadi salah satu unsur utama dalam pandangan publik warga Amerika.
Trump dan krisis tata kelola
Seiring dengan suasana sosial tersebut, kritik terhadap gaya pemerintahan Donald Trump pun semakin menguat. Maureen Dowd, kolumnis ternama New York Times, dalam sebuah tulisan yang lugas, menggambarkan Trump sebagai presiden yang tidak mencerminkan nilai-nilai Amerika dan menyatakan bahwa ia telah menyingkirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar berdirinya negara tersebut. Menurut pandangan penulis ini, Amerika seharusnya dipimpin oleh seorang presiden yang mampu mempersatukan dan menenangkan masyarakat, namun Trump justru dengan perilaku emosional dan konfrontatifnya memperdalam perpecahan sosial.
Para pengkritik berpendapat bahwa Trump tidak hanya menolak dialog dalam kebijakan luar negeri, tetapi juga dalam urusan domestik, dan lebih memilih memperuncing krisis. Ia telah mengaburkan batas antara kewenangan hukum dan pemaksaan politik, serta berupaya memperluas kekuasaan presiden melampaui kerangka yang lazim. Hal inilah yang membuat sebagian besar opini publik meyakini bahwa presiden Amerika telah melangkah terlalu jauh menuju pemusatan kekuasaan.
Kekhawatiran ini juga berakar pada pengalaman masa lalu. Kesaksian Jack Smith, mantan jaksa khusus Amerika Serikat, terkait peristiwa 6 Januari 2021 masih segar dalam ingatan politik masyarakat. Smith menegaskan bahwa Trump memainkan peran sentral dalam upaya menggagalkan proses transisi kekuasaan dan memanfaatkan kekerasan sebagai alat politik. Kembalinya figur seperti ini ke Gedung Putih, terlebih di tengah kondisi masyarakat yang sedang dilanda berbagai krisis, semakin memperbesar kecemasan publik mengenai masa depan Amerika Serikat.
Minneapolis dan normalisasi kekerasan negara
Gambaran nyata dari krisis tata kelola ini dapat dilihat dalam peristiwa-peristiwa terbaru di kota Minneapolis. Tewasnya dua warga Amerika oleh aparat federal imigrasi memicu gelombang kemarahan dan protes di kota tersebut dan di berbagai wilayah lain di Amerika. Alex Britti, seorang perawat unit perawatan intensif, tewas ditembak dalam sebuah insiden singkat dengan agen federal. Sebelumnya, Rene Nicole Goode, seorang ibu dari tiga anak, juga tewas di tangan aparat Imigrasi dan Bea Cukai.
Versi resmi pemerintah federal menyebutkan bahwa insiden-insiden tersebut terjadi dalam rangka pembelaan diri. Namun, rekaman video yang beredar, kesaksian para saksi, dan pernyataan keluarga korban menimbulkan keraguan serius terhadap klaim tersebut. Video menunjukkan bahwa Britti tidak bersenjata dan sedang merekam kejadian menggunakan ponsel ketika ditembak. Keluarganya menegaskan bahwa ia tidak menimbulkan ancaman apa pun dan salah satu tangannya dalam posisi terangkat. Kontras yang tajam antara fakta di lapangan dan narasi resmi ini semakin memperlebar jurang kepercayaan antara warga dan pemerintah.
Dalam beberapa pekan terakhir, Minneapolis berubah menjadi kota dengan nuansa keamanan yang ketat. Kehadiran besar-besaran aparat federal, penggunaan perlengkapan anti huru-hara terhadap demonstran, serta ancaman penangkapan massal, menciptakan situasi yang oleh banyak media Barat disamakan dengan gambaran konflik internal. Menurut para pengkritik, kondisi ini bukanlah respons yang tak terhindarkan terhadap kekacauan sosial, melainkan konsekuensi langsung dari keputusan politik di tingkat tertinggi kekuasaan.
Standar ganda dalam memandang protes
Salah satu aspek penting dari rangkaian peristiwa ini adalah standar ganda yang jelas dalam pendekatan Trump terhadap aksi protes. Presiden yang pada tahun-tahun sebelumnya mendukung, bahkan secara terbuka mendorong, kerusuhan dan demonstrasi di negara-negara yang dianggap sebagai rival Amerika, kini sama sekali tidak mentoleransi bentuk protes apa pun di dalam negerinya sendiri. Logika yang di luar negeri dipresentasikan sebagai sah dan demokratis, di dalam negeri justru dicap sebagai pemberontakan dan ancaman terhadap keamanan nasional.
Dalam menanggapi protes di Minneapolis, Trump menuduh pejabat lokal sebagai pemicu kerusuhan dan menyebut aparat federal sebagai patriot. Bahasa semacam ini, menurut banyak pengamat, tidak membantu meredakan ketegangan, melainkan justru membuka jalan bagi tindakan represif yang lebih keras. Dukungan tanpa syarat terhadap aparat bersenjata, bahkan ketika terdapat bukti visual yang bertentangan, mengirimkan pesan yang jelas kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak merasa wajib untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.
Dalam kondisi seperti ini, protes sipil berubah menjadi tindakan yang penuh risiko. Warga yang turun ke jalan untuk menyuarakan ketidakpuasan harus menghadapi ancaman penangkapan, kekerasan, bahkan kematian. Bagi para pengkritik, situasi ini menandai masuknya Amerika ke fase baru krisis, yang dapat disebut sebagai krisis tata kelola. Sebuah krisis di mana kekerasan negara menjadi alat yang semakin lazim untuk menjalankan kekuasaan.
Kesimpulan
Keseluruhan rangkaian perkembangan ini, mulai dari hasil jajak pendapat nasional hingga peristiwa berdarah di Minneapolis, menunjukkan bahwa Amerika Serikat tengah menghadapi tantangan serius dalam hal kepercayaan publik. Ketika mayoritas warga merasa bahwa negara mereka bergerak ke arah yang salah dan pada saat yang sama menyaksikan penggunaan kekerasan terhadap para demonstran, jarak antara masyarakat dan penguasa pun semakin melebar. Kesenjangan ini bukan sekadar persoalan politik, melainkan juga membawa dampak sosial dan psikologis yang luas.
Para senator yang menyerukan agar rakyat mempercayai apa yang mereka lihat dengan mata sendiri, secara tidak langsung mengakui runtuhnya kredibilitas narasi resmi. Dalam kondisi seperti ini, kelanjutan kebijakan konfrontatif tidak hanya gagal menyelesaikan krisis, tetapi justru memperdalamnya. Amerika yang hari ini merespons protes dengan peluru, akan sulit mempertahankan klaimnya sebagai pembela hak asasi manusia di dunia. Apa yang sedang terbentuk pada masa jabatan kedua Donald Trump bukanlah sekadar rangkaian peristiwa terpisah, melainkan tanda-tanda dari sebuah tren struktural, di mana pemusatan kekuasaan, penindasan terhadap protes, dan pengabaian suara publik menjadi unsur tetap dalam praktik pemerintahan. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
