BERITAALTERNATIF.COM – Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat menegaskan kondisi kebebasan pers di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Katanya, bahwa sejumlah jurnalis di lapangan masih mengalami hambatan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Masih ada gangguan yang kurang nyaman dirasakan oleh insan pers. Misalnya, intimidasi, penghalangan terhadap kerja investigatif, bahkan sampai perampasan alat peliputan,” tutur dia dalam acara Peluncuran Mekanisme Nasional Keselamatan Pers yang berlangsung di Mangkuluhur Artotel Suites, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (24/6/2025).
Pada kesempatan peluncuran tersebut, sejumlah tokoh nasional dan perwakilan internasional hadir dan memberikan dukungan terkait pentingnya penguatan perlindungan bagi insan pers di Indonesia.
Di antara yang hadir selain Ketua Dewan Pers, ada Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Pol (Purn) Dr. Achmadi, Ketua Komnas Perempuan Dr. Maria Ulfah Anshor, dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah.
Dari perwakilan komunitas internasional, antara lain The Deputy Head of Mission EU Delegation to Indonesia and Brunei Darussalam Mr. Stefan Messiaty, IMS Regional Director for Asia Mr. Lars Bestle, serta perwakilan dari Kedutaan Besar Norwegia dan Australia.
Prof. Komaruddin menyampaikan keyakinannya bahwa apabila semua pihak menjalankan tugas secara profesional dan sesuai aturan, maka sinergi antara pers dan aparat negara akan tercipta dengan baik.
“Kalau pers bekerja dengan baik, dan begitu pula dengan polisi maupun kejaksaan, maka yang diuntungkan adalah rakyat. Kerja media dan kerja pemerintah itu satu nafas, yaitu menyampaikan informasi yang objektif, edukatif, dan apa adanya,” tegasnya.
Menurut Komaruddin, dalam konteks demokrasi, pers memiliki fungsi sebagai pengawas sekaligus mitra strategis pemerintah. Ia mengakui bahwa pers tidak selalu benar, namun demikian, pemerintah juga tidak luput dari kesalahan.
“Tidak mungkin pers selalu benar, begitu juga pemerintah. Maka di sinilah pentingnya fungsi kontrol sosial dari pers. Tapi harus tetap objektif dan berpegang pada kode etik jurnalistik,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa pers yang sehat akan berdampak positif bagi kesehatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, ia berharap kebebasan pers harus dijaga dan dilindungi secara sistemik.
“Kalau pers sehat, maka negara juga ikut sehat. Pemerintah diuntungkan, rakyat pun demikian. Maka semua pihak perlu mendukung upaya-upaya konkret perlindungan terhadap pers,” tegas dia.
Sumber : Dewan Pers
Editor : Las
