BERITAALTERNATIF.COM – Menurut laporan IRNA pada Senin (22/9/2025), Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dijadwalkan pada Selasa berangkat ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB ke-80. Lawatan ini dinilai sebagai awal dari babak baru diplomasi Iran di Amerika Serikat. Ia diharapkan menyampaikan langsung pandangan Republik Islam Iran mengenai sanksi, agresi militer Israel beberapa bulan lalu, serta menegaskan perlunya tindakan segera menghadapi kejahatan di Gaza.
Laporan berikut mengulas terlebih dahulu isu-isu besar yang muncul dalam sidang ke-79 pada September 2024, lalu merangkum pidato serta pertemuan Presiden Iran yang untuk pertama kalinya ikut serta dalam forum internasional bergengsi tersebut.
Sidang Umum ke-79 berlangsung dalam suasana dunia yang tengah dilanda sejumlah krisis besar: tragedi kemanusiaan di Gaza, perang Rusia-Ukraina, tuntutan global akan reformasi struktur PBB, pengesahan Pakta untuk Masa Depan (Pact for the Future), perdebatan tentang perubahan iklim, tata kelola teknologi seperti kecerdasan buatan, hingga konflik regional di Sudan, Sahel Afrika, dan kawasan Timur Tengah.
Selain agenda resmi dan kelembagaan, forum ini juga menjadi ajang penting untuk pertemuan bilateral, multilateral, lobi politik, serta interaksi terbuka antarnegara.
Menurut arsip resmi PBB dan laporan media internasional, isu-isu utama yang dibahas pada sidang tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:
Pertama, krisis Gaza dan persoalan kemanusiaan. Topik paling menonjol dalam pidato para pemimpin dunia tahun lalu adalah perang di Gaza. Krisis kemanusiaan yang sangat parah, ribuan korban sipil, ancaman kelaparan, dan seruan agar bantuan kemanusiaan tanpa batas bisa segera masuk, menjadi perhatian utama.
Menurut laporan Al Jazeera, banyak negara mendesak gencatan senjata, pembukaan jalur bantuan permanen di bawah pengawasan internasional, serta penghentian segera kekerasan. Namun, mayoritas tuntutan ini diabaikan, kondisi Gaza memburuk, dan kelaparan bahkan dijadikan senjata oleh Israel terhadap warga Palestina.
Politico menulis bahwa tekanan diplomatik terhadap kekuatan regional maupun global kian meningkat. Sebagai dampaknya, beberapa negara, termasuk dari Eropa Barat, mengambil langkah lebih jelas dalam mendukung pembentukan atau pengakuan negara Palestina. Perkembangan ini memicu perdebatan luas dan diperkirakan akan lebih serius dibahas pada sidang tahun ini.
Kedua, perang Rusia-Ukraina. Dalam sidang ke-79, Ukraina dan sekutunya menegaskan bahwa invasi Rusia adalah salah satu ancaman terbesar bagi tatanan internasional. Mereka menyoroti ancaman nuklir, kerusakan besar akibat perang, serta kebutuhan mendesak akan dukungan militer, finansial, dan kemanusiaan. Rusia sendiri membela tindakannya dan menuduh Barat menutup-nutupi tanggung jawab mereka.
Ketiga, pakta untuk masa depan dan agenda reformasi. Salah satu hasil terpenting sidang tahun lalu adalah pengesahan dokumen internasional Pakta untuk Masa Depan. Meski menghadapi penolakan dari sejumlah negara, akhirnya dokumen tersebut disahkan. Isi pakta mencakup target dalam bidang perubahan iklim, reformasi struktural di PBB, tata kelola teknologi, serta percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Negara-negara yang rentan kembali menuntut peningkatan pendanaan iklim, transfer teknologi, dan langkah cepat untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan. Namun, laporan menunjukkan bahwa kemajuan masih lambat, sementara kemiskinan, kelaparan, dan ketidaksetaraan justru semakin parah di beberapa kawasan.
Keempat, tata kelola teknologi dan masa depan AI. Sidang juga memberi perhatian khusus pada isu baru seperti perkembangan pesat kecerdasan buatan. Diskusi berfokus pada perlunya regulasi global, ancaman keamanan, risiko terhadap hak asasi manusia, serta pentingnya kerangka kerja internasional bagi dunia digital. Organisasi masyarakat sipil mendesak adanya transparansi, perlindungan hak, serta akses adil terhadap infrastruktur digital.
Kelima, krisis regional lain dan dinamika sidang. Isu Sudan dianggap genting, dengan banyak negara menyerukan bantuan kemanusiaan dan solusi politik. Sengketa sumber daya, termasuk konflik air seperti perebutan Sungai Nil, serta ketegangan di Sahel Afrika juga diangkat. Delegasi menekankan pentingnya kerja sama internasional demi menjaga stabilitas.
Selain itu, pidato tajam soal Gaza memicu reaksi keras. Menurut Al Jazeera, beberapa pidato bernada keras mengenai Israel-Palestina memunculkan protes, interupsi, bahkan aksi walkout dari delegasi. Hal ini memperlihatkan betapa tajamnya polarisasi politik di antara negara-negara anggota. Di luar forum, berbagai organisasi HAM menggelar kampanye dan aksi protes menyoroti situasi Gaza, isu pangan global, lingkungan, hak pengungsi, serta tata kelola digital.
Iran hadir dengan kombinasi sikap kritis sekaligus ajakan kerja sama. Dalam pidato pertamanya di forum ini, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan arah baru kebijakan luar negeri pemerintahannya. Ia menegaskan komitmen pada prinsip Piagam PBB, pentingnya kerja sama global demi perdamaian, pembangunan berkelanjutan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Menurutnya, krisis global seperti perang, kemiskinan, perubahan iklim, dan sanksi tidak bisa diatasi dengan standar ganda atau pendekatan politik sempit.
Pezeshkian mengkritik keras sanksi sepihak, menyebutnya sebagai hambatan serius bagi pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan hak dasar masyarakat di negara-negara yang menjadi target. Ia juga menyinggung krisis Gaza, menyebut serangan Israel sebagai bentuk “terorisme negara yang membabi buta”, serta menyerukan gencatan senjata segera, akses bantuan kemanusiaan, dan penghentian kehadiran militer asing di Asia Barat.
Ia menegaskan bahwa keamanan kawasan hanya dapat terwujud melalui kerja sama negara-negara regional, bukan lewat intervensi pihak luar. Dalam rangkaian kunjungan ke New York, dia juga mengadakan pertemuan dengan pemimpin Swiss, Pakistan, Bulgaria, Prancis, Lebanon, Norwegia, Finlandia, Turki, serta Sekretaris Jenderal PBB dan Menteri Luar Negeri Tiongkok. (*)
Sumber: IRNA.IR
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
