BERITAALTERNATIF.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia guna menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah kondisi ekonomi nasional yang dinamis.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa langkah ini menjadi prioritas agar roda pemerintahan dan pembangunan Kutim tidak terganggu oleh gejolak fiskal yang terjadi di tingkat nasional.
“Beberapa daerah juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, begitu juga kita di Kutai Timur. Mudah-mudahan tahun depan turbulensi ekonomi ini bisa sedikit mereda,” ujar Ardiansyah kepada awak media baru-baru ini.
Dia menyebutkan bahwa Pemkab Kutim telah menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menjalin komunikasi aktif dengan Sekretaris Daerah, bagian keuangan, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Koordinasi ini tidak hanya sebatas pelaporan rutin, tetapi juga pembahasan mendalam mengenai strategi fiskal dan perencanaan keuangan jangka menengah.
“Saya perintahkan Bapenda untuk terus berkoordinasi dengan Sekda, bagian keuangan, dan juga dengan Kemenkeu,” tambahnya.
Menurut Bupati, langkah tersebut penting agar setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat bisa segera direspons daerah tanpa menimbulkan kesenjangan pelaksanaan di lapangan.
Ia juga menyoroti peran Menteri Keuangan yang baru, yang menurutnya memiliki pandangan progresif dalam memahami kondisi fiskal daerah.
“Beliau luar biasa dalam melihat dan menelaah situasi kekinian. Kita optimis kebijakan fiskal nasional ke depan lebih berpihak kepada daerah,” ujarnya.
Ardiansyah menambahkan, pemerintah daerah akan terus mengawal kebijakan transfer ke daerah, terutama dalam hal Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), agar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Dengan komunikasi yang baik, kita berharap tidak ada keterlambatan atau pemotongan anggaran yang bisa mengganggu pelayanan publik,” tuturnya.
Ia pun meminta seluruh jajaran OPD untuk lebih cermat dalam pengelolaan anggaran, termasuk memastikan program prioritas tetap berjalan meskipun ada potensi penyesuaian fiskal.
“Prinsipnya, apa pun situasinya, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti,” tegasnya.
Dengan upaya sinergis antara pemerintah daerah dan pusat, Ardiansyah meyakini Kutim mampu menjaga stabilitas fiskal serta mempertahankan kinerja pembangunan yang berkelanjutan. (adv)
Penulis: Gaffar
Editor: Ufqil Mubin
