BERITAALTERNATIF.COM – Dalam beberapa bulan terakhir, perkembangan politik di wilayah pendudukan kembali menyoroti isu aneksasi Tepi Barat sebagai agenda utama politik Israel. Baru-baru ini, Knesset (parlemen Israel) secara tipis menyetujui rancangan undang-undang dalam pemungutan suara awal yang bertujuan untuk menerapkan kedaulatan Israel atas Tepi Barat. Namun, langkah ini segera memicu kecaman internasional. Bahkan Presiden AS Donald Trump, dalam wawancaranya dengan majalah Time, memperingatkan Tel Aviv agar tidak terburu-buru melaksanakan aneksasi, karena tindakan itu bisa membahayakan dukungan penuh Washington terhadap Israel. Ia juga menyebut keputusan tersebut sebagai tindakan yang “bodoh.”
Gelombang kecaman regional dan global pun menyusul. Negara-negara Arab dan Islam—termasuk Qatar, Arab Saudi, Yordania, Mesir, Turki, Indonesia, dan Pakistan—mengeluarkan pernyataan bersama yang menyebut langkah Knesset itu sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan ancaman bagi stabilitas kawasan. Merespons tekanan internasional dan kekhawatiran akan reaksi Amerika Serikat, media Israel melaporkan bahwa atas perintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, pengajuan rencana eksekutif terkait aneksasi ditangguhkan hingga waktu yang belum ditentukan. Namun, apa tujuan sebenarnya di balik rencana ini?
Tujuan Strategis Israel di Balik Rencana Aneksasi
- Mengokohkan Kendali Wilayah dan Keamanan
Secara geopolitik, Tepi Barat merupakan wilayah penting dengan dataran tinggi yang mengawasi kota-kota besar dan jalur komunikasi vital di wilayah pendudukan. Para pemimpin Israel, khususnya dari kelompok sayap kanan ekstrem, berpendapat bahwa mundur dari kawasan ini akan membuat Israel kehilangan “kedalaman pertahanan.” Karena itu, aneksasi wilayah ini dibenarkan atas nama “keamanan Israel,” padahal tujuan sebenarnya adalah memperluas batas negara secara permanen.
- Menjaga Dominasi Demografis dan Rasial
Israel berusaha menganeksasi wilayah-wilayah di Tepi Barat yang berpenduduk Palestina relatif sedikit. Kawasan C, yang mencakup sekitar 60 persen Tepi Barat, menjadi prioritas utama karena di sana terdapat sumber daya alam dan lahan subur yang luas. Dengan cara ini, Israel dapat menguasai sumber daya tanpa harus menyerap jutaan warga Palestina yang dapat mengubah keseimbangan demografi.
- Memperkuat Narasi Religius dan Ideologis
Faksi Zionis radikal seperti Partai Zionisme Religius yang dipimpin Bezalel Smotrich menafsirkan sejarah Yahudi melalui lensa Talmud, memandang Tepi Barat sebagai bagian dari “Tanah Suci Yudea dan Samaria.” Bagi mereka, aneksasi bukan sekadar langkah politik, melainkan wujud dari “janji ilahi.” Pendekatan ideologis ini sama sekali menolak kompromi.
Aspek Hukum dan Pelanggaran terhadap Hukum Internasional
Menurut hukum internasional, aneksasi wilayah yang diduduki dilarang keras. Pasal 2 Piagam PBB serta Resolusi Dewan Keamanan 242 dan 338 dengan jelas menyatakan bahwa “tidak ada wilayah yang boleh diperoleh melalui perang.” Dalam opini hukumnya pada Juli 2024, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa dengan memindahkan kewenangan sipil ke lembaga-lembaga pemerintahannya di Tepi Barat, Israel secara efektif telah memasuki tahap aneksasi ilegal. Mahkamah menuntut Israel menghentikan ekspansi permukiman dan menghormati hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
Namun, Tel Aviv mengabaikan keputusan tersebut. Tahun 2024 menjadi rekor baru bagi perluasan permukiman, dengan disetujuinya 27.589 unit rumah baru di wilayah pendudukan. Langkah ini menciptakan aneksasi de facto—kenyataan di lapangan tanpa deklarasi resmi.
Aspek Ekonomi dan Struktural dari Aneksasi
Kawasan C, yang menjadi prioritas aneksasi, menyimpan sebagian besar sumber daya alam dan tanah subur milik Palestina. Dengan memindahkan pengelolaan wilayah ini dari otoritas militer ke Kementerian Keuangan di bawah kendali Smotrich, Israel secara resmi memulai proses “institusionalisasi pendudukan.” Artinya, struktur militer digantikan dengan sistem sipil Israel, menjadikan pendudukan sebagai sistem permanen.
Tujuan ekonomi lainnya adalah mengintegrasikan jaringan permukiman secara penuh ke dalam ekonomi domestik Israel. Proyek pembangunan jalan khusus, kawasan industri, serta jaringan listrik dan air yang terhubung langsung ke Tel Aviv merupakan bagian dari strategi ini. Hasil akhirnya adalah lahirnya sistem ekonomi yang bersifat apartheid—memisahkan warga Palestina dari sumber daya dan infrastruktur vital mereka sendiri.
Dampak Kemanusiaan dan Sosial bagi Warga Palestina
Dampak sosial dari proses ini sangat besar dan mengerikan:
Kekerasan pemukim meningkat tajam, dengan lebih dari 2.200 serangan tercatat pada tahun 2024.
Lebih dari 1.700 bangunan Palestina dihancurkan pada tahun yang sama.
Ribuan warga dipaksa meninggalkan tanah mereka dan hidup di kantong-kantong terisolasi.
Hak-hak sipil mereka secara bertahap dicabut—warga Palestina di bawah kontrol Israel hidup tanpa kewarganegaraan dan tanpa kesetaraan hukum.
Menurut para ahli internasional, situasi ini menciptakan bentuk “apartheid modern,” di mana dua sistem hukum yang terpisah diterapkan pada dua kelompok penduduk di satu wilayah yang sama.
Reaksi Internasional dan Regional
Meskipun banyak negara mengutuk langkah aneksasi Israel, sebagian besar tanggapan dunia bersifat simbolis. Uni Eropa hanya menyebut kemungkinan penangguhan kerja sama ekonomi dengan Israel tanpa tindakan konkret. Di dunia Arab, pernyataan bersama negara-negara Islam dinilai penting secara politik, tetapi tidak memiliki kekuatan pelaksanaan. Pada kenyataannya, diamnya kekuatan besar dunia memberi Israel izin tak langsung untuk melanjutkan aneksasi secara bertahap.
Penundaan Taktis Netanyahu: Mundur Sementara atau Strategi Baru?
Pengumuman Netanyahu mengenai penundaan sementara rencana aneksasi bukanlah tanda bahwa ia mundur dari proyek ini, melainkan bentuk penyesuaian strategi. Menghadapi tekanan AS dan ancaman sanksi Eropa, ia memilih menunda deklarasi resmi sambil tetap melanjutkan langkah-langkah nyata di lapangan—mulai dari memperluas permukiman hingga restrukturisasi administratif.
Sebagaimana dijelaskan oleh International Crisis Group, ini adalah “aneksasi tanpa nama”—menciptakan fakta-fakta permanen di lapangan tanpa pengumuman resmi.
Kesimpulan
Aneksasi Tepi Barat bukanlah kebijakan sementara, melainkan bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk mengukuhkan proyek “Israel Raya.” Meskipun tekanan internasional sempat memaksa Netanyahu untuk menunda, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses aneksasi bertahap terus berjalan.
Selama tidak ada tindakan nyata dari komunitas internasional—seperti embargo senjata atau penghentian kerja sama ekonomi—bahaya transformasi pendudukan sementara menjadi rezim apartheid permanen akan semakin nyata. Tanpa langkah konkret, peta politik Palestina bisa berubah secara tak terbalikkan. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
