BERITAALTERNATIF.COM – Wakil Menteri Luar Negeri Iran Hamid Qanbari menegaskan bahwa sikap resmi Iran, baik secara politik maupun hukum, adalah tidak mengakui sanksi Barat dan tidak menganggap diri terikat pada ketentuan yang ditujukan terhadap Iran.
Dalam program Gugatan Khusus Berita, Qanbari menjelaskan soal aktifnya mekanisme snapback (mekanisme pemulihan sanksi).
Dia menyebutkan bahwa enam resolusi sanksi yang pernah dijatuhkan Dewan Keamanan PBB terhadap Iran sebelumnya telah dicabut berdasarkan JCPOA (kesepakatan nuklir), namun dengan mekanisme ini bisa saja dikembalikan—meski hingga kini belum resmi diberlakukan. Prosesnya sudah dimulai dan ada tenggat waktu 30 hari.
Mengenai dampaknya, ia mengatakan ada dua aspek: hukum dan ekonomi. Dari sisi hukum, pertanyaannya apakah Eropa berhak atau tidak? Sejak awal, Iran sudah melaksanakan semua komitmennya, yang berkali-kali dikonfirmasi oleh IAEA. Namun masalah muncul saat Donald Trump, bahkan sebelum menjabat sebagai presiden, sudah menyatakan tidak menerima JCPOA dan sejak awal menentangnya.
Qanbari menambahkan, sejak semula sanksi Dewan Keamanan terhadap Iran sudah tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum.
“Kami sejak awal tidak percaya semua tindakan Dewan Keamanan otomatis benar. Tidak ada pakar hukum yang bisa membenarkan itu,” ujarnya.
Ia juga mengkritik sikap negara-negara Eropa. Setelah AS keluar dari JCPOA, mereka sendiri mengakui bahwa langkah Washington melanggar hukum internasional. Namun kini, mereka justru mengulangi hal serupa dengan berlindung pada mekanisme snapback.
“Jika mereka tidak bisa mengendalikan perusahaan-perusahaan mereka sendiri agar patuh pada hukum internasional, mereka tidak berhak menuntut kami untuk terus patuh dan tidak berhak menggunakan mekanisme itu terhadap kami,” tegasnya.
Tentang dampak ekonomi, ia menjelaskan bahwa sanksi yang pernah dijatuhkan dulu disesuaikan dengan kondisi dan aktivitas Iran saat itu. Kini, jika dilihat satu per satu, banyak nama orang ataupun perusahaan yang sudah tidak relevan, bahkan beberapa perusahaan sudah tidak ada.
Aktivitas ekonomi Iran pun sudah berubah jauh dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, sanksi yang dikembalikan sifatnya seperti untuk masa lalu.
“Jadi pengaruhnya tidak sampai membuat semua hal terlarang. Tapi tentu saja bukan berarti tidak penting. Untuk sanksi sekecil apa pun, kita tetap harus berusaha agar bisa dicabut,” jelasnya.
Qanbari juga menyebut mekanisme snapback saat ini jauh berbeda dibanding dulu. Pada masa lalu, ada semacam konsensus, bahkan Rusia dan China pun ikut bersama AS. Sekarang, baik Rusia maupun China tidak lagi sejalan dengan Washington.
“Jadi, jelas Dewan Keamanan saat ini punya dua anggota penting yang menolak. AS tidak bisa lagi berharap dukungan penuh seperti dulu,” katanya.
“Saya tidak mengatakan sanksi tidak berpengaruh. Semua sanksi penting. Tetapi dampaknya tidak sama. Ekonomi Iran terlalu besar untuk bisa dihancurkan dengan sanksi,” sambungnya.
Dia menekankan bahwa tidak ada bisnis atau individu yang sebelumnya bebas dari sanksi AS lalu tiba-tiba masuk dalam sanksi baru ini. “Tidak ada kasus semacam itu,” tegasnya.
Mengenai rancangan resolusi Rusia dan China, ia menjelaskan, jika perpanjangan terjadi maka mekanisme snapback otomatis tertunda. Karena Iran bukan anggota Dewan Keamanan, sikapnya terhadap perpanjangan tentu berbeda dengan sikap terhadap inti mekanisme snapback.
Di akhir, Qanbari menegaskan bahwa penjualan minyak Iran sama sekali tidak akan terpengaruh atas sanksi tersebut.
“Dalam teks resolusi tidak ada satu pun kalimat yang menyebutkan bahwa membeli minyak Iran dilarang,” tegasnya. (*)
Sumber: Tasnim News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
