Search

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Rampung Sebelum Akhir 2026

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani. (Berita Alternatif/Arif Rahmansyah)

BERITAALTERNATIF.COM – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan penyelesaian lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebelum akhir 2026.

Saat ini, seluruh rancangan regulasi tersebut memasuki tahap finalisasi setelah melalui pembahasan panitia khusus (Pansus) dan Forum Konsultasi Publik.

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, Forum Konsultasi Publik yang digelar di Gedung Serbaguna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026), menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, koreksi, dan saran terhadap materi lima Raperda tersebut.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar regulasi yang disusun memiliki landasan hukum yang kuat serta sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Forum ini kita laksanakan untuk menerima masukan dan koreksi. Kita ingin Raperda yang dibahas benar-benar sempurna sebelum disahkan,” ujarnya.

Lima Raperda tersebut meliputi pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang; perubahan Perda terkait penyertaan modal pemerintah daerah atas saham di PT Grha 165 Tbk. ke PT Tunggang Parangan (Perseroda); serta perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah kelistrikan dan sumber daya energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam.

Dua Raperda lainnya mengatur penyelenggaraan urusan perhubungan serta perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Ahmad Yani menilai kelima regulasi tersebut memiliki kebutuhan strategis bagi daerah. Selain memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, sejumlah aturan di dalamnya juga berkaitan dengan pengelolaan aset dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Lima Perda ini sangat dibutuhkan daerah. Kita ingin regulasi yang dilahirkan bisa mendukung peningkatan pendapatan asli daerah,” jelasnya.

Setelah konsultasi publik, Pansus akan merampungkan materi Raperda sebelum disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dikoreksi dan dievaluasi.

Kata dia, setelah hasil evaluasi dikembalikan, DPRD bersama pemerintah daerah akan melanjutkan tahapan pengesahan menjadi Peraturan Daerah.

“Kita targetkan Desember ini selesai. Mudah-mudahan tidak ada hambatan sehingga sebelum akhir tahun sudah bisa disahkan,” katanya.

Dalam proses penyusunan regulasi, DPRD Kukar juga melibatkan Kejaksaan Negeri Kukar untuk memberikan masukan mengenai rumusan ketentuan pidana.

Menurut Yani, pelibatan tersebut dinilai penting agar setiap sanksi yang diatur dalam Perda tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dia menyebut, pemahaman mengenai aspek pemidanaan diperlukan agar aturan daerah memiliki rumusan sanksi yang tepat dan dapat diterapkan ketika terjadi pelanggaran.

Selain kejaksaan, DPRD juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kukar. Lembaga tersebut memiliki tanggung jawab dalam menegakkan Perda setelah regulasi disahkan.

Ia menilai pengawasan dan penegakan aturan harus berjalan beriringan dengan pembentukan regulasi. Sebab, keberadaan Perda tidak akan memberikan hasil optimal apabila pelanggaran di lapangan tidak ditindaklanjuti.

“Satpol PP harus berperan lebih maksimal. Jangan sampai Perda sudah disahkan, tetapi pelanggaran masih terjadi tanpa ada penegakan yang tegas,” tegasnya. (Adv)

Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Devi Nila Sari

Bagikan

Kunjungi Berita Alternatif di :

BACA JUGA

POPULER BULAN INI
INDEKS BERITA