BERITAALTERNATIF.COM – Prancis hari-hari ini berada dalam krisis yang berlapis dan mendalam. Negara Eropa ini dalam dua tahun terakhir telah mengalami pergantian lima perdana menteri. Sébastien Lecornu, sebagai perdana menteri terakhir, kurang dari sebulan setelah pengangkatannya dan di tengah negosiasi yang gagal untuk membentuk pemerintahan yang stabil, pada hari Senin (6/10/2025) mengundurkan diri dan memperdalam kebuntuan kelembagaan.
Sebelum Lecornu, Élisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier, dan François Bayrou satu per satu menghadapi tembok parlemen yang tergantung, garis merah partai-partai politik, serta biaya politik dari kebijakan penghematan, lalu mundur.
Pergantian cepat di puncak kekuasaan eksekutif ini bertepatan dengan tenggat waktu anggaran 2026 dan tekanan pasar keuangan, mengirimkan pesan yang jelas tentang melemahnya kapasitas pemerintahan dan terbatasnya ruang gerak kepresidenan.
Menurut para ahli, parlemen yang terpolarisasi, garis merah saling bertentangan antarpartai, dan biaya politik kebijakan penghematan telah melemahkan kemampuan untuk mencapai kesepakatan.
Alat luar biasa dalam konstitusi pun sudah tidak mampu membuka simpul krisis ini. Kelanjutan situasi ini meningkatkan risiko kelumpuhan politik anggaran, menambah biaya pinjaman, memperdalam ketidakpercayaan sosial, dan mengurangi bobot Prancis dalam dinamika Uni Eropa.
Mesin kelembagaan Republik Kelima tidak dirancang untuk parlemen tergantung, melainkan untuk mayoritas yang jelas. Ketidaksesuaian antara rancangan sistem dan realitas politik saat ini telah membuat roda pemerintahan macet.
Pemilu terakhir membagi Majelis Nasional menjadi tiga blok yang hampir seimbang—tengah yang dekat dengan Élysée, kiri koalisi, dan kanan ekstrem—dan penggunaan berulang Pasal 49 (3) Konstitusi (yang memungkinkan pengesahan undang-undang tanpa pemungutan suara kecuali pemerintahan dijatuhkan) telah mengikis kepercayaan publik dan menjadikan pergantian perdana menteri yang terus-menerus sebagai gejala struktural.
Runtuhnya bobot partai-partai tradisional dan personalisasi kompetisi politik telah mengosongkan kapasitas mediasi politik. Partai Republikan dan Sosialis tidak lagi memainkan peran sebagai “jembatan” antarblok. Setiap konsesi taktis dianggap sebagai kemunduran strategis, dan setiap pembahasan anggaran berubah menjadi arena ujian identitas, menghilangkan kemungkinan membentuk koalisi yang stabil.
Kombinasi defisit dan utang tinggi, aturan fiskal Eropa, sensitivitas pasar, dan parlemen tiga blok telah mempersempit ruang manuver politik. Utang publik telah melampaui 3,35 triliun euro dan sekitar 113 persen dari PDB, dengan perkiraan akan mencapai 125 persen pada tahun 2030, menempatkan Prancis di posisi ketiga tertinggi di Uni Eropa setelah Yunani dan Italia.
Defisit anggaran berkisar antara 5,4 hingga 5,8 persen, sementara batas fiskal Eropa ditetapkan 3 persen, dan kondisi politik tidak memungkinkan pelaksanaan penghematan yang efektif. Hasilnya adalah meningkatnya biaya pinjaman.
Di sisi lain, akar ketimpangan sosial dan erosi kesejahteraan telah memicu krisis politik di Prancis. Sejak 2023, kenaikan usia pensiun dan pengurangan subsidi telah memunculkan gelombang protes dan pemogokan berturut-turut, memperdalam kesenjangan antara “kota besar dan pinggiran” serta “pusat dan daerah”, meningkatkan biaya sosial dari setiap reformasi struktural, dan menurunkan daya tahan masyarakat terhadap kebijakan keras.
Kapasitas eksekutif pemerintah Prancis telah terkikis di bawah tekanan banyak krisis. Jaringan kesehatan, pendidikan, dan energi menghadapi kekurangan sumber daya dan tuntutan yang menumpuk, sementara pemerintah cenderung beralih pada teknokrasi jangka pendek untuk melewati musim anggaran. Namun, kebuntuan parlemen setiap kali menelan inisiatif baru, menjadikan perdana menteri sebagai “peredam kejut” krisis dan melelahkannya.
Sementara itu, lingkungan global yang bergejolak telah memperparah keterbatasan internal Prancis. Guncangan energi, dampak perang Ukraina, kembalinya disiplin fiskal di Eropa, persaingan industri dengan AS dan Tiongkok, serta tekanan isu migrasi telah meningkatkan biaya pengambilan keputusan dan memperkuat kekuatan protes dari kanan dan kiri. Akibatnya, pergantian tokoh tanpa solusi atas masalah koalisi dan anggaran hanya menunda waktu krisis berikutnya.
Berlanjutnya kebuntuan membuat pemerintahan Macron terus terjebak dalam rutinitas harian dan mengikis kapasitas kebijakan publik. Setiap hari keterlambatan dalam penyusunan anggaran 2026 memperluas ruang keputusan sementara dan memperdalam jurang antara Élysée dan Majelis Nasional.
Dampak finansial dari penundaan ini sangat nyata dan berat. Defisit antara 5,4 persen hingga 5,8 persen dan utang sekitar 113 persen hingga 115 persen dari PDB menjaga tingkat pinjaman tetap tinggi dan melemahkan prospek pertumbuhan ekonomi.
Jika kondisi ini terus berlanjut, peta politik akan semakin menguntungkan ekstrem kanan. Partai Rassemblement National memanfaatkan kekosongan pengambilan keputusan untuk menggambarkan “ketidakmampuan kalangan moderat” dan menarik suara protes.
Marine Le Pen setelah pengunduran diri perdana menteri terbaru menyerukan pembubaran segera parlemen dan pemilihan dini, yang meningkatkan tekanan terhadap Élysée dan mempersempit ruang kompromi bagi kelompok moderat.
Di tingkat Eropa, kredibilitas aturan fiskal dan kapasitas kepemimpinan Paris juga akan terkena dampaknya. Semakin lama penundaan pengesahan anggaran yang sah, semakin terbatas peran Prancis dalam kebijakan industri, migrasi, dan pertahanan Eropa, sementara inisiatif berpindah ke Berlin dan negara-negara “blok utara”. Ketidakpastian yang berkepanjangan meningkatkan risiko penularan ke pasar euro dan menambah beban bagi Bank Sentral Eropa untuk menjaga stabilitas.
Secara internasional, meningkatnya ketidakstabilan di Prancis juga membawa dampak yang lebih luas. Andrew Cunningham, ekonom senior di Capital Economics London, mengingatkan bahwa krisis saat ini masih terbatas di dalam Prancis, tetapi jika ketidakstabilan meningkat, dapat menyebar ke ekonomi Eropa lainnya dan menaikkan risiko sistem euro.
Ia menekankan bahwa Prancis, sebagai ekonomi terbesar kedua di zona euro, memiliki hubungan finansial dan perdagangan yang dalam dengan negara-negara tetangga. Setiap guncangan di Paris dapat dengan cepat bergaung dan mengubah keseimbangan negosiasi Uni Eropa, terutama di tengah ketegangan dagang dengan Amerika Serikat.
Dengan demikian, dampak sosial dari krisis ini adalah meningkatnya ketidakpuasan publik dan menurunnya ketahanan masyarakat. Tekanan terhadap layanan publik dan ketimpangan wilayah memperkuat kemungkinan pemogokan dan protes, meningkatkan biaya politik setiap reformasi, dan mengurangi peluang untuk mencapai kesepakatan jangka panjang.
Situasi ke depan terbagi menjadi tiga jalur utama: pakta anggaran dan pemerintahan minimal, kabinet teknokrat dengan mandat terbatas, dan pembubaran parlemen untuk pemilihan dini. Ukuran keberhasilan di ketiga jalur itu adalah kemampuan untuk meloloskan anggaran 2026, menenangkan pasar, dan menjaga peran Prancis dalam kebijakan Eropa.
Dalam skenario pertama, Élysée mencapai kompromi anggaran dengan moderat kanan dan kiri, membentuk kabinet kecil dengan program penghematan bertahap. Jalur ini dapat menenangkan pasar dan membeli waktu, tetapi membuat pemerintah tergantung pada koalisi rapuh dan menjadikan setiap pemungutan suara sebagai potensi krisis.
Dalam skenario kedua, seorang perdana menteri teknokrat dipilih melalui kesepakatan beberapa blok untuk meloloskan anggaran dan reformasi mendesak. Opsi ini memberi sinyal “fungsionalitas netral” kepada pasar dan memusatkan pelaksanaan kebijakan, namun hanya menghasilkan legitimasi politik terbatas serta berisiko menimbulkan reaksi sosial.
Dalam skenario ketiga, presiden mengambil langkah berani dengan membubarkan parlemen dan mengadakan pemilu dini. Langkah ini bisa menghasilkan mayoritas baru dan membuka kebuntuan, tetapi juga berisiko menaikkan posisi ekstrem kanan dan memperburuk ketidakpastian jangka pendek di pasar serta hubungan Eropa.
Jika tidak satu pun dari ketiga jalur itu berhasil, negara akan masuk dalam kondisi kelumpuhan administratif, di mana pemerintah sementara hanya mengelola urusan dengan anggaran sementara dan kebijakan jangka pendek. Kondisi ini mempertahankan biaya pinjaman tetap tinggi, mengikis investasi publik, dan melemahkan daya tawar Prancis di Uni Eropa.
Krisis saat ini di Prancis telah melampaui persoalan pergantian tokoh; ia bersumber dari kebuntuan kelembagaan, keterbatasan fiskal, dan polarisasi sosial, yang dalam jangka pendek akan membayangi anggaran 2026, biaya pinjaman, dan bobot internasional Paris.
Jika Élysée gagal membangun koalisi, bahkan yang minimal, untuk meloloskan anggaran dan menetapkan jalur penyesuaian multi-tahun, pasar akan bergerak ke arah kehati-hatian, kesenjangan dengan Majelis Nasional akan melebar, dan medan politik akan tetap condong pada ekstrem kanan.
Sebaliknya, bentuk apa pun dari “pakta anggaran” atau kabinet misi khusus dapat membeli waktu dan mengurangi risiko penularan terhadap euro, meskipun kerapuhan politik tetap akan bertahan. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
