BERITAALTERNATIF – Telah banyak dikatakan bahwa genosida di Gaza saat ini adalah genosida yang paling banyak disiarkan dan terdokumentasikan dalam sejarah. Hal ini tentu karena media sosial, di mana siapa pun yang memiliki ponsel dan akses internet dapat menyebarkan informasi ke seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Dan meskipun ada ilusi gencatan senjata, genosida ini masih berlanjut hingga hari ini.
Perkiraan resmi Palestina menyebutkan bahwa sekitar 70.000 warga Palestina telah dibunuh oleh Israel dalam dua tahun genosida tersebut. Namun beberapa perkiraan lain menyebutkan jumlahnya bisa mencapai sepuluh kali lipat. Tingkat kekejamannya benar-benar mengejutkan.
Yang paling mengerikan adalah dampaknya terhadap anak-anak. Menurut laporan Save the Children tanggal 5 September tahun ini, sedikitnya 20.000 anak telah dibunuh oleh Israel. Laporan itu menyebutkan:
“Setidaknya 1.009 anak yang terbunuh berusia di bawah satu tahun, dan hampir setengahnya (450 bayi) lahir dan meninggal pada masa perang. Setidaknya 42.011 anak terluka menurut Kementerian Kesehatan, dan Komite PBB untuk Hak Penyandang Disabilitas melaporkan sedikitnya 21.000 anak mengalami cacat permanen. Ribuan lainnya hilang atau diduga terkubur di bawah reruntuhan.”
Setiap orang yang memiliki rasa moralitas mustahil tidak terkejut membaca angka-angka ini.
Namun penderitaan mereka tidak berhenti di situ. Laporan tersebut melanjutkan:
“Pasukan Israel telah meningkatkan pengeboman di seluruh Jalur Gaza, merusak 97% sekolah, 94% rumah sakit, dan menyebabkan anak-anak tujuh kali lebih mungkin meninggal akibat cedera ledakan dibandingkan orang dewasa. Tubuh mereka lebih rentan terhadap trauma dan sering mengalami jenis luka yang memerlukan penanganan khusus sesuai fisiologi dan perkembangan mereka.”
Kerusakan yang dialami anak-anak Gaza bukan hanya fisik. Bagi mereka yang selamat, kerusakan psikologis sangat parah. Laporan Al Jazeera pada 31 Oktober tahun ini menyatakan:
“Psikolog memperingatkan bahwa lebih dari 80 persen anak Gaza kini menunjukkan gejala trauma berat.”
Laporan itu menggambarkan kondisi beberapa anak. Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun kini menderita tekanan darah tinggi, diare kronis, dan gagal ginjal—semuanya akibat pengalaman traumatis yang ia saksikan. Contoh lain adalah Lana, anak berusia 8 tahun, yang selamat dari serangan udara Israel yang merobohkan atap rumahnya. Ia mengalami vitiligo, penyakit kulit kronis yang menyebabkan hilangnya warna kulit, rambut, dan mata akibat paparan asap dan bahan kimia dari misil. Ayahnya berkata:
“Banyak dokter mencoba mengobatinya, tapi tidak berhasil. Ia panik setiap kali mendengar ledakan.”
Seperti bocah laki-laki tadi, ia menderita trauma fisik sekaligus psikologis.
UNICEF pada 26 Oktober tahun ini merangkum situasi tersebut dengan satu kalimat:
“Satu juta anak telah menjalani kengerian harian untuk bertahan hidup di tempat paling berbahaya di dunia bagi seorang anak, meninggalkan luka ketakutan, kehilangan, dan kesedihan.”
Apa tanggung jawab dunia terhadap mereka?
Apa tanggung jawab komunitas internasional terhadap anak-anak ini—20.000 yang terbunuh dan puluhan ribu lainnya yang akan hidup dengan luka fisik dan mental sepanjang hidup? Laporan Middle East Monitor tanggal 10 November menyatakan:
“Hak untuk mendapatkan perlindungan dijamin untuk setiap anak di seluruh dunia, namun lembaga-lembaga internasional tetap diam menghadapi kehancuran Gaza. Badan-badan yang mengklaim bahwa hak anak adalah universal justru bungkam saat menyangkut anak-anak Palestina. Keheningan ini tidak hanya mengancam Gaza, tetapi juga masa depan seluruh anak-anak di dunia. Ketika hak diterapkan secara selektif, hak itu tak lagi bersifat ‘universal’ dan kehilangan kredibilitasnya.”
Laporan itu menambahkan:
“Pada 20 November 1989, Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Hak Anak, menjanjikan hak universal bagi semua anak: hak hidup, perlindungan, pendidikan, kesehatan. Di atas kertas, setiap anak itu setara. Tetapi di Gaza—di mana puluhan anak dibunuh atau terluka setiap hari—klaim tentang universalitas itu berubah menjadi slogan kosong.
Saat perang pecah di Ukraina, komunitas internasional segera bergerak. Dana dibuka, sekolah disiapkan untuk pengungsi, dan media menjadikan isu ini pusat perhatian selama berminggu-minggu. Namun di Palestina, hak anak yang sama diabaikan. Keheningan ini membuktikan bahwa hak-hak anak berbeda tergantung geografi.”
Saya menambahkan: hak itu juga berbeda berdasarkan ras.
Contoh nyata diskriminasi perlindungan anak dan pengungsi
Di Kanada, tempat saya tinggal, pemerintah menawarkan menerima 1.000 warga Palestina dari Gaza, lalu menaikkannya menjadi 5.000. Namun hingga kini, kurang dari 1.000 yang tiba. Pemerintah Kanada hampir tidak membantu mereka; banyak pengungsi terpaksa membayar penyelundup manusia untuk keluar dari Gaza.
Bandingkan dengan perlakuan terhadap pengungsi Ukraina:
298.128 pengungsi Ukraina telah dibawa ke Kanada, dan hampir 1 juta aplikasi telah disetujui—berkat usaha pemerintah Kanada yang sangat aktif membantu mereka.
Dalam penelitian yang saya lakukan bersama Meray Sadek dan Neela Hassan, kami menemukan bahwa, seperti yang ditulis Prof. Sadek:
“Semakin seorang pengungsi menyerupai ideal Kanada—kulit putih, Barat, dan liberal—semakin besar kemungkinan ia terlihat, didengar, dan dibantu. Sistem ini tidak mengenali penderitaan yang tidak terkait negara-bangsa tertentu, sehingga membuat penderitaan mereka tak terlihat secara hukum dan politik.
Singkatnya, ‘belas kasih dalam sistem pengungsi Kanada bersifat bersyarat.’”
Perbandingan bantuan terhadap anak-anak Ukraina dan anak-anak Palestina
Media Times Colonist pada 2 September melaporkan bahwa setahun setelah serangan roket yang menghancurkan rumah sakit anak terbesar Ukraina, fasilitas itu siap dibuka kembali—dengan bantuan Palang Merah Kanada.
UNDP pada April tahun ini juga mencatat bahwa Latvia mendanai renovasi fasilitas pendidikan dan dapur rumah sakit anak di Chernihiv.
Sementara itu, Amerika Serikat—yang terlibat langsung dalam genosida Gaza—justru membatalkan semua visa kunjungan dari Gaza pada Agustus.
Menurut BBC, keputusan itu “berdampak menghancurkan” pada upaya membawa anak-anak Gaza yang terluka berat ke AS untuk perawatan medis.
Padahal seminggu sebelumnya, organisasi HEAL Palestine membawa 11 anak Gaza yang kritis ke AS untuk perawatan. Namun setelah seorang influencer ekstrem kanan menyebarkan klaim tanpa bukti bahwa visa itu diberikan kepada “pendukung Hamas”, pemerintah AS membatalkan semua visa.
Bantuan kemanusiaan pun dihambat
Gencatan senjata yang diumumkan seharusnya memungkinkan masuknya makanan dan obat-obatan ke Gaza. Namun Oxfam pada 29 Oktober mengatakan:
“Pemerintah Israel masih hanya mengizinkan sebagian kecil bantuan masuk, jauh dari kebutuhan nyata jutaan warga Palestina.”
Padahal, menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 25:
“Setiap orang berhak atas standar hidup yang memadai… termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan.”
Bagian berikutnya menegaskan:
“Ibu dan anak berhak atas perhatian dan bantuan khusus.”
Masuknya makanan, air, dan obat-obatan seharusnya tidak perlu menunggu gencatan senjata. Dunia seharusnya menuntut berakhirnya blokade sejak hari pertama blokade dimulai.
Dunia gagal—dan sejarah akan menghukumnya
Negara-negara yang berdiam diri akan dikenang sama seperti negara yang membiarkan kekejaman Holocaust berlangsung. Sekolah-sekolah di masa depan akan mengajarkan bahwa ratusan ribu warga tak berdaya disembelih oleh pemimpin yang rasis—dan dunia membiarkan itu terjadi.
Bisakah seseorang melihat foto-foto anak-anak mati terbakar, terpotong, tak dikenali, dan tidak mengutuk pelakunya? Bisakah seseorang melihat anak-anak yang tubuhnya tinggal kulit dan tulang akibat kelaparan, dan tidak tergerak untuk menghentikan penderitaan itu?
Di mana para pemimpin dunia yang mengaku beradab? Tidak banyak yang bisa diharapkan dari Presiden AS Donald Trump, yang berulang kali menunjukkan ketidakpeduliannya. Tapi bagaimana dengan Mark Carney dari Kanada? Keir Starmer di Inggris? Emmanuel Macron di Prancis? Negara-negara ini mengakui Palestina secara resmi, tetapi mereka belum memakai kekuatan diplomatik penuh—termasuk sanksi sangat berat—untuk memaksa Israel menghentikan kelaparan dan pemboman terhadap warga Palestina.
Dunia telah gagal melindungi rakyat Palestina selama lebih dari 75 tahun, dan kegagalan itu terlihat sangat jelas sejak Oktober 2023. Kita harus terus memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina dan meminta pertanggungjawaban semua pelaku penderitaan mereka. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
