BERITAALTERNATIF.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) akan menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini di 20 kecamatan untuk mendekatkan layanan administrasi kepada masyarakat.
Melalui program ini, warga Kukar dapat mengurus sejumlah keperluan, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), tanpa harus datang ke Tenggarong.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan MPP Mini dikembangkan dengan mengoptimalkan fasilitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sudah tersedia.
Kata Aulia, pemerintah daerah meningkatkan fasilitas pendukung dan menyesuaikan aplikasi agar pelayanan dapat dilakukan langsung di kantor kecamatan.
“Alhamdulillah, laporan yang masuk kepada kami, 20 kecamatan sudah bisa melaksanakan itu, meskipun ada beberapa variasi layanan yang tidak sama di masing-masing kecamatan,” ungkapnya di Kantor Bupati Kukar, Rabu (28/10/2026).
Dia menjelaskan, perbedaan jenis layanan di setiap kecamatan berkaitan dengan kapasitas masing-masing wilayah dalam memproses administrasi.
Karena itu menurutnya, pengembangan MPP Mini tidak hanya mencakup pembaruan komputer dan jaringan, tetapi juga penyesuaian aplikasi serta kesiapan aparatur kecamatan.
Salah satu layanan yang dapat diakses masyarakat melalui MPP Mini ialah pengurusan NIB. Pemkab Kukar juga berupaya mendekatkan layanan paspor agar warga tidak perlu bolak-balik ke ibu kota kabupaten untuk menyelesaikan seluruh proses administrasi.
“Kemarin juga kita berupaya untuk pelayanan paspor, itu coba kita sederhanakan di kecamatan, sehingga orang datang ke Tenggarong tinggal pergi foto,” jelasnya.
Menurut Aulia, keberadaan MPP Mini menjadi bagian dari upaya mengurangi beban perjalanan masyarakat, terutama warga yang tinggal jauh dari Tenggarong. Dengan layanan yang tersedia di kecamatan, waktu dan biaya transportasi untuk mengurus administrasi dapat ditekan.
Dia bilang, program tersebut merupakan bagian dari 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik. Pemkab Kukar tidak membatasi pelaksanaannya hingga akhir 2026 karena pelayanan akan terus berjalan dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber daya manusia yang telah tersedia.
Aulia menyebut, pemerintah daerah tidak merekrut tenaga baru secara khusus untuk mengoperasikan MPP Mini. Pelayanan dijalankan oleh aparatur kecamatan yang sudah ada, didukung infrastruktur dan aplikasi yang telah disiapkan.
“Infrastruktur sudah siap, aplikasi sudah siap. SDM sudah siap pula, jadi tidak hanya sampai akhir tahun saja,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Devi Nila Sari
