BERITAALTERNATIF.COM – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa negaranya masih memiliki kemampuan untuk memperkaya uranium, meskipun tetap mematuhi fatwa Pemimpin Tertinggi Sayyid Ali Khamenei yang melarang kepemilikan senjata pemusnah massal (WMD).
Araghchi menyampaikan pernyataan ini dalam wawancara terbarunya dengan Financial Times sebagaimana dilansir media ini dari Mehr News pada Jumat (1/8/2025).
Dalam wawancara tersebut, dia menegaskan bahwa “jalan menuju negosiasi sangat sempit”, seraya menetapkan sejumlah syarat bagi dimulainya kembali diplomasi setelah berakhirnya perang.
Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat harus bersedia memberikan kompensasi kepada Iran atas kerugian yang diderita selama perang bulan lalu. Hal ini menjadi bagian dari sikap baru Iran yang semakin tegas, serta persyaratan baru untuk melanjutkan pembicaraan nuklir dengan pemerintahan Trump.
Araghchi menyebut bahwa Iran tidak akan menerima kembali kondisi “seperti biasa” pasca konflik 12 hari dengan Israel—yang sempat diikuti oleh Amerika meski tengah berada dalam proses negosiasi dengan Teheran.
“Mereka harus menjelaskan mengapa mereka menyerang kami di tengah-tengah negosiasi… dan mereka harus memastikan bahwa hal tersebut tidak akan terulang kembali dalam perundingan selanjutnya,” ujarnya dalam wawancara di Teheran. “Dan mereka juga harus memberi kompensasi atas kerusakan yang telah mereka timbulkan.”
Sebagai kepala negosiator nuklir Iran, Araghchi mengatakan bahwa ia dan utusan Amerika, Steve Witkoff, telah saling bertukar pesan selama dan setelah perang. Dalam komunikasi tersebut, Araghchi menekankan bahwa harus ada “solusi menang-menang” untuk menyelesaikan kebuntuan bertahun-tahun terkait program nuklir Iran.
“Jalan menuju negosiasi memang sempit, tapi bukan tidak mungkin. Saya harus meyakinkan atasan saya bahwa jika kita memulai negosiasi, pihak lawan benar-benar datang dengan niat untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak,” tuturnya.
Dia menyebut Witkoff telah berusaha meyakinkannya bahwa negosiasi masih memungkinkan dan bahkan mengusulkan agar pembicaraan dilanjutkan. Namun, diplomat senior Iran itu menekankan, “Kami membutuhkan langkah-langkah nyata untuk membangun kepercayaan dari pihak mereka.”
Langkah-langkah itu, katanya, harus mencakup kompensasi finansial—meski tanpa merinci bentuknya—dan jaminan bahwa Iran tidak akan diserang lagi selama proses negosiasi berlangsung.
“Pesan saya [kepada Witkoff] tidak rumit,” ujar Araghchi. “Saya katakan bahwa agresi terbaru membuktikan bahwa tidak ada solusi militer untuk program nuklir Iran, tapi solusi yang bisa dinegosiasikan masih mungkin ditemukan.”
Araghchi juga mengungkapkan bahwa fasilitas pengayaan baru di dekat Isfahan—yang sebelumnya diumumkan akan diaktifkan sebagai respons atas kecaman Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA)—juga ikut diserang.
“Setahu saya, persiapan [untuk pengayaan] sudah dilakukan, tapi belum aktif ketika diserang,” katanya.
Sebagai tanda tantangan yang dihadapi dalam melanjutkan diplomasi, ia menyebut bahwa perang tersebut telah memicu peningkatan resistensi terhadap negosiasi di kalangan elite penguasa Iran.
Meski begitu, Araghchi menegaskan bahwa Republik Islam tetap berkomitmen pada program damai dan sipil, tidak akan mengubah doktrinnya, dan tetap mematuhi fatwa yang dikeluarkan oleh Pemimpin Revolusi Islam, Ayatullah Ali Khamenei, dua dekade lalu, yang melarang pengembangan senjata nuklir.
Namun, ia juga mengakui bahwa perang hanya memperdalam ketidakpercayaan terhadap Presiden AS Donald Trump, yang pada masa jabatan pertamanya telah menarik diri dari kesepakatan nuklir tahun 2015 yang ditandatangani Iran bersama pemerintahan Obama dan kekuatan dunia lainnya.
“Sentimen anti-negosiasi sangat tinggi,” ungkap Araghchi. “Orang-orang berkata kepada saya, ‘Jangan buang waktumu lagi, jangan tertipu oleh mereka… jika mereka datang untuk bernegosiasi, itu hanya kedok untuk niat mereka yang lain.’”
Araghchi kembali menegaskan bahwa tidak akan ada kesepakatan selama Trump bersikeras agar Iran menyetujui nol pengayaan uranium. Namun, ia menyatakan bahwa kekhawatiran Washington seharusnya disalurkan melalui jalur diplomasi.
“Kita bisa bernegosiasi, mereka bisa menyampaikan argumen mereka dan kami akan menyampaikan argumen kami,” kata Araghchi. “Tapi kalau harus nol pengayaan, kami tidak punya apa-apa untuk dibicarakan.”
Ia juga melontarkan kritik terhadap Inggris, Prancis, dan Jerman—tiga penandatangan Eropa dari kesepakatan 2015—yang mengancam akan mengaktifkan mekanisme “snapback” guna mengembalikan sanksi PBB pada akhir Agustus jika Teheran tidak melanjutkan negosiasi dengan Washington dan kerja sama dengan IAEA.
Araghchi menegaskan bahwa Teheran akan menghentikan seluruh pembicaraan dengan kekuatan Eropa jika mereka melanjutkan ancaman tersebut, dan menuduh mereka telah gagal memenuhi komitmen dalam kesepakatan 2015.
“Dengan Eropa, saat ini tidak ada alasan untuk bernegosiasi karena mereka tidak bisa mencabut sanksi, mereka tidak bisa melakukan apa pun,” ujar Araghchi. “Jika mereka menerapkan snapback, itu berarti ini adalah akhir dari jalan bagi mereka.” (*)
Editor: Ufqil Mubin
