BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Dapil Tenggarong Desman Minang Endianto memfasilitasi para pedagang Pasar Tangga Arung dalam rapat dengar pendapat terkait persoalan retribusi yang dinilai membebani mereka.
Pertemuan itu dilakukan di Kantor DPRD Kukar tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas laporan serta aspirasi dari masyarakat, khususnya para pedagang pasar tradisional di Tenggarong.
Desman menyebut bahwa para pedagang merasa terbebani dengan kebijakan retribusi yang terkadang berubah-ubah.
Ia menginginkan untuk mendengarkan dan mencari solusi atas persoalan tersebut. “Banyak informasi yang masuk ke kami, mulai dari soal ketidakjelasan sistem pembayaran hingga harapan agar ada kebijakan yang lebih berpihak kepada pedagang,” ucap dia kepada awak media usai pertemuan dengan perwakilan pedagang Pasar Tangga Arung, Jumat (1/8/2025).
Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan pedagang untuk mencari titik temu dalam pengelolaan retribusi pasar.
Menurutnya, pedagang adalah bagian dari masyarakat yang harus dilindungi, apalagi mereka juga berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembayaran retribusi.
Politisi PKB ini mengaku mendukung upaya peningkatan PAD, tetapi pemerintah juga harus memperhatikan kondisi pedagang.
“Jangan sampai karena ada tunggakan, lapak mereka langsung dicabut atau dihilangkan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.
Selain itu, dia menyinggung situasi ekonomi yang dihadapi pedagang, seperti dampak pandemi Covid-19, persaingan dengan penjualan daring, serta perubahan perilaku konsumen.
Saat ini, sambungnya, banyak pedagang yang bersaing dengan online shop. “Beban makin berat, apalagi jika harus membayar retribusi dalam jumlah besar tanpa skema pembayaran yang fleksibel,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong dinas terkait untuk duduk bersama pedagang, membahas opsi-opsi seperti skema cicilan, pengurangan beban retribusi sementara, atau bentuk relaksasi lainnya.
Seluruh kebijakan yang dibuat pemerintah juga harus mengedepankan prinsip keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak.
“Pasar itu milik rakyat. Yang berdagang juga rakyat. Maka kita wajib hadir untuk memastikan tidak ada yang dirugikan, dan semua pihak merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan,” pungkasnya. (adv)
Penulis: M. As’ari
Editor: Ufqil Mubin
