BERITAALTERNATIF.COM – Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel Mike Huckabee mengatakan kepada Radio Militer Israel pada Senin (18/8/2025) lalu bahwa pembangunan besar-besaran di Tepi Barat yang diduduki bukanlah pelanggaran hukum internasional, dan AS tidak akan menentangnya.
Komentar Huckabee merujuk pada wilayah Palestina yang diduduki secara keseluruhan, namun ia juga menyinggung secara khusus rencana pembangunan permukiman di kawasan E1, Yerusalem Timur.
Dia menegaskan bahwa keputusan mengenai pembangunan di E1 sepenuhnya berada di tangan pemerintah Israel.
Menurutnya, AS tidak akan menilai baik atau buruknya, melainkan hanya menyatakan bahwa secara umum hal itu bukan pelanggaran hukum internasional.
Huckabee juga menambahkan bahwa masyarakat harus mengakui hak orang Israel untuk tinggal di Israel.
Pernyataan itu menuai kritik keras dari Direktur Human Rights Watch untuk Israel dan Palestina, Omar Shakir.
Shakir menegaskan bahwa ekspansi permukiman adalah pelanggaran hukum internasional sekaligus kejahatan perang.
Menurut dia, pemindahan penduduk sipil pendudukan ke wilayah yang diduduki secara militer melanggar Konvensi Jenewa Keempat dan termasuk kejahatan perang menurut Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.
Ia menambahkan bahwa meski AS adalah penandatangan Konvensi Jenewa, aturan tersebut berstatus hukum kebiasaan internasional sehingga berlaku secara universal.
Pada tahun 2020, Uni Eropa dan 15 negara Eropa mengecam rencana pembangunan di E1 melalui surat protes. Dalam surat itu ditegaskan bahwa permukiman ilegal menurut hukum humaniter internasional dan pembangunan lebih lanjut di wilayah strategis ini akan menghancurkan prospek terbentuknya negara Palestina yang berdaulat serta merusak kemungkinan tercapainya solusi dua negara.
Dalam wawancara tersebut, Huckabee tetap pada sikapnya bahwa AS tidak akan ikut campur dalam urusan Israel.
Dia menegaskan, AS tidak akan mendikte atau mengatur bagaimana Israel menjalankan negaranya. Menurutnya, aneh jika ada pihak yang boleh tinggal di wilayah tersebut sementara orang Israel dilarang.
Pernyataan Huckabee datang setelah Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengumumkan rencana untuk menghidupkan kembali proyek permukiman E1 yang mencakup ribuan unit perumahan baru di sebelah timur Yerusalem.
Rencana ini akan menyatukan Yerusalem dengan permukiman ilegal Ma’ale Adumim dan memutus Tepi Barat menjadi dua, sehingga mengisolasi komunitas Palestina.
Smotrich memuji rencana tersebut sebagai langkah yang mengubur ide negara Palestina. Ia menyebut pembangunan itu sebagai bentuk zionisme sejati, yaitu membangun, menetap, dan memperkuat kedaulatan Israel di tanah yang mereka klaim sebagai milik mereka.
Gagasan pembangunan permukiman E1 sebenarnya sudah muncul beberapa dekade lalu, namun terkubur akibat kecaman internasional dari negara-negara dan organisasi hak asasi manusia. Pemerintah Israel kini diperkirakan akan menyetujui rencana pembangunan E1 minggu ini.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan agar Israel tidak memulai pembangunan tersebut. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric mengatakan bahwa ekspansi permukiman ilegal di E1 akan mengakhiri prospek solusi dua negara.
Menurutnya, permukiman bertentangan dengan hukum internasional dan semakin memperdalam pendudukan.
Jaringan berita Quds menyebut proposal ini sebagai vonis mati bagi terbentuknya negara Palestina. (*)
Sumber: Fars News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
