BERITAALTERNATIF.COM – Jurnalis senior Indonesia, Dede Azwar, menyampaikan kritik keras terhadap langkah Indonesia yang disebut bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Menurut Dede, keterlibatan Indonesia harus dilihat dalam konteks geopolitik yang lebih luas, terutama relasi historis Indonesia, AS, dan isu Palestina.
Dia mengaitkan dinamika saat ini dengan perubahan arah politik luar negeri Indonesia pasca lengsernya Soekarno.
Ia menilai, pada masa Soekarno, posisi Indonesia tegas menolak hubungan diplomatik dengan Israel serta secara terbuka mendukung perjuangan rakyat Palestina.
“Di era Soekarno tidak ada istilah two-state solution. Sikapnya jelas anti-penjajahan dan anti-Zionisme,” ujarnya di kanal YouTube Bincang Berita Maula TV yang dikutip media ini pada Senin (23/2/2026).
Menurutnya, setelah perubahan rezim, arah politik luar negeri Indonesia mengalami pergeseran dan lebih mudah dipengaruhi dinamika global, khususnya kepentingan AS.
Dede mempertanyakan klaim bahwa Indonesia akan memainkan peran aktif dalam BoP.
Dia justru melihat posisi Indonesia lebih sebagai pelengkap dalam desain geopolitik yang telah dibangun oleh Amerika dan sekutunya.
“Kita merasa aktif dan proaktif, tapi sesungguhnya pasif. Seperti bidak dalam permainan catur,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa panggung internasional yang dimasuki Indonesia bukanlah ruang netral, melainkan arena yang sudah memiliki kepentingan tertentu.
Dede juga menyoroti perubahan sikap sejumlah elite politik dan ormas Islam yang sebelumnya kritis terhadap BoP namun kini dinilai lebih akomodatif terhadap kebijakan tersebut.
Dia mempertanyakan konsolidasi dukungan yang terlihat solid di tingkat elite, sementara ruang perdebatan publik dinilai menyempit.
“Kalau semua tiba-tiba kompak, publik berhak bertanya apa yang sedang terjadi,” ujarnya.
Dede mengingatkan potensi risiko politik di dalam negeri.
Dia menilai Indonesia memiliki struktur sosial yang sangat heterogen, berbeda dengan negara seperti Turki yang menurutnya lebih homogen secara etnis.
Ia juga menyinggung model kepemimpinan di Turki di bawah Recep Tayyip Erdoğan yang dinilainya tidak bisa serta-merta diadopsi dalam konteks Indonesia.
Menurutnya, kebijakan luar negeri yang sensitif terhadap isu Palestina berpotensi memicu polarisasi domestik jika tidak dihitung secara matang.
“Indonesia ini heterogen. Risiko konflik horizontal harus diperhitungkan secara serius,” katanya.
Dede menilai ada kecenderungan “overaktif” dalam diplomasi, tanpa mempertimbangkan kekuatan riil Indonesia di panggung global.
Dia menyebut sejak berakhirnya era Soekarno, peran internasional Indonesia tidak lagi dominan, sehingga perlu realistis dalam membaca posisi dan kapasitas nasional.
“Jangan sampai kita kagetan melihat panggung internasional, lalu mengambil keputusan besar tanpa kalkulasi matang,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Dede menyerukan pentingnya realisme politik dan kehati-hatian dalam menentukan arah kebijakan luar negeri, khususnya terkait Palestina.
Dia menegaskan bahwa kebijakan strategis semacam ini harus mempertimbangkan sejarah, kondisi sosial Indonesia yang majemuk, serta dampak jangka panjang terhadap stabilitas nasional. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
