BERITAALTERNATIF.COM – Anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Mohammad Jamhari menyoroti persoalan yang dialami pedagang Pasar Tangga Arung, khususnya terkait tunggakan retribusi dan dugaan pungutan liar.
Jamhari menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penarikan retribusi karena banyak pedagang masih dalam masa pemulihan pasca pandemi dan transisi pasar.
Kata dia, Pemkab Kukar perlu memperhatikan kondisi tersebut. Banyak pedagang merasa keberatan untuk membayar karena kondisi mereka yang sedang berada dalam kesulitan disebabkan Covid-19 hingga proses perpindahan pasar yang tidak mudah.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak bisa disamakan dengan situasi pasar yang stabil.
“Kalau ini pasarnya bagus, fasilitas lengkap, dan tidak ada transisi, lalu pedagang tidak mau bayar, itu lain cerita. Tapi ini ada masa sulit yang harus kita tengok ke belakang,” ujarnya saat diwawancarai awak media usai bertemu dengan perwakilan pedagang Pasar Tangga Arung, Jumat (1/8/2025).
Menurut dia, dinas terkait perlu untuk hadir menjelaskan situasi saat ini kepada para pedagang, termasuk kemungkinan menerapkan kebijakan khusus seperti pemutihan tunggakan.
“Kalau kendaraan bermotor saja ada program pemutihan, siapa tahu untuk pasar juga bisa dibuat kebijakan serupa,” tuturnya.
Selain soal retribusi, Jamhari juga menyayangkan adanya isu dugaan pungutan liar kepada para pedagang Pasar Tangga Arung.
Oleh karena itu, ia akan meminta pedagang memberikan informasi yang jelas serta bisa dipertanggungjawabkan saat agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan dijadwalkan oleh DPRD Kukar.
Apabila terjadi pungutan liar, Jamhari meminta para pedagang melaporkan pelakunya serta waktu dan tempatnya. “Karena kita negara hukum, semua bisa diproses,” tegasnya.
Dia mengatakan bahwa anggota dewan masih menunggu keputusan pimpinan DPRD mengenai agenda RDP antara para pedagang Pasar Tangga Arung serta dinas-dinas terkait.
Ia belum bisa memastikan waktunya. “Tapi kami siap, tinggal menunggu slot waktu yang tersedia,” ucapnya.
Jamhari berharap semua pihak bisa hadir dalam RDP tersebut, termasuk pemerintah daerah dan para pedagang supaya dapat duduk bersama untuk mencari solusi yang adil. (adv)
Penulis: M. As’ari
Editor: Ufqil Mubin
