BERITAALTERNATIF.COM – Eskalasi yang terus berlanjut dan pelanggaran gencatan senjata di Gaza pada akhirnya dapat mendorong Perlawanan Palestina untuk membuka front baru dalam perang regional. Hal ini berpotensi menjadi skenario “blowback” akibat tindakan militer Israel yang berlebihan.
Seiring berlanjutnya perang Israel-AS melawan Republik Islam Iran, serangan terhadap rakyat Gaza juga terus berlangsung tanpa henti. Kondisi ini dapat berujung pada salah satu bentuk “balasan” paling ekstrem yang pernah dihadapi rezim Zionis.
Apa yang disebut sebagai perjanjian gencatan senjata Gaza yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 ternyata justru bukan penghentian permusuhan. Sebaliknya, seperti halnya dalam gencatan senjata di Lebanon, Israel bertindak seolah perjanjian hanya berlaku untuk satu pihak. Dengan keunggulan militernya, mereka tetap melakukan pemboman sesuka hati.
Dalam kasus Lebanon, lebih dari 15.400 pelanggaran tercatat sebelum Hizbullah akhirnya merespons. Di Gaza, jumlah pelanggaran resmi mendekati 3.000, dengan sekitar 700 orang terbunuh selama periode “gencatan senjata”.
Seperti halnya strategi arogan ini berbalik menjadi bumerang dalam kasus Hizbullah, keyakinan bahwa mereka bisa bertindak semena-mena tanpa konsekuensi juga berpotensi berujung buruk di Gaza. Bahkan, mentalitas seperti ini sebelumnya berkontribusi pada kekalahan memalukan komando selatan Israel pada 7 Oktober 2023.
Gaza sendiri telah dinyatakan tidak layak huni sejak 2020 menurut para ahli PBB. Sekitar 97% airnya tidak layak konsumsi, tingkat pengangguran termasuk yang tertinggi di dunia, dan wilayah ini kerap menjadi sasaran pembantaian berulang. Kini, kondisi di lapangan bahkan lebih sulit dipahami.
Bulan demi bulan, pemerintahan Zionis di bawah Presiden AS Donald Trump disebut memainkan harapan warga sipil Palestina dengan mengklaim bahwa “Fase 2” gencatan senjata akan segera terwujud. Namun hal itu tidak pernah terjadi. Warga hanya tersisa di sekitar 40% wilayah Gaza, dengan sedikit tempat berlindung dan pasokan, hidup di tengah puing-puing dan limbah.
Sementara itu, lima kelompok kolaborator di Gaza yang disebut memiliki keterkaitan dengan ISIS—terdiri dari Wahabi dan kriminal—disebut mendapat perlindungan penuh dan pasokan tanpa batas untuk mendukung tujuan menghancurkan rakyat Palestina.
Komunitas internasional dan sistem hukum internasional dinilai tidak terlihat atau tidak efektif. Dewan Keamanan PBB bahkan mengesahkan Resolusi 2803 yang melahirkan Board of Peace (BoP) milik Donald Trump pada November lalu. Banyak rezim Arab disebut mendukung langkah tersebut, yang dinilai meruntuhkan puluhan tahun hukum internasional.
Pada akhirnya, BoP tidak mencantumkan Gaza atau Palestina sama sekali dalam piagamnya. Sebaliknya, ia dipandang sebagai upaya membentuk pengganti PBB yang diisi tokoh-tokoh seperti Tony Blair dan para miliarder sekutu Presiden AS.
Dalam kondisi saat ini—di mana warga sipil Palestina terus menjadi korban pembunuhan, penculikan, dan luka-luka—akan tiba saatnya peluang muncul bagi perlawanan nasional Palestina untuk bertindak.
Jika militer Israel terus melanjutkan operasi darat di Lebanon hingga terjebak di sana, sementara serangan rudal dan drone Iran terus menghantam target strategis, maka peluang bagi Palestina untuk bertindak sendiri bisa terbuka.
Memang, kemungkinan aksi besar dalam tahap ini masih kecil. Namun jika perang memasuki fase di mana militer Israel melemah signifikan, maka mereka bisa menghadapi gelombang serangan terakhir. Operasi Badai Al-Aqsa sebelumnya telah menunjukkan apa yang terjadi ketika Israel menolak kompromi dan terus menekan Gaza.
Selama Israel menolak mengakui kekalahan dalam perang ini, situasi diperkirakan akan terus memburuk. Hal ini karena ambisi memperluas wilayah dan kekerasan yang berlanjut hanya menyisakan satu kemungkinan: kekalahan militer strategis total.
Meskipun skenario-skenario ini dinilai kecil kemungkinannya, agresi regional dapat memicu pembukaan berbagai front secara tak terkendali. Misalnya di Tepi Barat dan Al-Quds (Yerusalem Timur). Jika terjadi pemberontakan besar di sana, dampaknya bisa mengguncang militer dan masyarakat Israel.
Israel menyadari potensi risiko tersebut, namun bukannya meredam, justru meningkatkan tekanan terhadap warga di wilayah tersebut. Sejak 7 Oktober 2023, wilayah itu relatif tenang, kecuali aktivitas kelompok perlawanan di kamp-kamp pengungsi utara. Namun tidak ada jaminan kondisi ini akan bertahan.
Di Suriah, pendekatan Israel juga dinilai hanya mengandalkan kekuatan militer tanpa strategi matang. Jika konflik meluas ke sana, Israel bisa terjebak dalam perang yang melibatkan banyak kelompok bersenjata.
Kembali ke pertanyaan utama: Gaza. Jika peluang muncul, Perlawanan Palestina sangat mungkin akan bertindak dalam konflik ini. Jika itu terjadi, menurut analisis ini, hal tersebut didorong oleh kebutuhan dan kegagalan Israel menghentikan apa yang disebut sebagai genosida.
Dan jika skenario itu benar-benar terjadi, maka tanggung jawab sepenuhnya akan berada pada Israel dan pemerintah di Washington. (*)
Sumber: Al Mayadeen
