BERITAALTERNATIF.COM – Pada 29 September 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan rencana perdamaian 20 poin untuk Gaza dalam konferensi pers di Gedung Putih. Dengan nada optimistis, Trump mengklaim bahwa rencana tersebut akan mengakhiri perang dan menjamin kebebasan bagi semua tawanan.
Beberapa hari kemudian, pada 3 Oktober, Hamas mengumumkan penerimaan sebagian rencana itu, dengan menuntut pembebasan tahanan Palestina sebagai imbalan bagi tawanan Israel, serta perubahan dalam sistem pemerintahan Gaza dan proses perlucutan senjata. Setelah serangkaian negosiasi dan upaya mediasi yang intensif, Hamas mengumumkan pada Kamis, 9 Oktober 2025, bahwa kesepakatan akhir telah dicapai. Pada Jumat, pasukan pendudukan Israel mulai menarik diri dari Jalur Gaza, sementara warga Palestina yang mengungsi mulai kembali ke rumah mereka.
Meski perkembangan ini dipandang sebagai langkah besar menuju perdamaian, banyak analis tetap memperingatkan bahwa Israel kemungkinan akan melanggar kesepakatan tersebut.
Dalam kaitan ini, kantor berita Mehr News mewawancarai Mustafa Kaya, Wakil Ketua Partai Islamis Turki Felicity Party (Saadet Partisi) sekaligus anggota parlemen Turki. Berikut isi lengkap wawancaranya:
Kaya menjelaskan bahwa perjanjian yang dicapai di Sharm el-Sheikh, Mesir, Kamis lalu, berdasarkan rencana Trump, mencakup tiga poin utama: penarikan pasukan Israel dari Gaza, pemberian izin masuk bantuan kemanusiaan, dan pertukaran tahanan. “Artinya, kita masih berada di tahap awal pelaksanaan rencana ini, dan perlucutan senjata Hamas belum terjadi,” katanya.
Menurutnya, hal ini bisa menjadi tantangan besar di tahap berikutnya, mengingat rekam jejak Israel dalam melanggar gencatan senjata sebelumnya. “Pertama-tama, harus dipahami bahwa Israel telah gagal mencapai tujuan militer dan politiknya. Negara itu kini hampir sepenuhnya terisolasi di mata dunia dan akhirnya terpaksa bernegosiasi karena tekanan kemanusiaan global,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Hamas telah menyatakan hanya akan menyerahkan senjatanya kepada negara Palestina yang berdaulat.
Israel, lanjutnya, yang tidak mengenal batas dalam tindakannya, sangat mungkin melanggar kesepakatan ini. Namun kali ini ada perbedaan, karena kesepakatan ini akan diawasi oleh kelompok pemantau khusus yang dibentuk untuk memastikan pelaksanaannya.
“Risiko tetap ada, dan waktu yang akan membuktikan bagaimana hasil akhirnya,” jelasnya.
Ketika rezim Zionis tengah bersiap melancarkan operasi untuk menduduki Gaza, mereka justru menerima rencana Trump secara mengejutkan. Banyak analis menilai bahwa serangan-serangan Israel baru-baru ini justru menjadi kegagalan strategis, karena rezim itu tidak mendapatkan keuntungan apa pun. Rezim yang sebelumnya bertekad memusnahkan Hamas kini justru menunggu kelompok itu untuk menandatangani perjanjian damai Trump.
Menanggapi hal ini, Kaya mengatakan, Israel sebenarnya sedang dalam kebuntuan. Ketika mereka berharap memperluas wilayahnya lewat Abraham Accords, yang terjadi justru sebaliknya—mereka makin terisolasi dan bahkan menyerang negara-negara tetangga. Pengadilan internasional kini telah menyebut Israel sebagai entitas genosida dan teroris.
Dia menambahkan bahwa beberapa negara telah menyatakan siap menangkap Netanyahu jika memasuki wilayah mereka. Trump sendiri telah berbicara tentang meningkatnya sentimen anti-Israel di kalangan Partai Republik Amerika.
“Karena itu, bisa jadi Israel hanya berusaha membeli waktu melalui kesepakatan ini, sementara pekerjaan sesungguhnya baru dimulai sekarang. Setiap langkah Israel harus diawasi secara ketat,” jelasnya.
Trump, kata Kaya, tampak ingin mendapatkan Nobel Perdamaian dengan mengakhiri perang Gaza dan meredakan ketegangan antara Azerbaijan dan Armenia. Namun, penghargaan itu tidak diraihnya.
Ditanya apakah Trump masih bisa melanjutkan proses perdamaian Gaza dan memastikan kedua pihak tetap berkomitmen, ia menjawab, Trump berperilaku seperti seorang CEO perusahaan—ia ingin menjalankan negaranya seperti bisnis.
“Ia mungkin menyadari kerugian finansial akibat meningkatnya sentimen anti-Israel di Teluk Persia dan berbagai belahan dunia, sehingga ia mendorong lahirnya kesepakatan ini,” terangnya.
Kaya juga menilai bahwa Trump memperhitungkan dampak ekonomi dan geopolitik dari perang yang berkepanjangan. Konflik ini menguras sumber daya AS dan melemahkan posisinya dalam persaingan global melawan Tiongkok dan Rusia.
“Pada akhirnya, ia tetap akan berpihak pada Israel, tapi untuk saat ini ia memainkan peran seolah ingin mendorong perdamaian,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa aliansi AS-Israel bukan sekadar kemitraan regional, tetapi bersifat global dan sangat memengaruhi arah kebijakan luar negeri maupun dalam negeri Amerika.
Menanggapi pertanyaan terakhir mengenai operasi Badai Al-Aqsa dan meningkatnya dukungan dunia terhadap Palestina, Kaya mengatakan bahwa perjuangan rakyat Palestina kini tak lagi sekadar isu Arab atau Islam, melainkan telah menjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar di zaman modern.
“Genosida memiliki tiga dimensi—etnis, agama, dan politik. Jika tujuan suatu rezim adalah memusnahkan komunitas tertentu di ketiga dimensi itu, maka itu adalah genosida. Israel telah melakukannya di Gaza,” katanya.
Kaya menambahkan bahwa blokade dan kelaparan telah digunakan Israel sebagai senjata genosida. Inisiatif seperti Sumud Flotilla dan Freedom Flotilla telah membangkitkan kesadaran moral dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina.
“Partisipasi anggota parlemen kami dalam misi kemanusiaan tersebut adalah bentuk nyata penolakan terhadap blokade kejam Israel,” tutupnya. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
