BERITAALTERNATIF – Khaled Meshaal, kepala gerakan Hamas di luar wilayah Palestina yang diduduki, yang dalam beberapa pekan terakhir kerap tampil di media, dalam pernyataan terbarunya dalam wawancara dengan situs berita Droub Site News menyatakan bahwa jika Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, ingin mencapai stabilitas di Timur Tengah, maka ia harus mengakhiri campur tangan rezim Zionis dalam kebijakan Washington terkait Palestina.
Amerika Mengutamakan Kepentingan Israel Dibanding Kepentingannya Sendiri
Menurut laporan Arabi21, Khaled Meshaal dalam wawancara tersebut menekankan bahwa Amerika Serikat harus menjalin dialog langsung dengan Hamas dan kelompok-kelompok Palestina lainnya demi membangun hubungan bilateral yang seimbang. Ia menyatakan bahwa salah satu masalah utama pemerintah Amerika adalah lebih memprioritaskan kepentingan Israel dibandingkan kepentingan Amerika Serikat sendiri. Bahkan para pendukung Trump pun, menurutnya, telah menyadari bahwa Israel merupakan beban besar yang justru merugikan kepentingan Amerika.
Pejabat Hamas ini menambahkan bahwa rakyat Amerika dan pemerintahnya seharusnya bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan Israel. Ia mengatakan bahwa jika Amerika mau memandang Palestina secara adil dan objektif, mereka akan melihat bahwa rakyat Palestina hidup di bawah pendudukan dan memiliki hak untuk melakukan perlawanan, kecuali jika Amerika turun tangan untuk memaksa Israel mundur. Menurutnya, ketika dunia meninggalkan suatu bangsa, tidak ada pilihan lain selain melawan penjajah hingga penjajah itu dipaksa mundur.
Khaled Meshaal menegaskan bahwa Hamas siap memasuki kesepakatan gencatan senjata jangka panjang dengan Israel, yang mencakup komitmen untuk menyimpan senjata mereka dan menghentikan seluruh operasi militer terhadap Israel. Ia menyatakan bahwa Hamas juga siap bekerja sama secara erat dengan komunitas internasional untuk menciptakan lingkungan keamanan yang stabil di Gaza, memungkinkan rekonstruksi Jalur Gaza, membuka jalan bagi pemilu demokratis, serta menciptakan kondisi politik yang diperlukan untuk perundingan mengenai masa depan negara Palestina.
Setiap Upaya Membentuk Pemerintahan Non-Palestina di Gaza Pasti Gagal
Ia mengatakan bahwa Hamas tetap menjadi kekuatan politik utama di wilayah Palestina dan selama dua dekade telah mengelola Gaza secara mandiri. Gerakan ini, menurutnya, telah mengusulkan penyerahan pengelolaan Gaza kepada sebuah komite teknokrat yang terdiri dari tokoh-tokoh independen Palestina. Namun, setiap upaya untuk menyingkirkan anggota Hamas dari proses stabilisasi dan rekonstruksi Gaza dinilainya sia-sia dan justru akan menimbulkan dampak sebaliknya.
Ketua Hamas di luar negeri itu menegaskan bahwa setiap upaya membentuk pemerintahan non-Palestina di Gaza, pertama tidak dapat diterima, dan kedua pasti gagal. Ia menyatakan bahwa setiap pemerintahan atau kekuatan asing di Gaza akan dipandang oleh rakyat Palestina sebagai pihak pendudukan, yang secara otomatis akan memicu konflik karena rakyat Palestina tidak akan menerimanya. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin rakyat Palestina menolak pendudukan Israel, tetapi pada saat yang sama menerima bentuk lain dari pendudukan asing.
Khaled Meshaal mengatakan bahwa momen saat ini memberikan kesempatan bagi Amerika Serikat dan Eropa untuk memperbaiki pendekatan mereka terhadap Timur Tengah. Ia menegaskan bahwa rakyat Palestina siap berinteraksi dengan seluruh dunia, namun tidak akan menerima perwalian atau pendudukan dalam bentuk apa pun. Menurutnya, demi kepentingan Barat sendiri, perlu ada perubahan mendasar dalam pendekatan terhadap Palestina, serupa dengan perubahan sikap dunia terhadap rezim apartheid di Afrika Selatan.
Israel Tidak Melaksanakan Tahap Pertama Gencatan Senjata
Terkait kesepakatan gencatan senjata di Gaza, ia menjelaskan bahwa sebagian pihak menganggap tahap pertama perjanjian tersebut telah dilaksanakan dengan sukses, namun menurutnya anggapan itu tidak benar. Ia mengatakan bahwa meskipun perang dalam pengertian resminya mungkin telah berhenti, pelanggaran gencatan senjata oleh Israel terus berlanjut. Karena itu, Hamas menuntut agar Israel dimintai pertanggungjawaban atas seluruh kewajibannya pada tahap pertama sebelum melangkah cepat ke tahap kedua.
Pemimpin Hamas ini menegaskan bahwa sebagaimana Hamas telah mematuhi seluruh komitmennya pada tahap pertama gencatan senjata, bersama seluruh kelompok Palestina dan melalui dialog serius dengan para mediator, mereka juga akan mematuhi kewajiban tahap kedua sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama mediator, bukan berdasarkan keinginan Benjamin Netanyahu.
Hamas Tidak Pernah Menyetujui Pelucutan Senjata
Khaled Meshaal menegaskan bahwa para perunding Palestina, bertentangan dengan klaim Amerika dan Israel, tidak pernah menyetujui pelucutan senjata atau syarat apa pun yang diajukan dalam apa yang disebut sebagai tahap kedua. Ia menjelaskan bahwa delegasi Hamas pada Oktober telah menegaskan bahwa mandat mereka terbatas pada perundingan gencatan senjata dan pertukaran tahanan, sementara isu-isu lain harus dibahas melalui konsensus nasional yang melibatkan seluruh faksi utama Palestina.
Ia mengatakan bahwa delegasi Hamas meminta Amerika dan mediator regional agar isu pelucutan senjata dibahas melalui negosiasi teknis, bukan melalui diktat yang bertujuan memaksakan penyerahan yang tidak berhasil dicapai Israel melalui cara militer. Ia menegaskan bahwa Hamas siap berdialog mengenai opsi penyimpanan senjata pertahanannya, tetapi tidak akan pernah menyetujui pelucutan senjata, kecuali dalam kerangka pembentukan tentara atau kekuatan keamanan Palestina yang mampu melindungi diri dari agresi Israel.
Pejabat senior Hamas ini, terkait pemilu dan masa depan pemerintahan di wilayah Palestina, mengatakan bahwa demokrasi yang dimaksud oleh sebagian pihak adalah demokrasi yang sayangnya diterapkan di beberapa negara kawasan dan dunia, yang menghasilkan hasil yang sudah ditentukan sebelumnya dan hanya memuaskan pihak-pihak yang menyelenggarakannya. Menurutnya, itu bukanlah demokrasi sejati.
Rakyat Palestina Memilih Perlawanan
Khaled Meshaal menegaskan bahwa menghormati kehendak rakyat Palestina berarti memberi mereka kesempatan untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas melalui kotak suara. Ia mengatakan bahwa hari ini semua orang tahu, jika pemilih Palestina benar-benar diberi hak memilih, bahkan setelah kehancuran besar yang dialami Gaza akibat dua tahun perang genosida Israel terhadap wilayah tersebut, mereka tetap akan memilih perlawanan.
Terkait sikap negara-negara Arab dan Islam terhadap Palestina dan apakah negara-negara tersebut telah mengkhianati rakyat serta perjuangan Palestina, ia menyatakan bahwa pertanyaan ini sebaiknya dijawab secara diplomatis. Ia mengatakan bahwa negara-negara tersebut berupaya memainkan peran dalam mendukung rakyat Palestina dan perjuangan mereka atau dalam menghentikan perang, namun pada saat yang sama mereka juga mempertimbangkan kepentingan ekonomi, transaksi persenjataan, dan kalkulasi strategis mereka sendiri.
Sikap Arab dan Islam terhadap Palestina Lemah
Ketua Hamas di luar negeri mengatakan bahwa Trump pada dasarnya adalah seorang pebisnis, sehingga sejumlah negara berupaya membangun hubungan dengannya yang dapat melayani kepentingan mereka atau melindungi mereka dari tindakan dan manuvernya yang tidak dapat diprediksi. Situasi ini, menurutnya, tanpa diragukan melemahkan sikap Arab dan Islam dalam menghentikan perang terhadap rakyat Palestina.
Khaled Meshaal menegaskan bahwa secara umum semua pihak mengetahui bahwa satu-satunya aktor yang mampu mengekang Israel dan menghentikan agresinya adalah Amerika Serikat, dan tidak ada pihak lain di dunia, termasuk negara-negara Eropa, yang memiliki kemampuan tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab utama untuk menghentikan agresi Israel, sebelum pihak regional dan internasional lainnya, berada di pundak Amerika Serikat. (*)
Sumber: Tasnim News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
