BERITAALTERNATIF.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya menghindari penambahan utang pada akhir 2026 dengan mengoptimalkan kondisi keuangan daerah dan memperhitungkan kemampuan anggaran sebelum menutup tahun berjalan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan pemerintah daerah masih mengkaji sejumlah faktor yang dapat memengaruhi kemampuan keuangan daerah, termasuk besaran kewajiban yang harus dibayarkan serta kondisi anggaran pada 2027.
Meski demikian, Sunggono berharap seluruh kewajiban pemerintah daerah dapat diselesaikan sebelum pergantian tahun sehingga Kukar tidak perlu kembali mengambil langkah pembiayaan melalui utang.
“Kalau dalam pandangan saya, mudah-mudahan tidak sampai berutang lagi. Minimal, di akhir tahun sudah bisa kita selesaikan,” kata Sunggono saat diwawancarai, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, perkiraan utang daerah yang beredar di kisaran Rp500 miliar hingga Rp600 miliar belum dapat dipastikan. Angka tersebut masih berupa asumsi yang dihitung berdasarkan hak keuangan daerah dari pemerintah pusat yang belum seluruhnya disalurkan.
Menurut dia, selisih antara dana yang seharusnya diterima daerah dan realisasi penyaluran dari pemerintah pusat menjadi salah satu komponen yang memengaruhi perhitungan kewajiban tersebut.
Selain itu, terdapat pula pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah yang telah selesai menjelang akhir tahun, tetapi pembayarannya belum dapat direalisasikan.
Sunggono menyebutkan, pemerintah pusat masih memiliki kewajiban transfer kepada daerah yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Berdasarkan ingatannya, nilai awal kewajiban tersebut sekitar Rp3,6 triliun.
Kata dia, setelah pemerintah pusat menyalurkan pembayaran sekitar Rp900 miliar, sisa kewajiban yang belum dibayarkan diperkirakan masih mencapai Rp2,5 triliun.
Ia menyebutkan, akumulasi kewajiban tersebut telah berlangsung selama beberapa tahun, kemungkinan sejak sekitar 2021.
“Pokoknya selama beberapa tahun. Ya, mungkin sejak sekitar 2021. Sudah lama,” ungkapnya.
Terkait belum tersalurkannya anggaran kegiatan program RT-Ku Terbaik yang dikeluhkan sejumlah pemerintah desa, Sunggono menyatakan realisasinya tetap bergantung pada ketersediaan anggaran daerah.
“Kalau anggarannya ada, kenapa tidak? Itu kan konsekuensinya, semua bergantung pada anggaran,” jelasnya.
Dia juga berharap kondisi keuangan pemerintah pusat segera membaik agar kewajiban penyaluran dana kepada daerah dapat direalisasikan.
Menurut Sunggono, kemampuan keuangan pemerintah pusat maupun daerah sama-sama dipengaruhi berbagai faktor, termasuk penerimaan pajak dan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian.
“Mudah-mudahan pemerintah pusat juga bisa memperbaiki kondisi keuangannya. Sebab, arus kas mereka bergantung pada banyak hal, termasuk kemampuan kita membayar pajak dan kontribusi perusahaan,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Devi Nila Sari
