BERITAALTERNATIF.COM – Plt Lurah Bukit Biru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sudiyarso menyambut positif audiensi yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Bukit Biru Menggugat bersama pihak kelurahan, Kamis (2/10/2025).
Menurutnya, kehadiran masyarakat merupakan bentuk evaluasi yang sangat diperlukan bagi pemerintah kelurahan.
Oleh karena itu, dia berkomitmen mengambil langkah konkret untuk mengurai permasalahan yang terjadi dalam program Pendaftaraan Tanah Sistemastis Lengkap (PTSL) yang hingga saat ini belum menemukan titik terang.
“Saya memang baru di sini. Jadi, dengan adanya begini kan saya juga harus bisa untuk mengurai persoalan ini,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa langkah awal yang diputuskan oleh Pemerintah Kelurahan adalah melakukan pemisahan berkas pendaftar program PTSL.
“Yang terindikasi dan tidak terindikasi dulu. Jadi, biar cepat klir,” jelasnya.
Sudiyarso mengaku telah memerintahkan Kasi Pemerintahan Robiyandi untuk segera memastikan jumlah berkas pendaftar yang terindikasi masalah dan tidak bermasalah. Berkas yang dinilai bersih akan segera diproses lebih lanjut.
“Nanti yang terindikasi harus diputuskan solusinya. Yang tidak terindikasi bisa segera dibawa ke BPN. Jadi, biar jelas tindak lanjutnya,” tutur dia.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kelurahan Bukit Biru akan segera melakukan komunikasi dengan BPN untuk mencari tahu kendala yang menghambat proses penerbitan sertifikat.
“Agar warga Bukit Biru tidak lagi menunggu terlalu lama. Kami akan upayakan semaksimal mungkin agar permasalahan ini segera terselesaikan,” tuturnya.
Terkait kendala yang menyebabkan program PTSL di Bukit Biru sejak 2023 belum membuahkan hasil, Sudiyarso mengaku perlu melakukan pendalaman.
Dia menilai persoalan sertifikasi lahan yang molor hingga 2025 perlu dikaji secara serius bersama tim internal kelurahan.
“Karena saya baru, saya perlu tahu dulu apa-apa ceritanya kok bisa sampai molor seperti ini. Nanti dalam beberapa hari ini saya akan rapat dengan tim untuk mendalami permasalahan dari 2023 sampai sekarang,” ujarnya.
Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan bahwa ada faktor komunikasi yang kurang optimal atau respons yang lambat dalam proses sebelumnya.
Karena itu, Sudiyarso menegaskan pihaknya akan berupaya agar warga mendapatkan kepastian terkait kelanjutan program tersebut.
“Saya harapkan cerita ini bisa lebih jelas biar warga juga tenang,” tutupnya. (*)
Penulis: Ahmad Rifa’i
Editor: Ufqil Mubin
