Search

Pidato Prabowo di PBB, Cermin Strategi Indonesia di Tengah Dinamika Global

Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/9/2025) waktu setempat. (Tim Media Kepresidenan)

BERITAALTERNATIF.COM – Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York, Amerika Serikat, menjadi sorotan para pengamat. Bukan hanya karena ini merupakan pidato pertamanya di forum global setelah resmi menjabat Presiden, tetapi juga karena posisinya yang dianggap akan menegaskan arah politik luar negeri Indonesia di tengah konstelasi internasional yang kian dinamis.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia Emir Chairullah menilai PBB memberi pengakuan tersendiri bagi Indonesia. Selama ini, diplomasi Indonesia dikenal konsisten memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang yang tergabung dalam aliansi Dunia Selatan atau Global South. Dalam pandangan Emir, sikap itu memperkuat identitas Indonesia sebagai negara yang tetap berpegang pada politik bebas aktif, mengedepankan multilateralisme, dan berpihak pada keadilan serta perdamaian.

“Di era penuh ketidakpastian, tidak ada satu negara pun yang bisa berdiri sendiri. Indonesia harus terus membuka diri untuk menjalin aliansi dengan siapa pun, tentu dengan tetap menjaga kepentingan nasional,” ujarnya saat dihubungi Info Publik, Senin (22/9/2025).

Dia menyoroti langkah Indonesia yang segera setelah pelantikan Presiden Prabowo pada Oktober 2024 bergabung dengan kelompok BRICS bersama Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Aliansi ini dinilai menjadi poros ekonomi-politik baru, alternatif dari dominasi AS dan Uni Eropa.

Namun di saat yang sama, Indonesia juga tetap memproses aksesi keanggotaan OECD (Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan) yang diisi oleh negara-negara maju dengan standar ekonomi, tata kelola, dan indeks pembangunan yang tinggi.

Emir menyebut langkah ganda ini sebagai strategi seimbang, di mana Indonesia mampu diterima di dua kubu besar dunia tanpa kehilangan kemandiriannya.

“Tekanan Amerika Serikat tidak menyurutkan posisi kita di BRICS. Sebaliknya, OECD juga menyambut baik proses aksesi Indonesia. Ini menunjukkan betapa fleksibelnya diplomasi kita,” tegasnya.

Dalam konteks konflik Palestina, dia berharap Presiden Prabowo menjadikan isu ini sebagai salah satu pokok utama pidatonya.

Menurutnya, dukungan Indonesia penting untuk memperkuat negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, dan Australia yang telah mengakui Palestina. Dukungan tersebut juga dapat menekan AS agar tidak lagi menggunakan hak veto untuk menggagalkan resolusi gencatan senjata.

Ia menyinggung Deklarasi New York yang disahkan Majelis Umum PBB pada 12 September 2025 tentang solusi dua negara, yang didukung 142 negara anggota.

“Momentum ini seharusnya dimanfaatkan Indonesia untuk menunjukkan komitmen pada keadilan internasional, khususnya bagi rakyat Palestina,” tambahnya.

Berdasarkan keterangan resmi Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, Presiden Prabowo dijadwalkan berpidato pada Selasa (23/9/2025) pukul 09.00 waktu New York atau 20.00 WIB.

Ia akan menjadi pembicara ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden AS Donald Trump.

Kehadiran ini menjadi salah satu agenda utama dalam kunjungan kerja Presiden ke AS. Pidato tersebut diharapkan mempertegas komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia, kerja sama internasional yang berkeadilan, dan pembangunan yang berpihak pada negara-negara berkembang.

Sejak era Sukarno hingga kini, politik luar negeri Indonesia dikenal dengan prinsip bebas aktif: tidak berpihak pada blok mana pun, namun aktif memperjuangkan kepentingan kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Pidato Prabowo di PBB dinilai menjadi ujian pertama untuk menunjukkan bagaimana Indonesia menjaga tradisi itu sambil beradaptasi dengan tatanan dunia yang berubah cepat.

Dengan tantangan geopolitik yang kian kompleks, mulai dari rivalitas besar antara AS dan China hingga konflik di Timur Tengah, posisi Indonesia dinilai semakin penting. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan anggota G20, Indonesia dituntut memainkan peran lebih besar, tidak hanya di kawasan Asia Tenggara tetapi juga dalam isu-isu global.

“Semangat keadilan, kerja sama multilateral, dan perdamaian adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Prabowo di forum ini,” pungkas Emir. (*)

Sumber: Infopublik.id

Bagikan

Kunjungi Berita Alternatif di :

BACA JUGA

POPULER BULAN INI
INDEKS BERITA