BERITAALTERNATIF.COM – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani mendorong optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui badan usaha milik daerah (BUMD) agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Gedung Serbaguna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).
Ahmad Yani menyoroti sejumlah materi Raperda yang berkaitan dengan pengelolaan aset, penyertaan modal, perusahaan daerah, hingga penyelenggaraan urusan perhubungan.
Menurutnya, regulasi tersebut harus disusun dengan mempertimbangkan potensi ekonomi dan kepentingan daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah peluang pengelolaan pelabuhan beserta infrastruktur jalan yang berkaitan dengannya melalui perusahaan daerah.
Kata dia, berdasarkan laporan yang diterimanya, pengelolaan aset tersebut berpotensi menghasilkan pendapatan sekitar Rp10 miliar.
Namun, ia meminta agar perhitungan nilai aset dan potensi pendapatannya dipastikan terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada perusahaan daerah PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam (KSD).
“Kalau aset ini dikelola perusahaan daerah, kita ingin ada pemasukan bagi daerah. Daripada tidak memberikan pendapatan, lebih baik kita optimalkan potensinya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, aset yang dimaksud tidak hanya mencakup pelabuhan, tetapi juga infrastruktur jalan yang sebagian telah dibangun dan sebagian lainnya masih memerlukan perbaikan.
Karena itu, Ahmad Yani meminta instansi teknis, termasuk Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Dinas Pekerjaan Umum, dan bagian perekonomian, berkoordinasi untuk memastikan perhitungan serta kesiapan pengelolaan aset tersebut.
Selain itu, dia menyoroti penyertaan modal pemerintah daerah yang berkaitan dengan PT Graha 165 Tbk. dengan nilai sekitar Rp12,5 miliar. Ia mendorong agar aset tersebut dialihkan kepada PT Tunggang Parangan (Perseroda) melalui penyesuaian regulasi.
Menurutnya, penataan tersebut penting agar penyertaan modal pemerintah daerah tidak lagi ditempatkan pada badan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Ini perlu kita rapikan. Aset daerah harus dikelola melalui perusahaan daerah agar manfaat ekonominya bisa kembali kepada pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga meminta agar pembahasan perubahan regulasi terkait PT Graha 165 Tbk. dan PT Tunggang Parangan dilakukan secara cermat. Kedua Raperda tersebut harus diselaraskan sehingga tidak menimbulkan pertentangan maupun ketidakjelasan dalam pelaksanaannya.
Pembahasan juga menyentuh pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang.
Ahmad Yani menilai keberadaan regulasi tersebut perlu dikaji kembali karena hingga saat ini kecamatan yang dimaksud belum terbentuk.
Ia menawarkan dua kemungkinan, yakni mencabut Perda tersebut dengan disertai rekomendasi pembentukan kecamatan baru atau mempertahankan regulasi melalui perubahan nama dan ketentuan lainnya.
“Kalau memang mau dicabut, harus ada rekomendasi untuk membentuk kecamatan baru. Tetapi kalau masih bisa diperbaiki, silakan dikaji agar regulasinya tetap bisa dimanfaatkan,” katanya.
Pada sektor perhubungan, Ahmad Yani menyoroti aktivitas ponton yang setiap hari melintasi Sungai Mahakam dengan berbagai muatan, termasuk batu bara dan barang lainnya.
Menurutnya, aktivitas pelayaran tersebut perlu diimbangi dengan pengaturan pemanduan dan penundaan kapal untuk meningkatkan keselamatan pelayaran serta menjaga lingkungan.
Dia menilai masih terdapat sejumlah titik di Kukar yang membutuhkan layanan pemanduan. Karena itu, perubahan regulasi perhubungan ia harapkan dapat menjadi dasar untuk memperkuat pengaturan aktivitas pelayaran dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
“Kebutuhan pemanduan di Kukar cukup besar. Kita ingin ada perbaikan pengaturan agar keselamatan pelayaran terjaga dan daerah juga memperoleh manfaat ekonomi,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Ahmad Yani meminta agar berbagai ketentuan yang dinilai belum memudahkan pengembangan kegiatan kepemudaan dievaluasi kembali.
Ia berharap regulasi tersebut dapat memberikan ruang lebih luas bagi pengembangan usaha, kreativitas, dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, perubahan aturan kali ini harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak terus-menerus mengalami revisi.
“Jangan sampai aturan yang kita buat justru menyulitkan pengembangan kepemudaan. Kita ingin regulasinya benar-benar bisa mendukung anak-anak muda,” tutupnya. (Adv)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Devi Nila Sari












