BERITAALTERNATIF.COM – Menyusul ketidakjelasan mengenai masa depan pemerintahan di Jalur Gaza setelah perang, sejumlah sumber Arab baru-baru ini membocorkan dokumen dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang berisi strategi pascaperang.
Dalam dokumen itu, disebutkan bahwa Hamas akan disingkirkan dari pusat kekuasaan sementara Otoritas Nasional Palestina kembali diperkuat—sebuah visi yang sejalan dengan pendekatan Netanyahu, hanya berbeda dalam gaya bahasa, bukan substansi.
Menurut laporan Al-Akhbar, pada akhir September lalu, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi telah mendistribusikan dokumen berjudul “Visi Kerajaan Arab Saudi untuk Mencapai Perdamaian dan Stabilitas di Jalur Gaza dan Tepi Barat” kepada perwakilan diplomatiknya.
Dokumen tersebut menggambarkan pandangan Riyadh tentang masa depan Gaza, dengan menekankan penguatan peran Fatah dan reformasi Otoritas Nasional Palestina (PA). Disebutkan bahwa langkah ini akan “memperkuat kerja sama dengan saudara-saudara Palestina dalam membangun negara di perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.”
Berdasarkan dokumen yang diperoleh Al-Akhbar, “Arab Saudi meyakini bahwa untuk mencapai stabilitas di Gaza dan mewujudkan negara Palestina, peran Hamas dalam pemerintahan harus dikurangi, dan perdamaian hanya dapat dicapai melalui persatuan rakyat Palestina di bawah satu legitimasi politik.”
Karena itu, Arab Saudi menyerukan pengurangan kekuatan militer dan administratif Hamas. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Putra Mahkota Mohammed bin Salman pada 2 September 2025, yang menegaskan bahwa “penanganan isu Hamas merupakan langkah mendasar dalam menciptakan lingkungan aman yang mendukung rekonstruksi dan stabilitas.”
Dalam dokumen tersebut juga disebutkan beberapa tujuan strategis, antara lain “pelucutan senjata secara bertahap dari kelompok perlawanan melalui kesepakatan internasional dan regional” serta “penyatuan pemerintahan” dengan “mendukung pengalihan administrasi Gaza kepada Otoritas Palestina untuk memperkuat kesatuan nasional.”
Akhirnya, langkah ini dikaitkan dengan “promosi perdamaian” dan penerapan solusi dua negara berdasarkan resolusi internasional untuk menjamin hak Palestina memiliki negara merdeka.
Sebagai mekanisme pelaksanaannya, Riyadh menekankan pentingnya “kerja sama dengan Otoritas Palestina dalam menyusun rencana transisi yang menjamin pemerintahan terpadu di Gaza” serta “koordinasi dengan Mesir dan Yordania untuk mengurangi pengaruh militer Hamas.”
Selain itu, dokumen tersebut mengusulkan pembentukan pasukan penjaga perdamaian internasional di Gaza di bawah pengawasan PBB untuk “melindungi warga sipil dan mendukung stabilitas.”
Rencana Arab Saudi
Terkait reformasi Otoritas Palestina, dokumen itu menunjukkan bahwa Arab Saudi ingin memperkuat lembaga tersebut agar menjadi “perwakilan sah yang mampu memimpin rakyat Palestina menuju pencapaian tujuan nasional mereka.”
Riyadh mengacu pada pidato Menteri Luar Negeri Faisal bin Farhan di Majelis Umum PBB pada 26 September 2025, yang menekankan bahwa “reformasi Otoritas Palestina adalah fondasi utama bagi persatuan nasional dan pembentukan pemerintahan yang efektif serta transparan.”
Dokumen itu menambahkan bahwa reformasi tersebut mencakup integrasi kelembagaan, pemberantasan korupsi, peningkatan kinerja administrasi, dan jaminan representasi adil bagi seluruh kelompok Palestina.
Selain itu, reformasi ekonomi juga ditekankan, dengan memberikan dukungan finansial untuk memperkuat kemampuan PA dalam menyediakan layanan publik serta mendorong dialog nasional guna menyatukan berbagai faksi di bawah satu payung pemerintahan.
Untuk menjalankan hal itu, Arab Saudi menyerukan penyediaan “bantuan keuangan dan perencanaan bersama mitra internasional,” “penyelenggaraan konferensi regional untuk mendukung dialog internal Palestina,” serta “pembentukan dana pembangunan berkelanjutan di wilayah Palestina di bawah koordinasi PBB.”
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menutup dengan pernyataan: “Kami menyerukan kepada saudara-saudara kami di Otoritas Palestina untuk turut melaksanakan visi ini; menyingkirkan peran Hamas saat ini dan mereformasi Otoritas Palestina adalah langkah penting menuju pembentukan lembaga-lembaga Palestina yang kuat dan mampu mewujudkan cita-cita rakyatnya untuk memiliki negara merdeka.”
Versi Replikasi
Hal menarik dari isi dokumen ini adalah kemiripannya dengan rencana Netanyahu untuk masa pascaperang yang diajukan ke kabinet Israel pada Februari 2024.
Kedua rencana tersebut sama-sama menyoroti “hari setelah Hamas” sebagai momen untuk mengubah struktur politik Palestina. Bedanya, Netanyahu menuntut penghapusan total Hamas, baik struktur militer maupun sipilnya, sedangkan Arab Saudi mendorong “penghapusan bertahap” dengan dalih “menyatukan barisan Palestina.”
Netanyahu juga menyarankan agar pemerintahan Gaza diserahkan kepada otoritas lokal yang tidak terkait dengan Hamas, sementara Arab Saudi mengusulkan pemberdayaan kembali Otoritas Palestina.
Dalam hal pelucutan senjata, kedua rencana itu pun serupa—Netanyahu menyerukan penghapusan penuh kemampuan militer perlawanan Palestina, sementara Arab Saudi menekankan pelucutan secara bertahap lewat perjanjian regional dan internasional.
Menariknya, dokumen Saudi tidak menyebut lembaga penting seperti UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina, yang selama ini menjadi penopang utama bantuan bagi warga Gaza.
Sebaliknya, Riyadh menegaskan bahwa bantuan harus disalurkan melalui mekanisme internasional di bawah pengawasan PBB—sejalan dengan pandangan Netanyahu yang ingin membubarkan UNRWA dan menggantinya dengan sistem bantuan internasional baru.
Kedua pihak juga memiliki pandangan serupa tentang peningkatan peran negara-negara Arab di Gaza. Netanyahu berbicara tentang “melibatkan negara-negara Arab berpengalaman dalam memerangi ekstremisme,” sedangkan Arab Saudi menekankan peran Mesir dan Yordania dalam “mengurangi pengaruh militer Hamas.”
Namun, ada dua perbedaan utama antara rencana Riyadh dan Tel Aviv: pertama, Arab Saudi menyerukan pembentukan negara Palestina di perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota—sesuatu yang ditolak Netanyahu. Kedua, Riyadh menaruh harapan pada peran Otoritas Palestina di Gaza, sedangkan Israel dengan tegas menentangnya. (*)
Sumber: Tasnim News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
