BERITAALTERNATIF.COM – Pemerintah memastikan Program Sekolah Rakyat Berasrama akan terus berlanjut dan diperluas hingga tahun 2029. Program strategis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi langkah konkret dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui penyediaan akses pendidikan gratis, berkualitas, dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Program tersebut dijalankan di bawah koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos) dengan dukungan penuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta sinergi berbagai lembaga pemerintah lainnya.
Dalam jangka panjang, Sekolah Rakyat Berasrama ditargetkan menjadi pilar utama reformasi pendidikan sosial nasional, yang tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga perlindungan, pembinaan karakter, dan pemberdayaan ekonomi bagi peserta didik.
Fase awal program ini, yakni Sekolah Rakyat Rintisan, telah dimulai pada tahun ajaran 2025/2026 dengan memanfaatkan fasilitas negara yang direnovasi dan dioptimalkan kembali.
Pemerintah menargetkan pembangunan gedung sekolah berasrama khusus dimulai pada tahun 2026, dan memperluas jangkauan program hingga 2029 mendatang.
Saat ini, sudah ada 165 sekolah rintisan yang beroperasi di berbagai daerah Indonesia—mulai dari kawasan perkotaan hingga pelosok desa, dengan prioritas bagi wilayah berisiko tinggi terhadap angka putus sekolah.
Analis Madya Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Roni Parasian menjelaskan bahwa program ini dirancang secara efisien tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pemerintah mengombinasikan berbagai program lintas kementerian agar Sekolah Rakyat berjalan efektif dan berkelanjutan. Semua inisiatif Presiden tetap saling terintegrasi. Ini bukan proyek baru, tapi optimalisasi sumber daya yang sudah ada,” ujar Roni dalam diskusi publik bertajuk APBN 2026: Membangun Generasi Unggul di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Menurut dia, pendekatan lintas sektor ini memungkinkan setiap kementerian untuk berkontribusi sesuai mandatnya—mulai dari penyediaan fasilitas pendidikan, dukungan gizi, hingga pelatihan vokasi dan penguatan karakter.
“Dengan cara ini, Sekolah Rakyat tidak sekadar memberikan akses belajar, tetapi juga menyiapkan ekosistem sosial yang mendorong anak-anak prasejahtera keluar dari lingkaran kemiskinan,” tambahnya.
Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico menegaskan bahwa gagasan Sekolah Rakyat lahir dari kesadaran terhadap masih lambatnya penurunan angka kemiskinan dan tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS).
“Di Jawa Timur saja, terdapat lebih dari 400 ribu anak usia SMA yang tidak bersekolah. Sebagian besar berhenti karena alasan ekonomi,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, Sekolah Rakyat Berasrama hadir untuk menjawab masalah tersebut dengan pendekatan pendidikan gratis yang komprehensif, di mana seluruh kebutuhan siswa—mulai dari pendidikan, tempat tinggal, makanan, hingga bimbingan psikososial—ditanggung oleh negara.
“Model berasrama memungkinkan pembinaan penuh selama 24 jam, memastikan anak-anak berada di lingkungan yang aman, terlindungi, dan fokus belajar,” tambahnya.
Pengamat pendidikan Ina Liem menilai konsep berasrama sebagai terobosan penting dalam perlindungan anak sekaligus peningkatan kualitas pembelajaran.
“Sekolah reguler saja tidak cukup bagi anak-anak yang tumbuh di lingkungan rentan. Mereka membutuhkan ruang aman, bebas dari eksploitasi, dan pengawasan berkelanjutan. Konsep berasrama memberi itu semua,” jelasnya.
Menurutnya, selain aspek akademik, program ini juga memiliki fungsi sosial penting—memulihkan anak dari trauma, kekerasan, atau penelantaran, dan membangun kembali rasa percaya diri serta disiplin mereka.
“Bila dijalankan konsisten, Sekolah Rakyat bisa menjadi cikal bakal sistem pendidikan sosial modern yang benar-benar berpihak kepada anak miskin,” ujarnya.
Kepala SMA Rakyat 10 Jakarta Ratu Mulyanengsih turut mengapresiasi keberlanjutan program ini.
Dia mengaku banyak siswa di sekolahnya berasal dari latar belakang sulit, bahkan sebagian merupakan korban kekerasan rumah tangga atau eksploitasi anak.
“Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tapi rumah kedua bagi mereka. Kami ingin memutus rantai kemiskinan dan kekerasan melalui pendidikan,” katanya.
Ia menambahkan, sistem asrama membuat siswa tidak hanya memperoleh pendidikan formal, tetapi juga pembentukan karakter, pelatihan kemandirian, dan bimbingan moral.
“Anak-anak kami diajarkan tanggung jawab, disiplin, serta empati sosial—nilai-nilai yang akan mereka bawa sepanjang hidup,” ujarnya.
Dengan semangat kolaborasi lintas lembaga, pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat Berasrama sebagai salah satu instrumen utama percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM Indonesia.
Kemenkeu memastikan keberlanjutan dukungan fiskal melalui mekanisme pembiayaan yang adaptif, sementara Kemensos akan fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan rekrutmen tenaga pengajar profesional yang memiliki latar sosial kuat.
Program ini juga diharapkan mampu mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, di mana setiap anak bangsa memiliki akses yang sama untuk memperoleh pendidikan layak tanpa terhalang faktor ekonomi.
“Anak-anak dari keluarga miskin berhak mendapat kesempatan yang sama untuk bermimpi dan mewujudkan cita-citanya. Itulah makna sejati Sekolah Rakyat,” tegas Robben.
Pemerintah akan terus memperluas jangkauan program ke daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses pendidikan terbatas, termasuk wilayah perbatasan dan kepulauan.
Melalui sinergi Kemensos, Kemenkeu, dan berbagai pemangku kepentingan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu warisan sosial paling penting era Presiden Prabowo Subianto—warisan yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan. (*)
Sumber: Indonesia.go.id
Editor: Ufqil Mubin
