BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat dan praktisi hukum dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), La Ode Ali Imran, menilai peningkatan penanganan perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan dana hibah Pilkada Kukar tahun 2025 dari tahap penyelidikan ke penyidikan menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar telah menemukan dasar untuk menduga adanya peristiwa pidana. Menurut La Ode, perubahan status dari penyelidikan […]
BERITAALTERNATIF.COM – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar) kini memasuki tahap penyidikan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar sebelumnya membenarkan telah melakukan gelar perkara dan meningkatkan penanganan kasus tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Perubahan tahapan tersebut menjadi perhatian akademisi […]
BERITAALTERNATIF.COM – Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sekaligus Sekretaris Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI), Ulil Amri, mendorong agar kasus dugaan tindak pidana korupsi hibah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar) di KPU Kukar diselesaikan melalui mekanisme pengembalian dana apabila persoalan yang ditemukan berkaitan dengan administrasi. Pandangan tersebut disampaikan Ulil saat dimintai tanggapan mengenai […]
BERITAALTERNATIF.COM – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar) kini memasuki tahap penyidikan. Dosen hukum dari Universitas Mulawarman sekaligus Sekretaris Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI), Ulil Amri, mengatakan proses penyidikan pada prinsipnya harus dilakukan secara segera dan tidak dibiarkan tanpa kepastian. Ulil […]
BERITAALTERNATIF.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara (Kukar) membenarkan peningkatan tahapan dari penyelidikan ke penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kukar Tahun 2025. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kukar, Wicaksono, mengatakan gelar perkara telah dilakukan. Saat ini, proses tersebut masih menunggu penerbitan surat perintah penyidikan. “Memang sudah dilakukan gelar perkara dan […]
BERITAALTERNATIF.COM — Kementerian Hukum menegaskan bahwa pengaturan restorative justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru tidak dimaksudkan sebagai mekanisme penghentian perkara secara bebas tanpa kontrol hukum. Pemerintah memastikan restorative justice justru diatur dengan syarat yang lebih ketat, mekanisme yang jelas, serta pengawasan berlapis melalui keterlibatan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Penegasan tersebut disampaikan […]