BERITAALTERNATIF.COM – Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Sri Muryani menegaskan agar pondok pesantren (ponpes) tempat kasus dugaan pencabulan santri di Tenggarong Seberang menunjukkan sikap bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi.
Sri menulai bahwa kasus ini tidak boleh dianggap sepele. Terlebih, kasus serupa pernah terjadi beberapa tahun lalu, tetapi tidak ditangani dengan serius.
Dia menyesalkan kasus pertama yang terjadi pada tahun 2021 disembunyikan, yang dalihnya untuk menyelamatkan nama baik pesantren tersebut.
“Padahal, nama baik itu seharusnya dijaga dengan kebersihan dari kejahatan, bukan melindungi pelaku,” tegasnya saat RDP bersama pihak ponpes.
Menurutnya, jika benar ada hubungan kekeluargaan antara pihak ponpes dengan pelaku, maka wajar kasus sebelumnya terkesan ditutup-tutupi.
Ia menyebut tindakan itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah para orang tua yang menitipkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu.
Selain itu, Sri mendesak pihak ponpes bertanggung jawab penuh terhadap pemulihan psikologis korban.
Dia menegaskan bahwa luka batin yang dialami anak-anak tersebut membutuhkan waktu lama untuk dipulihkan.
“Saya minta dari pihak ponpes, langkah apa yang akan dijalankan? Bagaimana menghilangkan luka batin dan trauma anak-anak? Ini bukan perkara sebentar, penyembuhannya sangat lama,” ujarnya.
Selain itu, ia menolak alasan pihak ponpes yang menyebut peristiwa ini sebagai bentuk kecolongan. Kelalaian serius serta egoisme lembaga akhirnya membuka ruang bagi kejadian serupa terulang kembali.
Sri menegaskan, jika ponpes tersebut tetap ingin bertahan, maka harus ada jaminan kuat bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi.
“Kalau ponpes tidak ditutup, apa jaminannya tidak ada korban berikutnya? Kita harus menegakkan keadilan seadil-adilnya. Kalau gagal, maka sejarah akan mencatat ini sebagai pembiaran,” pungkasnya. (adv)
Penulis: M. As’ari
Editor: Ufqil Mubin
