BERITAALTERNATIF.COM – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mendukung dan mengapresiasi Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud-Seno Aji.
“Kalau kita melihat 100 hari bapak Gubernur, sejauh ini bagus saja. Ada peningkatan dari sisi kedisiplinan dan koordinasi antarinstansi,” ujarnya.
Dia juga memberikan catatan positif terhadap efisiensi anggaran karena Pemprov tak lagi menyelenggarakan rapat di hotel.
“Kami apresiasi rapat-rapat selalu dilakukan di kantor. Tidak pernah menggunakan hotel. Ini menunjukkan orientasinya, bukan pada kemewahan,” terangnya.
Hasanuddin menyebut sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci sukses menghadapi dinamika pembangunan Kaltim, terutama dalam menyambut Ibu Kota Negara Nusantara.
“Harapan kita ke depan, sinergi antara legislatif dan eksekutif bisa terus berjalan baik karena tantangan pembangunan Kaltim sangat besar, terutama dengan hadirnya IKN,” pungkasnya.
Pemprov Kaltim telah mengajukan dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 ke DPRD Kaltim untuk dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah.
Dokumen strategis ini dirancang sebagai panduan utama pelaksanaan pembangunan selama masa pemerintahan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
RPJMD ini memuat program-program prioritas yang menjadi janji kampanye pasangan Rudy-Seno: Gratispol dan Jospol.
Program Gratispol menawarkan tujuh layanan gratis, di antaranya pendidikan dan kesehatan gratis, seragam sekolah gratis, hingga perjalanan rohani gratis.
Sedangkan Jospol mencakup sembilan fokus pembangunan, antara lain hilirisasi sektor pertanian, pengembangan teknologi publik, dan pembangunan infrastruktur jalan serta layanan kesehatan.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menekankan posisi strategis RPJMD ini sebagai dasar hukum pelaksanaan program kerja tahunan.
“RPJMD ini jadi patokan kerja pemerintah per tahun untuk lima tahun ke depan,” kata Seno usai Rapat Paripurna DPRD Kaltim baru-baru ini.
Selain mencerminkan visi-misi pemimpin daerah, RPJMD juga menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. (Adv)
Penulis: Ali
Editor: Ufqil Mubin
