BERITAALTERNATIF.COM – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Idham menyoroti praktik jual beli buku pelajaran di sekolah.
Ia mengingatkan bahwa sekolah baik itu negeri maupun swasta, seharusnya tidak membebani siswa dengan kewajiban membeli buku yang seharusnya disediakan oleh satuan pendidikan.
“Sejauh ini saya belum menerima laporan langsung, tapi kalau memang masih ada sekolah yang menjual buku pelajaran, saya anggap itu kebijakan yang tidak bijak. Sekolah tidak seharusnya menjual buku, karena mereka sudah punya anggaran cukup dari BOS, BOSKAB, maupun BOSNAS,” kata dia tidak lama ini.
Mantan guru di Kecamatan Sebulu itu menyebut program pengadaan buku sebenarnya sudah difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar.
Meski kadang datang terlambat, menurut dia, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk memindahkan beban pengadaan kepada orang tua siswa.
“Sekolah bisa menyesuaikan dan memanfaatkan anggaran yang ada. Apalagi sekarang hanya 20 persen dana BOS yang boleh dipakai untuk honor, sisanya bisa untuk kebutuhan penunjang belajar seperti buku. Jadi tidak perlu lagi jual beli,” tegas Idham.
Ia mengimbau agar kepala sekolah serta para guru tidak mengambil kebijakan sendiri yang justru merugikan siswa dan mencederai semangat pendidikan gratis.
“Harusnya jangan ngambil keputusan sendiri mengambil kebijakan. Itu namanya kebijakan yang tidak bijak.
Idham berharap Disdikbud Kukar terus aktif mengawasi serta menindaklanjuti jika ada sekolah yang masih melakukan praktik tersebut. (adv)
Penulis & Editor: M. As’ari
