BERITAALTERNATIF – Pengumuman resmi pembentukan “Dewan Perdamaian untuk Gaza” oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela-sela pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos bukanlah sekadar sebuah berita politik atau diplomatik biasa. Inisiatif ini, yang diluncurkan dengan kehadiran sejumlah pemimpin dan perwakilan negara di salah satu panggung ekonomi dan politik paling penting di dunia, dengan cepat berubah menjadi isu kontroversial di tingkat regional dan internasional. Hal ini terjadi karena inisiatif tersebut melampaui isu rekonstruksi Gaza semata, dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang masa depan multilateralisme, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta hakikat tatanan internasional yang ada saat ini.
Trump, dalam upacara penandatanganan piagam dewan tersebut di Davos, mengklaim bahwa “Dewan Perdamaian berkomitmen untuk menjamin perlucutan senjata Gaza serta rekonstruksi yang indah dan menyeluruh.” Ia juga menekankan bahwa setelah susunan keanggotaan dewan ini lengkap, lembaga tersebut “hampir akan mampu melakukan apa pun yang diinginkannya” dan akan menjalankan langkah-langkahnya “dengan koordinasi bersama PBB.” Namun, rujukannya pada “kapasitas PBB yang belum dimanfaatkan” serta rekam jejak kritik tajamnya terhadap organisasi tersebut membuat banyak pengamat menilai pernyataan ini sebagai indikasi upaya untuk menghindari atau melemahkan struktur formal sistem internasional.
Definisi, sifat, dan struktur “Dewan Perdamaian”
Berdasarkan draf piagam setebal delapan halaman yang telah dipublikasikan, “Dewan Perdamaian” diperkenalkan sebagai sebuah organisasi internasional yang bertujuan “memperkuat stabilitas, memulihkan tata kelola yang baik dan sah, serta menjamin tercapainya perdamaian yang berkelanjutan di wilayah-wilayah yang terlibat konflik atau berisiko konflik.” Menurut dokumen ini, dewan akan memperoleh eksistensi resmi segera setelah sedikitnya tiga negara menyetujui piagam tersebut.
Dalam struktur yang dirancang, Donald Trump akan menjadi ketua pertama dewan dan memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menentukan anggota, mengundang negara-negara, menetapkan agenda pertemuan, bahkan menunjuk penggantinya sendiri. Meskipun piagam menyebutkan bahwa keputusan dewan diambil berdasarkan suara mayoritas dengan prinsip “satu negara, satu suara,” ditegaskan pula bahwa seluruh keputusan pada akhirnya harus disetujui oleh ketua dewan. Hal ini secara praktis menetapkan hak veto absolut bagi ketua.
Hal yang paling banyak menuai perhatian para pengkritik adalah sifat seumur hidup dari kepemimpinan Trump atas dewan ini. Artinya, bahkan jika masa jabatannya sebagai presiden Amerika Serikat berakhir, posisinya sebagai ketua Dewan Perdamaian tetap berlanjut.
Syarat keanggotaan dan mekanisme keuangan
Menurut laporan Bloomberg, keanggotaan negara-negara dalam Dewan Perdamaian pada tahap awal ditetapkan selama tiga tahun, dan perpanjangannya hanya dapat dilakukan atas keputusan ketua dewan. Negara-negara yang menginginkan keanggotaan permanen diwajibkan membayar lebih dari satu miliar dolar Amerika secara tunai pada tahun pertama. Berdasarkan piagam, dana tersebut akan dialokasikan untuk membantu rekonstruksi Jalur Gaza. Namun, kendali atas sumber daya keuangan ini secara langsung berada di tangan ketua dewan, sebuah isu yang menurut sumber-sumber terkait menjadi kekhawatiran serius dan bahkan tidak dapat diterima bagi banyak negara.
Selain itu, sidang pemungutan suara dewan akan diselenggarakan setidaknya sekali dalam setahun, tetapi waktu, tempat, dan agenda sepenuhnya ditentukan oleh ketua. Ketua juga memiliki kewenangan untuk memberhentikan setiap anggota, kecuali jika dua pertiga anggota lainnya menentang keputusan tersebut.
Tujuan yang diumumkan dan lembaga pelaksana
Tujuan utama yang diumumkan bagi Dewan Perdamaian adalah mengawasi rekonstruksi Gaza, mulai dari pengelolaan layanan publik dan infrastruktur hingga menarik investasi dan menggerakkan modal internasional. Namun, teks piagam menunjukkan bahwa cakupan misi dewan tidak terbatas pada Gaza, dan membuka kemungkinan keterlibatan dalam konflik-konflik global lainnya.
Dalam kerangka ini, dua lembaga eksekutif subordinat juga dibentuk. Pertama, Dewan Eksekutif Pendiri yang bertanggung jawab atas isu-isu besar investasi dan diplomasi tingkat tinggi. Kedua, Dewan Eksekutif Gaza yang dipimpin oleh Ali Shaath, yang bertugas mengawasi aktivitas lapangan “Komite Nasional Pengelolaan Gaza,” sebuah komite teknokrat yang direncanakan akan mengelola pemerintahan sementara dan proses rekonstruksi wilayah tersebut.
Anggota pendukung; kombinasi yang tidak seragam
Laporan menunjukkan bahwa Trump telah mengundang sekitar 60 negara untuk bergabung dengan dewan ini. Hingga kini, negara-negara berikut telah menyetujui keanggotaan: Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Qatar, Bahrain, Turki, Hungaria, Belarus, Maroko, Kosovo, Argentina, Paraguay, Armenia, Republik Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Indonesia, Pakistan, Vietnam, dan Israel.
Selain itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney juga menyetujui keikutsertaan negaranya, namun menegaskan bahwa Kanada tidak akan membayar iuran keanggotaan apa pun. Komposisi ini mencakup negara-negara Arab dan Muslim hingga sejumlah negara Eropa Timur, Asia Tengah, dan Amerika Latin, yang mencerminkan upaya Washington membentuk koalisi luas namun tidak homogen.
Penolakan dan keraguan; absennya kekuatan besar
Sebaliknya, hal yang mencolok adalah tidak satu pun anggota tetap Dewan Keamanan PBB selain Amerika Serikat yang bergabung dengan dewan ini. China, Rusia, Prancis, dan Inggris menolak atau menunda keputusan mereka.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa Paris saat ini tidak dapat memberikan respons positif. Menteri Luar Negeri Inggris mengatakan London tidak menghadiri upacara penandatanganan karena kekhawatiran atas partisipasi Rusia dalam inisiatif yang mengusung nama “perdamaian.”
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa “membayangkan partisipasi bersama Rusia” tidak mungkin bagi negaranya. Komisi Eropa menyatakan bahwa presidennya, Ursula von der Leyen, telah menerima undangan namun belum mengambil keputusan akhir. Jerman meminta koordinasi dengan mitra Eropa, sementara China mengatakan undangan Amerika sedang dikaji.
Sementara itu, Swedia, Norwegia, dan Italia menyatakan penolakan, dan negara-negara seperti Australia serta Singapura mengatakan belum memiliki cukup waktu untuk menelaah proposal tersebut secara menyeluruh.
Gelombang kritik; dewan atau pengganti PBB?
Para pengkritik, baik di dalam maupun luar negeri, menilai Dewan Perdamaian lebih sebagai upaya membentuk lembaga paralel atau bahkan pesaing PBB daripada sebuah inisiatif kemanusiaan. Dalam piagamnya secara eksplisit disebutkan tentang “lembaga dan pendekatan yang telah berulang kali gagal,” sebuah frasa yang jelas-jelas mengarah pada PBB.
Kritik ini muncul di tengah kenyataan bahwa pemerintahan Trump sebelumnya telah memangkas pendanaan Amerika untuk PBB dan berulang kali menggunakan hak veto untuk menghalangi Dewan Keamanan mengambil langkah mengakhiri perang Gaza.
Pengendalian keuangan dewan oleh Trump secara pribadi juga menjadi salah satu fokus utama kritik, yang menurut sumber Bloomberg akan sulit diterima oleh banyak negara calon anggota.
Israel, Netanyahu, dan sensitivitas dunia Arab
Keikutsertaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam Dewan Perdamaian memicu reaksi luas. Surat kabar Inggris The Independent memperkirakan kehadiran Netanyahu, yang sedang diburu Mahkamah Pidana Internasional, dapat memicu gelombang kemarahan, khususnya di kalangan negara-negara Arab. Bahkan di dalam Israel sendiri, keputusan ini menuai kritik. Harian Jerusalem Post menyebut keanggotaan Israel dalam dewan tersebut sebagai langkah berisiko tinggi dan memperingatkan bahwa hal itu bisa berubah menjadi “bencana strategis” bagi Tel Aviv.
Apa kata para pendukung dewan?
Sebagai tanggapan atas kritik, para menteri luar negeri dari delapan negara Arab dan Islam anggota Dewan Perdamaian menyatakan dalam pernyataan bersama bahwa misi dewan adalah “menetapkan gencatan senjata yang berkelanjutan, mendukung rekonstruksi Gaza, dan bergerak menuju perdamaian yang adil dan langgeng berdasarkan hak penentuan nasib sendiri bangsa Palestina serta pembentukan negara merdeka sesuai hukum internasional.” Namun demikian, kesenjangan antara tujuan yang diumumkan dan mekanisme praktis yang tercantum dalam piagam tetap menimbulkan pertanyaan serius tentang hakikat sebenarnya dari inisiatif ini.
Kesimpulan
Dewan Perdamaian Gaza di permukaan diperkenalkan dengan slogan rekonstruksi dan perdamaian, namun dalam praktiknya menunjukkan tanda-tanda nyata pemusatan kekuasaan, pelemahan multilateralisme, dan upaya mendefinisikan ulang aturan pengambilan keputusan global. Dalam kondisi di mana tatanan internasional yang ada sebelumnya telah menghadapi krisis legitimasi dan efektivitas, dewan ini dapat menjadi alat pengelolaan krisis atau justru simbol lain dari pergeseran dunia dari tatanan berbasis hukum menuju tatanan berbasis kekuasaan. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
