BERITAALTERNATIF.COM – Tokoh gerakan dan simpul-simpul aktifis dari sejumlah daerah yang tergabung dalam Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi, mengadakan dikusi dengan tema “Gerakan Rakyat Bersama Presiden Prabowo Wujudkan Kedaulatan dan Kemandirian Energi” di Kota Bogor pada Senin (22/9/2025).
Ide dan gagasan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap presiden Prabowo dalam mensukseskan Asta Cita yang kedua yakni terkait swasembada dan kemandirian energi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi, Aam Abdul Salam mengatakan bahwa kebutuhan energi adalah bagian dari hajat hidup orang banyak yang harus terpenuhi sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33.
“Pemerintah harus memenuhi kebutuhan energi rakyat Indonesia tanpa terkecuali, karena energi sekarang sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi mayoritas rakyat Indonesia,” tegas Aam.
Menurut dia, penyedia kebutuhan dasar rakyat tersebut tidak boleh dipegang oleh segelintir orang atau corporate yang hanya menguntungkan segelintir orang.
“Pemerintah harus memegang kendali sepenuhnya dalam pemenuhan energi ini, salah satunya adalah Pertamina,” tambah Aam.
Aam menjelaskan, apabila Pertamina dipegang atau dikendalikan oleh pihak-pihak swasta, maka negara selamanya akan mengalami kerugian dan rakyatlah yang akan menerima dampaknya.
“Terbukti, bagaimana hari ini orang-orang yang mengelola energi sudah banyak yang diproses hukum akibat ulahnya yang mementingkan golongannya. Kalau ini dibiarkan, rakyat akan terkena dampak dan mengalami kesusahan. Nasionalisasi Pertamina menjadi harga mati,” kata Aam.
Sementara itu, Dosen Universitas Trisakti, Dr. Virna Sulfitri yang didaulat jadi pembicara, mengungkapkan bahwa kemandirian energi menjadi jawaban atas dilema yang dihadapi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia.
“Kemandirian bukan berarti menutup diri dari perdagangan internasional, melainkan mengurangi ketergantungan eksternal dan memaksimalkan sumber daya domestik. Indeks energi dapat mencerminkan tingkat kemandirian energi, khususnya dari sisi suplai, dengan mengukur sejauh mana kebutuhan dapat dipenuhi melalui pemanfaatan maksimal potensi sumber daya domestik,” papar Virna.
Virna mengatakan, pemerintah harus bersikap tegas kembali mengambil alih pengelolaan Pertamina, jangan sampai kondisinya seperti sekarang ini. Pertamina menjadi bahan bancakan bagi segelintir orang saja.
“Pengelolaan Pertamina harus segera di ambil alih oleh negara. Jangan sampai hanya menguntungkan beberapa orang saja. Ini amanat UUD 1945, negara harus memegang kendali atas hal di atas,” jelasnya.
Senada dengan Virna, dituturkan oleh Ketua Barikade ’98 Jawa Barat Budi Hermansyah, untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pengelolaan sektor migas, eksistensi Pertamina harus menjadi lembaga mandatori pemerintah.
“Ke depan, Pertamina yang mendapatkan tugas penuh dari negara mengurus tata kelola minyak dan gas dari hulu sampai ke hilir, harus benar-benar menjadi lembaga BUMN yang secara utuh untuk memenuhi kebutuhan rakyat,” tutur Budi.
“Sudah saatnya negara mempercayakan eksplorasi semua ladang minyak dan gas ke Pertamina dari tangan asing. Bukan lagi sekedar perusahaan operator atau kontraktor minyak dan gas saja, tapi lebih kepada bagaimana Pertamina menjadi lembaga yang berpihak pada rakyat,” pungkas Budi.
Di akhir acara, seluruh organ aktifis lintas generasi membacakan deklarasi sebagai bentuk dukungan moral terhadap presiden Prabowo, agar segera untuk melakukan nasionalisasi terhadap Pertamina.
Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi menyatakan:
Pertama, Pertamina menjadi perusahaan nasional di bawah presiden, tanpa ada privatisasi
Kedua, kami mendukung Perpu tentang Tata Kelola Migas yang berdaulat, berbasis pada keadilan dan kesetaraan
Ketiga, kami bersama rakyat, satu nafas, satu gerakan bersama presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian energi.
Deklarasi oleh Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi tersebut diinisiasi bersama Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar, Sekjen FSPPB Sutrisno, Wasekjen FSPPB Titok Dalimunthe, Sekjen Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi Aam Abdul Salam, Akademisi Universitas Trisakti Dr. Virna Sulfitri, Sinergi Merah Putih, Jaringan Pergerakan Pemuda Mahasiswa dan Santri Jabar, Lingkar Kajian Sinergi, Jaringan Pergerakan Masyarakat Sukabumi Selatan, Barikade ’98, Forum Mahasiswa Palabuhanratu serta organ aktifis lainnya.
Penulis & Editor : Lukman
