BERITAALTERNATIF.COM – Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menegaskan bahwa negara-negara Eropa tidak memiliki hak untuk menggunakan mekanisme snapback demi memberlakukan kembali sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran.
Pada hari Selasa (26/8/2025), Baqaei menjelaskan, hak semacam itu sebenarnya tidak ada, dan Iran sudah melakukan banyak upaya serius untuk mencegahnya.
“Kami juga terus mengadakan pembicaraan dengan tiga negara Eropa—Inggris, Prancis, dan Jerman—serta menjalin konsultasi dengan China dan Rusia mengenai masalah ini,” bebernya.
Dia menambahkan bahwa mesin diplomasi Iran sejak lama telah menaruh isu ini di agendanya. Para diplomat Iran sepenuhnya memahami dampak negatif dari snapback dan menyadari bahwa pihak Eropa tidak mempunyai dasar hukum untuk menyalahgunakan mekanisme tersebut.
Menanggapi tuduhan bahwa Iran mencoba meremehkan konsekuensi dari snapback. “Bukan itu masalahnya. Kami sama sekali tidak bermaksud menganggap ringan mekanisme pengembalian sanksi ini. Justru sebaliknya, kami sangat paham betapa besar dampak buruk yang bisa ditimbulkan,” ungkapnya.
“Ketika kami katakan pihak Eropa tidak memiliki kompetensi hukum, artinya kami tidak hanya menolak klaim mereka, tetapi juga menaruh perhatian serius pada implikasi yang mungkin muncul,” lanjutnya.
Terkait rancangan resolusi Rusia untuk memperpanjang Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB, Baqaei menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima teks rancangan tersebut dan sedang mempelajarinya secara mendetail.
Dia juga menekankan bahwa pembahasan Iran dengan Rusia dan China mengenai mekanisme snapback bukan dimaksudkan untuk menimbulkan biaya tambahan, tetapi untuk memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi.
“Kami tidak pernah mengabaikan alat apa pun yang bisa menjamin perlindungan bagi kepentingan bangsa kami,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya jalur diplomasi. Diplomasi tidak akan pernah berhenti. Negosiasi akan terus dilakukan kapan pun jika itu bermanfaat bagi kepentingan nasional Iran.
“Namun, kami sama sekali tidak akan menyerah pada tekanan dan ancaman yang bertujuan memaksa kami memberikan konsesi,” tegasnya. (*)
Sumber: Fars News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
