BERITAALTERNATIF.COM – Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Kalimantan Timur periode 2026–2031, Marwan, menyoroti distribusi kader dan alumni HMI yang dinilai perlu dilakukan berdasarkan kompetensi dan potensi masing-masing.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang muncul dalam pembahasan Musyawarah Wilayah (Muswil) KAHMI Kaltim.
Dia mempertanyakan pola pemberian rekomendasi pada kegiatan atau kesempatan tertentu yang dinilai selama ini cenderung diberikan kepada orang-orang tertentu.
“Salah satu yang dimunculkan kemarin ketika Muswil misalnya, kenapa sih kalau setiap ada event-event tertentu yang membutuhkan distribusi kader, hanya orang-orang tertentu bisa mendapatkan rekomendasi,” ujarnya kepada awak media Berita Alternatif pada Senin (28/9/2026).
Ia menilai kondisi tersebut perlu diperbaiki. Kader yang memiliki potensi dan kompetensi seharusnya juga mendapatkan kesempatan. “Kalau memang kader itu punya potensi, kenapa tidak?” katanya.
Marwan mengatakan bahwa KAHMI perlu bersikap adil dalam memberikan rekomendasi kepada kader yang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan.
“Kita harus juga bersikap adil untuk memberikan satu rekomendasi kepada potensi para kader ini,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa KAHMI memang tidak memiliki kewenangan untuk secara langsung mendistribusikan kader ke posisi atau jabatan tertentu.
Namun, menurutnya, KAHMI tetap dapat berperan melalui rekomendasi serta jaringan yang dimiliki para alumni.
“Walaupun memang KAHMI tidak punya kewenangan untuk mendistribusikannya. Tapi paling tidak, bisa merekomendasikan,” katanya.
Karena itu, ia melihat penguatan sinergi antaralumni menjadi penting. Jaringan yang dimiliki KAHMI dapat dimanfaatkan untuk membuka ruang bagi kader sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
“Dengan adanya sinergitas tadi, kita kan punya jaringan-jaringan dan potensi bisa kita salurkan,” ujarnya.
Marwan berpendapat, pembenahan tersebut akan menjadi bagian dari penataan organisasi MW KAHMI Kaltim ke depan.
Setelah pelantikan, lanjutnya, MW KAHMI Kaltim akan mempersiapkan rapat kerja untuk menentukan berbagai skala prioritas organisasi.
“Setelah pelantikan, kita harus siapkan rapat kerja. Kita akan siapkan rapat kerja untuk menyusun skala prioritas. Hal-hal apa yang harus kita lakukan, yang kita utamakan ke depan,” katanya.
Selain menentukan skala prioritas, penataan organisasi juga menjadi agenda yang akan dilakukan.
Dia juga menyinggung keberadaan alumni HMI yang saat ini menempati posisi strategis, baik di eksekutif, legislatif maupun bidang lainnya.
Ia menyebut posisi tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang bermuara pada kepentingan negatif. Sebaliknya, alumni yang berada di posisi strategis dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan tujuan yang lebih luas.
Marwan mengatakan bahwa KAHMI dapat memberikan kritik dan masukan terhadap alumni yang menjadi pengambil kebijakan apabila terdapat kebijakan yang perlu diperbaiki.
“Kalau ada yang di eksekutif, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus kritik. Mengkritisinya dengan baik agar dia bisa memperbaiki, bukan berarti mengkritisi untuk menjatuhkan, itu juga enggak boleh,” tegasnya.
Dia menyebut kritik konstruktif juga merupakan bentuk dukungan terhadap alumni HMI yang mendapatkan amanah di posisi strategis.
“Kalau ada kader terbaik kita yang sudah menempati posisi-posisi strategis, apa yang bisa dilakukan KAHMI? KAHMI bisa ikut membantu untuk memberikan kritik membangun terhadap kebijakan-kebijakan itu,” katanya.
Selain kritik, ia menjelaskan, KAHMI dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada para alumni yang berada di posisi pengambil kebijakan.
“Bila perlu mungkin sumbangsih pemikiran yang bisa diberikan oleh KAHMI itu apa?” ucapnya.
Marwan mengatakan hal tersebut berkaitan dengan cita-cita HMI untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
“Kalau pengambil kebijakan kebetulan juga alumni HMI, ini yang harus kita berikan masukan. Enggak boleh dibiarkan itu. Enggak boleh diabaikan,” tegasnya.
Dia mengatakan, keberadaan alumni di berbagai posisi strategis semestinya dipandang sebagai ruang untuk membangun sinergi, bukan sebagai kesempatan untuk memanfaatkan jabatan.
“Kita harus positive thinking terhadap teman-teman yang hari ini duduk di eksekutif, legislatif, dan lain sebagainya. Kalau terjadi hal-hal mungkin yang keliru, ya tugas kita mengingatkan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa ukuran utama dalam hubungan tersebut tetap harus diletakkan pada kemaslahatan.
“Bukan berarti kita memanfaatkan dia. Tapi ya tadi, ukurannya adalah kemaslahatan. Itu yang paling penting,” ujarnya.
Selain pembenahan distribusi kader, MW KAHMI Kaltim juga akan memperkuat komunikasi dengan Majelis Daerah (MD) KAHMI yang berada di berbagai wilayah Kaltim.
Marwan mengatakan bahwa rapat kerja daerah akan menjadi salah satu ruang untuk membahas prioritas masing-masing daerah sekaligus mencari program yang dapat disinergikan dengan MW.
“Di rapat kerja daerah nanti kita akan lihat apa yang menjadi prioritas utama yang harus kita lakukan. Sambil nanti kita dengarkan ada enggak kira-kira yang bisa kita sinergikan antara program Majelis Wilayah dengan program Majelis Daerah,” katanya.
Menurutnya, komunikasi yang baik akan membuat MW dan MD dapat saling mendukung, termasuk dalam menghadapi persoalan di tingkat daerah.
“Kita bisa saling men-support. Apa kesulitan di bawah, mungkin kita punya solusi untuk kita berikan masukan terhadap MD-MD di Kalimantan Timur,” ucapnya.
Dia menilai hubungan antara MW dan MD perlu dibangun melalui komunikasi dua arah.
“Membangun sinergi ini kan berarti salah satunya memperbanyak komunikasi. Saling support antara MD dengan MW. Begitu juga sebaliknya MW dengan MD,” katanya.
Ia menambahkan, pola komunikasi tersebut penting karena organisasi KAHMI berjalan secara kolektif-kolegial.
“Bentuk pertama, komunikasi yang harus kita bangun,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
