BERITAALTERNATIF.COM – Menyongsong tahun anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai mengambil langkah awal untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Proses krusial ini diawali dengan Rapat Monitoring dan Evaluasi yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle.
Rapat tersebut melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai bagian dari upaya menyamakan persepsi dan langkah awal penyusunan anggaran untuk APBD Murni maupun Perubahan.
Dalam rapat tersebut, Sabaruddin menekankan kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah.
Menurutnya, penyusunan anggaran tidak bisa dilakukan secara terpisah oleh satu pihak.
“Formulasi yang kami sampaikan memiliki beberapa tahapan. Ini bukan pekerjaan satu organisasi perangkat daerah saja,” ujarnya saat awak media baru-baru ini di Kantor DPRD Kaltim.
Dia juga mengingatkan bahwa setiap jenis APBD memiliki tujuan dan fokus yang berbeda sehingga harus dipersiapkan secara mendalam serta tidak terburu-buru.
“Bahkan, idealnya proses ini dimulai sejak bulan Mei hingga Juli atau Agustus,” ungkapnya.
Rapat ini menjadi penanda awal proses koordinasi lintas sektor agar proses penyusunan APBD tahun depan berjalan secara efektif dan efisien.
Ia berharap sinergi antara DPRD, BPKAD, dan Bapenda membuat seluruh tahapan bisa dilakukan tepat waktu. “Dan menghasilkan anggaran yang akurat dan terukur,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Ali
Editor: Ufqil Mubin
