BERITAALTERNATIF – Kementerian Keuangan RI Indonesia menegaskan peran barunya sebagai negara donor dalam mendukung pembangunan global. Setelah sebelumnya menjadi penerima bantuan internasional, kini Indonesia bertransformasi menjadi penyumbang melalui Indonesian AID atau Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan.
Dalam Kuliah Umum International Student Gathering The Indonesian AID Scholarship 2025, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa perubahan status Indonesia dari penerima menjadi pemberi bantuan mencerminkan kemajuan ekonomi nasional serta meningkatnya kapasitas negara dalam berkontribusi di tingkat global.
“Indonesia telah berkembang dari negara penerima menjadi negara yang kini dapat mendeklarasikan diri sebagai negara penyumbang atau donor. Dulu, kita adalah negara penerima bantuan,” ujar Wamenkeu Suahasil.
Perubahan ini merupakan hasil perjalanan panjang. Indonesia pernah menjadi penerima bantuan dari International Development Association (IDA) di bawah naungan Bank Dunia. Namun sejak tahun 1998, Indonesia mulai berpartisipasi sebagai negara donor dalam program IDA, menandai tonggak penting dalam transformasi peran Indonesia di dunia internasional.
“Tahun 1998 kita menerima dari dunia, dan setelah itu kita memberikan kepada dunia. Ini sangat menggembirakan bagi Indonesia,” tambah Wamenkeu.
Menurut Suahasil, pelaksanaan bantuan pembangunan oleh Indonesia selalu berlandaskan solidaritas, kebutuhan nyata negara penerima, serta manfaat bersama antara negara donor dan penerima. Bantuan Indonesia bukan semata dukungan finansial, tetapi juga cerminan komitmen moral untuk memperkuat persahabatan dan gotong royong antarbangsa.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia turut menyalurkan bantuan kemanusiaan, termasuk pengiriman vaksin COVID-19 ke sejumlah negara sahabat seperti Nigeria. Langkah ini menunjukkan nilai gotong royong sebagai prinsip universal bangsa Indonesia yang kini turut diperkenalkan ke dunia.
Untuk memperkuat peran tersebut, pemerintah mendirikan LDKPI pada tahun 2019 sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Kemenkeu yang bertugas mengelola dana kerja sama pembangunan internasional dan penyaluran hibah kepada pemerintah maupun lembaga asing sesuai kebijakan nasional.
“Ini adalah semacam sovereign wealth fund. Kami menyisihkan sebagian dana dari APBN yang tidak akan pernah disentuh, menjadi dana abadi yang dikelola secara profesional oleh LDKPI,” jelas Wamenkeu.
Dengan fondasi ekonomi yang kian kuat dan tata kelola yang akuntabel, Indonesia kini tidak hanya menjadi penerima manfaat global, tetapi juga menjadi mitra bagi negara lain dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
Sumber: Kemenkeu.go.id
Editor: Ali Hadi Assegaf
