Catatan: Dr. Aji Sofyan Effendi (ASE)*
Sahabat ASE, malam ini kita harus jujur pada diri kita sendiri tentang rumah kita, Kalimantan Timur, bagaimana sih, sebenarnya hati, perasaan dan pemahaman kita atas rumah besar Kaltim ini.
Selama puluhan tahun kita hidup sebagai orang kaya dari warisan. Kita keruk tanah, kita jual. Batu bara kita gali, minyak kita sedot, kayu kita tebang. Dan dari situlah kita merasa sejahtera.
Data BPS terbaru Maret 2026 yang baru saja dirilis mencatat, Produk Domestik Regional Bruto Kaltim pada tahun 2025 mencapai Rp 889 triliun, dengan pertumbuhan 4,53 persen. Angka yang terlihat masih tumbuh, masih tangguh di tengah permintaan batu bara dunia yang sedang turun. Tapi kalau kita bedah jeroannya, ada kegelisahan besar di sana.
Bagaimana tidak gelisah, jika struktur ekonomi kita masih ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang 34,18 persen dari PDRB. Industri pengolahan yang kita banggakan baru menyumbang 20 persen, konstruksi 11,58 persen, pertanian kehutanan dan perikanan 9,58 persen, dan perdagangan 7,62 persen. Artinya, lebih dari sepertiga napas ekonomi kita masih tergantung pada satu selang: tambang.
Padahal selang itu sudah mulai mengecil. Pada Triwulan III 2025 kemarin, BPS mencatat ekonomi Kaltim tumbuh melambat menjadi 4,26 persen year on year, karena sektor pertambangan justru terkontraksi minus 0,22 persen. Produksi batu bara kita selama 2023 sampai 2025 memang luar biasa, mencapai 1,07 miliar ton.
Tapi itu adalah produksi yang kita jual mentah, tanpa nilai tambah yang tinggal di sini. Ini yang disebut Wakil Gubernur Seno Aji beberapa hari lalu di Gedung Olah Bebaya sebagai Resource Rent yang harus kita ubah menjadi Regional Wealth. Kekayaan sumber daya tidak boleh hanya menjadi rente, ia harus menjadi kekayaan daerah yang menetap.
Inilah ironi yang harus kita bawa ke Konsultasi Publik besok. Sektor tambang yang menyumbang 34 persen PDRB itu ternyata hanya menyerap 8,59 persen tenaga kerja kita. Sementara sektor pertanian yang kontribusinya hanya 9,58 persen justru menyerap 17,92 persen tenaga kerja, dan perdagangan yang menyumbang 7,62 persen menyerap 19,05 persen tenaga kerja.
Artinya, yang menghidupi perut orang banyak bukanlah tambang, tapi sawah, kebun, warung, dan pasar. Namun yang mendapat karpet merah kebijakan selama ini adalah tambang. Ketimpangan inilah yang membuat transformasi ekonomi Kaltim bukan lagi wacana akademik, melainkan soal keadilan.
Lalu datanglah Ibu Kota Nusantara di halaman rumah kita. Banyak yang bertepuk tangan, banyak yang takut. Data Bank Indonesia November 2025 mengingatkan, pertumbuhan ekonomi Kaltim ke depan diprakirakan melambat di kisaran 4,30 sampai 5,10 persen karena termoderasinya proyek IKN pasca percepatan fase I di akhir 2024. Konstruksi yang dulu tumbuh pesat, kini terkontraksi minus 1,40 persen.
Artinya IKN tidak boleh kita lihat sebagai proyek bangunan semata. Kalau hanya bangunan, ia akan selesai dan meninggalkan kita. IKN harus kita lihat sebagai katalis transformasi.
Transformasi itu harus berarti kita berhenti menjual bahan mentah. Selama ini kita bangga Kaltim menyumbang 33,65 persen dari total ekspor nasional, tapi 89 persen dari ekspor tambang itu adalah batu bara mentah, atau setara 70 persen dari total ekspor provinsi. Kita kaya di statistik ekspor, tapi miskin di nilai tambah.
Padahal sinyal perubahan sudah ada. Di tengah kontraksi tambang, industri pengolahan justru melesat tumbuh 13,96 persen pada triwulan III 2025, tertinggi di antara semua sektor. Industri refinery migas, CPO, dan pupuk di Bontang menjadi penyelamat.
Ini adalah bukti empiris bahwa ketika kita olah, kita tumbuh. Ketika kita hanya keruk, kita rapuh.
Maka rencana transformasi ekonomi Kaltim yang akan dibahas besok, seharusnya *tidak lagi berbicara tentang diversifikasi di atas kertas. Ia harus berbicara tentang keberanian untuk melakukan tiga perpindahan besar.
Perpindahan pertama adalah dari ekonomi keruk menjadi ekonomi olahan. Kita harus memaksa hilirisasi yang nyata di KEK Maloy, di Kariangau, di Bontang. Batu bara kalori rendah 3.400 kcal yang selama ini tidak laku, harus kita ubah menjadi metanol 2 juta ton per tahun seperti proyek di Bengalon Kutai Timur yang baru diresmikan Agustus 2026 kemarin, yang bisa menghemat devisa Rp 7,1 triliun per tahun. CPO harus menjadi biodiesel, gas harus menjadi petrokimia. Dari jual tanah menjadi jual karya.
Perpindahan kedua adalah dari menjadi penonton IKN menjadi pemain IKN Jangan sampai pangan untuk ASN IKN didatangkan dari luar, tenaga kerja terampil didatangkan dari luar, sementara kita hanya menjadi penonton di warung kopi.
Samarinda harus kita desain menjadi hub pangan dan logistik, Balikpapan menjadi hub jasa dan keuangan, Bontang menjadi hub energi hijau.
Transformasi ini butuh kurikulum Politeknik yang diubah total untuk kebutuhan IKN, bukan kurikulum lama yang mencetak pengangguran baru.
Dan perpindahan ketiga, yang paling mendasar, adalah perpindahan dari ekonomi yang menghabiskan warisan menjadi ekonomi yang mewariskan kehidupan. Kita tidak bisa terus bicara ekonomi hijau sementara 70 persen PAD kabupaten masih dari bagi hasil batu bara.
Transformasi fiskal harus adil. Dana karbon, perdagangan karbon, dan insentif desa penjaga hutan harus menjadi sumber pendapatan baru yang nyata, bukan sekadar jargon seminar dan FGD.
Wal, pada akhirnya transformasi ekonomi Kaltim itu sama seperti membangun rumah besar. Tidak mungkin kita langsung memasang atap yang megah bernama IKN, jika anak tangganya yang bernama data valid, SDM unggul serta teknologi SDA yang berkelanjutan Tidak kokoh.
Dua tahun pertama 2025-2026 Pemerintah an Propinsi Kaltim ini adalah anak tangga itu. Jika anak tangga ini kokoh, nyaman dilalui, dan aman untuk melangkahkan kaki, maka visi Kaltim sebagai pusat ekonomi baru Indonesia yang berkelanjutan sampai 2029 bahkan 2045 akan tercapai.
Konsultasi Publik yang didiskusikan besok pagi jangan hanya dipanen dalam bentuk PDRB Rp 889 triliun di atas kertas, tapi harus dipanen dalam bentuk kesejahteraan yang dirasakan, kota yang nyaman dihuni, dan anak muda Kaltim yang tidak perlu lagi merantau untuk menjadi tuan di negerinya sendiri.
Itulah transformasi yang sebenarnya.(*Pengamat Ekonomi Kaltim)
