BERITAALTERNATIF.COM – Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Akbar Haka Saputra menegaskan bahwa kasus pencabulan yang menimpa santri di salah satu pondok pesantren (ponpes) di Kecamatan Tenggarong Seberang tidak boleh dipandang sekadar persoalan lembaga atau individu tertentu.
Akbar menilai bahwa kasus ini adalah masalah kemanusiaan yang harus ditangani secara serius.
Sebelumnya, dia bersama Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC-PPA) Kaltim, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, Ketua Komisi IV Andi Faisal, dan anggota DPRD lainnya sempat bertemu dengan tujuh korban.
“Kami menjenguk korban dan langsung berdiskusi, menyaksikan betapa tertekannya wajah mereka. Itu membuat kami meminta diadakannya RDP. Tahap pertama kemarin penuh haru. Saya sendiri gemetaran karena melihatnya dari sudut pandang sebagai orang tua,” ucapnya saat RDP bersama pihak terkait, Selasa (26/8/2025).
Ia mengaku sangat terpukul dengan kejadian tersebut. Terlebih, karena Akbar memiliki anak yang sedang berkuliah di luar Pulau Kalimantan.
Dia membayangkan bagaimana kehancuran perasaan orang tua yang menitipkan anaknya untuk menimba ilmu agama, tetapi justru harus menerima kenyataan anaknya pulang membawa luka batin yang mendalam.
“Luka batin ini tidak terlihat, tapi bisa kumat puluhan tahun ke depan. Kalau tidak ada pendampingan, korban hari ini bisa saja menjadi pelaku di masa depan, menularkan penyimpangan seksual kepada orang lain,” katanya.
Ia menegaskan, DPRD Kukar tidak sedang mencari pihak yang bersalah atau benar, melainkan menyerahkan proses kepada aparat penegak hukum.
Akbar mengatakan bahwa seluruh pihak yang hadir dalam forum tersebut bukan semata sebagai anggota legislatif dan lembaga tertentu, melainkan sebagai orang tua yang peduli terhadap masa depan generasi muda.
“Kalaupun saya bukan anggota DPRD, bahkan hanya jadi vokalis band metal, saya tetap akan bicara soal ini. Karena ini masalah kemanusiaan yang harus kita luruskan,” tegasnya. (adv)
Penulis: M. As’ari
Editor: Ufqil Mubin
