BERITAALTERNATIF.COM – Dalam konferensi pers di Gedung Putih pada 29 September 2025, Netanyahu menegaskan bahwa Gaza harus menjadi “wilayah tanpa senjata” dengan mempertahankan zona keamanan permanen di sekitarnya. Sebaliknya, Hamas menilai rencana ini bukan sebagai akhir dari pendudukan, tetapi justru sebagai kelanjutan dari dominasi Israel dalam bentuk baru.
Para pemimpin Hamas di Doha dan Istanbul menyebut bahwa tanpa adanya jaminan penarikan penuh pasukan Israel dan dengan peran yang sangat terbatas bagi Otoritas Palestina, rencana itu hanya bisa dilihat sebagai “kesempatan untuk negosiasi,” bukan solusi permanen. Perbedaan pandangan inilah yang membuat gencatan senjata menjadi rapuh. Pengalaman pahit dari kegagalan gencatan senjata pada tahun 2023 dan 2025 masih segar di ingatan kedua pihak. Perbedaan tafsir antara Israel dan Hamas tidak hanya menghambat kemajuan menuju tahap kedua dari rencana tersebut, tetapi juga membuka potensi munculnya ketegangan baru. Israel sendiri memanfaatkan media dan diplomasi internasional untuk membenarkan tindakannya. Pada akhirnya, gencatan senjata yang berjalan saat ini lebih terlihat sebagai jeda sementara daripada langkah nyata menuju perdamaian.
Mencari Alasan: Politik Abadi Israel dalam Menggagalkan Perdamaian
Salah satu titik krisis utama dalam pelaksanaan gencatan senjata di Gaza adalah kebiasaan Israel mencari-cari alasan, terutama soal pengembalian jenazah tawanan Israel yang tewas. Berdasarkan kesepakatan tahap pertama dari rencana Trump, Hamas berkewajiban menyerahkan 28 jenazah hingga 13 Oktober 2025. Namun, hingga kini baru sembilan jenazah yang berhasil diserahkan, sementara sisanya diyakini masih tertimbun di bawah reruntuhan akibat serangan udara Israel.
Hamas menegaskan bahwa mereka membutuhkan peralatan khusus untuk menggali dan mencari jenazah di antara puing-puing bangunan yang hancur akibat pemboman. Namun, Israel menolak alasan tersebut dan menilainya sebagai “bukti ketidakpatuhan,” sambil menunda pembukaan kembali perlintasan Rafah yang menjadi jalur utama bantuan kemanusiaan.
Pendekatan Israel ini, yang dibungkus dengan narasi “langkah pertahanan,” sejatinya adalah pelanggaran terhadap kesepakatan dan memperburuk penderitaan warga sipil Gaza. PBB telah memperingatkan bahwa kelaparan sedang menyebar di wilayah tersebut. Di sisi lain, Hamas menuduh Israel mengirimkan jenazah yang bukan milik tawanan, atau bahkan mengembalikan tubuh warga Palestina yang tangan mereka terikat. Siklus saling tuduh ini membuat situasi semakin rumit.
Kebiasaan Israel mencari-cari alasan seperti ini sebenarnya merupakan bagian dari strategi untuk mempertahankan kendali dalam proses negosiasi dan menunjukkan ketidaksiapan mereka membangun kepercayaan. Sementara keluarga tawanan di Tel Aviv terus berdemonstrasi menuntut kejelasan, warga Gaza harus menghadapi bencana kemanusiaan yang kian parah. Kontradiksi ini membuat gencatan senjata tidak lebih dari sekadar permainan politik, dan setiap penundaan dalam pelaksanaannya bisa menjadi awal dari pelanggaran baru.
Perlucutan Senjata Perlawanan: Mimpi Mustahil Israel
Upaya melucuti senjata Hamas yang menjadi inti tahap kedua rencana Trump merupakan salah satu hambatan terbesar bagi kelangsungan gencatan senjata di Gaza. Netanyahu dan Trump menuntut penghancuran total seluruh infrastruktur militer Hamas, termasuk terowongan bawah tanah dan senjata serang. Sementara itu, Hamas menyebut tuntutan tersebut sebagai “upaya menghancurkan ideologi perlawanan” dan hanya bersedia melakukan “penonaktifan sementara” terhadap beberapa fasilitas militernya
Sejumlah pengamat, seperti Hugh Lovatt dari Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, memperingatkan bahwa dengan ribuan anggota baru yang bergabung selama perang, Hamas tidak akan pernah setuju untuk melucuti senjatanya tanpa adanya jaminan pembentukan negara Palestina. Trump bahkan menulis di akun media sosialnya pada 14 Oktober 2025: “Jika mereka tidak melucuti senjatanya sendiri, kami yang akan melakukannya—cepat, dan mungkin dengan kekerasan.” Namun, kurangnya keinginan Amerika untuk mengirimkan pasukan membuat ancaman itu kehilangan maknanya.
Di sisi lain, bentrokan internal antara Hamas dan kelompok kolaborator Israel di Gaza menunjukkan bahwa Hamas masih berusaha mempertahankan kontrol penuh atas wilayah tersebut, yang tentu saja bertentangan dengan konsep perlucutan senjata. Masalah ini bukan hanya teknis, tetapi juga politis. Akibatnya, gencatan senjata yang ada sekarang hanya menjadi masa transisi yang rapuh, di mana Hamas tetap menjadi ancaman yang selalu membayangi Israel sebagaimana sebelumnya.
Pertarungan untuk Menguasai Gaza
Masa depan pemerintahan Gaza setelah gencatan senjata juga menimbulkan ketidakpastian besar. Menurut rencana, wilayah tersebut akan dikelola oleh komite teknokrat Palestina di bawah pengawasan “Dewan Perdamaian” yang dibentuk dan dipimpin langsung oleh Trump. Hamas mengaku tidak akan terlibat dalam pemerintahan langsung, tetapi akan tetap memengaruhi kebijakan melalui tokoh-tokoh lokal yang pro-perlawanan.
Sementara itu, Israel menolak setiap bentuk keterlibatan Otoritas Palestina tanpa reformasi internal. Pada 14 Oktober 2025, Mesir mengumumkan telah menunjuk 15 teknokrat untuk memimpin pemerintahan sementara Gaza. Namun, tidak adanya kesepakatan mengenai proses transisi kekuasaan menimbulkan kekosongan politik. Netanyahu menegaskan bahwa Gaza harus dikelola oleh pemerintahan sipil tanpa kehadiran Hamas maupun Otoritas Palestina yang disebutnya “korup.” Pernyataan tersebut praktis menjadi veto terhadap seluruh upaya diplomatik dan menjadikan Gaza ajang perebutan pengaruh antara kekuatan asing.
Penutup: Antara Harapan dan Realitas
Rencana rekonstruksi Gaza yang menjadi janji utama dalam rencana Trump menghadapi tantangan besar, baik secara finansial maupun logistik. PBB memperkirakan ada lebih dari 50 juta ton puing yang harus dibersihkan, dengan waktu pemulihan yang bisa mencapai dua dekade dan pembangunan ulang yang memerlukan hingga 80 tahun.
Trump menyebut visinya tentang Gaza sebagai “Riviera Timur Tengah,” namun langkah-langkah Netanyahu yang justru menghambat proses membuatnya tampak seperti mimpi yang sulit terwujud. Hamas sendiri, dengan tetap mempertahankan pengaruh politiknya, bisa menjadikan proses rekonstruksi ini sebagai alat tawar dalam arena politik.
Pada akhirnya, gencatan senjata yang berlaku saat ini lebih menyerupai jeda singkat dalam peperangan ketimbang awal dari perdamaian yang nyata. Tanpa adanya komitmen tulus dari pihak Israel untuk mematuhi kesepakatan dan menghentikan politik penguasaan, masa depan Gaza tetap berada di ambang krisis dan jauh dari ketenangan yang dijanjikan. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
