BERITAALTERNATIF.COM – Peran Amerika Serikat dalam perang Gaza sejak pecahnya konflik pada Oktober 2023 menjadi salah satu aspek paling penting sekaligus paling kontroversial dari krisis kemanusiaan ini. Berbeda dengan citra yang berusaha ditampilkan Washington—seolah-olah sebagai mediator perdamaian dan penjaga stabilitas kawasan—fakta justru menunjukkan bahwa Amerika bukan hanya memungkinkan perang ini berlanjut, tetapi juga berdiri di jantung tragedi tersebut melalui dukungan finansial dan militer yang besar terhadap Israel.
Hubungan militer dan finansial Amerika dengan rezim Israel bukan hal baru. Namun intensitas dan skala dukungan selama perang Gaza meningkat sedemikian rupa sehingga tidak bisa lagi disebut sekadar membantu sekutu. Sejak berdirinya Israel pada 1948, Amerika telah menjadi pemasok utama senjata bagi rezim tersebut.
Selama beberapa dekade, miliaran dolar bantuan militer mengalir melalui kontrak jangka panjang dan perjanjian strategis, sebagian besar untuk membeli senjata dari perusahaan-perusahaan Amerika. Di permukaan, bantuan ini disebut untuk menjaga “keunggulan militer Israel di kawasan”, tetapi kenyataannya, yang diperkuat adalah kelangsungan penindasan dan kekerasan di wilayah pendudukan.
Dalam beberapa tahun terakhir, dukungan militer Amerika terhadap Israel semakin sistematis, terutama melalui nota kesepahaman 10 tahun pemerintahan Barack Obama, yang mewajibkan Amerika memberi 3,8 miliar dolar AS setiap tahun untuk bantuan militer kepada Israel.
Namun setelah perang Gaza dimulai, pemerintahan AS menambah bantuan darurat baru dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari Oktober 2023 hingga akhir 2024, data dari lembaga riset independen menunjukkan bahwa Amerika telah menyalurkan sedikitnya 17,9 miliar dolar bantuan militer langsung kepada Israel. Jika dihitung bersama dukungan tidak langsung, operasi regional, dan penjualan senjata yang sedang disetujui, jumlahnya bisa mencapai lebih dari 30 miliar dolar.
Yang menarik, dana raksasa ini tidak berasal dari surplus anggaran, tetapi langsung dari pajak rakyat Amerika. Dengan kata lain, setiap warga Amerika ikut menanggung biaya perang yang terjadi ribuan kilometer dari tanah mereka. Berdasarkan perhitungan ekonomi, jika total biaya perang Gaza dibagi dengan jumlah pembayar pajak di AS, setiap warga membayar rata-rata sekitar 85 dolar untuk perang ini—bahkan beberapa laporan memperkirakan lebih dari 165 dolar bila bantuan tidak langsung dan biaya tersembunyi turut dihitung.
Padahal, banyak negara bagian di AS sedang dilanda krisis serius dalam sektor kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lingkungan. Pada 2024 misalnya, anggaran Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) justru dikurangi, sementara dana militer dan bantuan untuk Israel meningkat tajam.
Dengan jumlah uang yang setara dengan bantuan langsung ke Israel, pemerintah AS bisa menyediakan asuransi kesehatan untuk 6 juta anak atau merekrut ratusan ribu guru baru. Perbandingan ini menunjukkan betapa besar jurang antara prioritas rakyat Amerika dan keputusan politik para pembuat kebijakan mereka.
Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kebijakan ini? Sebagian besar bantuan militer Amerika ke Israel dirancang sedemikian rupa agar Israel wajib membeli senjata dari perusahaan-perusahaan Amerika. Artinya, dana bantuan yang tampak diberikan ke Israel, sebenarnya kembali ke kantong industri senjata Amerika.
Perusahaan raksasa seperti Lockheed Martin, Boeing, dan Raytheon menjadi pihak yang paling diuntungkan dari sistem ini—sistem yang menjadikan perang sebagai komoditas ekonomi bagi mesin industri militer Amerika.
Ketika fakta-fakta ini dibandingkan dengan gambar penderitaan di Gaza—ribuan korban tewas, ratusan ribu pengungsi, rumah sakit hancur, dan anak-anak yang meninggal akibat bom buatan Amerika—maka klaim Washington sebagai “penjaga perdamaian” tampak seperti sandiwara politik belaka.
Di dalam negeri, penolakan terhadap kebijakan ini semakin meluas. Generasi muda, aktivis hak asasi manusia, hingga sebagian anggota Kongres secara terbuka menyatakan penentangan terhadap dukungan tanpa syarat kepada Israel. Survei terbaru menunjukkan bahwa mayoritas warga Amerika berusia 18-29 tahun menolak bantuan militer untuk Israel. Perubahan ini bukan hanya karena kesadaran politik, tetapi juga karena pengaruh besar media sosial dan tayangan visual kekejaman di Gaza yang mengguncang nurani publik.
Bahkan di komunitas Yahudi Amerika, mulai muncul suara-suara berbeda. Jika dulu dukungan terhadap Israel dianggap kewajiban moral, kini semakin banyak Yahudi Amerika yang menentang kebijakan genosida Israel dan peran AS di dalamnya. Gerakan seperti Jews for Peace (Yahudi untuk Perdamaian) ikut turun dalam demonstrasi anti-perang dan menuntut penghentian total bantuan militer.
Dalam kondisi politik dan sosial yang berubah ini, masa depan hubungan militer AS-Israel—terutama setelah berakhirnya kesepakatan 10 tahun pada 2028—masih penuh ketidakpastian. Sejumlah analis berpendapat bahwa Amerika perlu mengaitkan setiap bentuk bantuan dengan syarat penghormatan terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Namun kenyataannya, kekuatan lobi pro-Israel seperti AIPAC dan sistem dukungan bipartisan di Kongres masih menjadi tembok besar yang menghambat perubahan.
Meski demikian, tekanan sosial yang terus tumbuh dan kesadaran publik yang meningkat bisa membuka jalan bagi perubahan jangka panjang. Transparansi mengenai biaya perang, dorongan etika terhadap kebijakan luar negeri, dan meningkatnya kritik moral terhadap imperialisme militer AS dapat menjadi langkah awal menuju perubahan arah kebijakan.
Pada akhirnya, dari seluruh bukti yang ada, posisi Amerika dalam perang Gaza terlihat jelas: bukan penengah, bukan pencinta damai, melainkan sekutu aktif dalam pembangunan mesin perang Israel.
Dengan menggunakan pajak rakyatnya sendiri untuk mendanai pemboman rumah sakit dan sekolah di Gaza, Amerika telah menjatuhkan dirinya dari posisi sebagai pemimpin moral dunia. Selama situasi ini terus berlanjut, pembicaraan tentang “perdamaian di Timur Tengah” tidak lebih dari topeng untuk menutupi kepentingan ekonomi dan militer Amerika. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
